Bandung: Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat akan mengevaluasi seluruh pondok pesantren setempat. Hal itu buntut dugaan penyimpangan ajaran di Ponpes Al Zaytun.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil Kemenag Jabar, Ali Abdul Latief, mengatakan, proses evaluasi yang akan dilakukan di antaranya penerapan kurikulum di setiap ponpes berkaitan dengan kaidah agama Islam.
"Itu juga nanti akan jadi evaluasi kita dalam proses kurikulum dari kasus Al Zaytun ini. Jadi ini akan menjadi evaluasi kita di seluruh madrasah yang di bawah kementerian agama provinsi jawa barat," ujar Ali di kantor Kanwil Kemenag Jabar, Jalan Sudirman, Kota Bandung, Selasa, 4 Juli 2023.
Ia memuturkan, Kemenag memiliki standar kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga menjadi kewajiban Kemenag Jabar untuk memastikan kurikulum berjalan sesuai aturan.
"Jadi kurikulum yang dibangun dari kemenag. Tentunya ada fikih misalnya salah satu dari pelajaran fikih itu ya tentang pelaksanaan ibadah, apakah sesuai kurikulum atau tidak. Ada semacam proses yang sekarang ramai soal azan, soal praktik ibadah, itu sesuai tidak? Nah itu kita akan lihat," bebernya
Kemenag Jabar pun akan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memutuskan fatwa sebuah ponpes jika terdapat menerapkan ajaran menyimpang.
"Tapi kan proses itu kita melibatkan para ulama, MUI, apakah itu masih dalan domain kurikulum fikih atau menyimpang, itu kita akan tunggu. Sampai saat ini kita belum ada fatwanya (menyimpang)," jelas dia.
Bandung: Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat akan mengevaluasi seluruh pondok pesantren setempat. Hal itu buntut dugaan penyimpangan
ajaran di Ponpes Al Zaytun.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil Kemenag Jabar, Ali Abdul Latief, mengatakan, proses evaluasi yang akan dilakukan di antaranya penerapan kurikulum di setiap ponpes berkaitan dengan kaidah agama Islam.
"Itu juga nanti akan jadi evaluasi kita dalam proses kurikulum dari kasus Al Zaytun ini. Jadi ini akan menjadi evaluasi kita di seluruh madrasah yang di bawah kementerian agama provinsi jawa barat," ujar Ali di kantor Kanwil Kemenag Jabar, Jalan Sudirman, Kota Bandung, Selasa, 4 Juli 2023.
Ia memuturkan, Kemenag memiliki standar kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga menjadi
kewajiban Kemenag Jabar untuk memastikan kurikulum berjalan sesuai aturan.
"Jadi kurikulum yang dibangun dari kemenag. Tentunya ada fikih misalnya salah satu dari pelajaran fikih itu ya tentang pelaksanaan ibadah, apakah sesuai kurikulum atau tidak. Ada semacam proses yang sekarang ramai soal azan, soal praktik ibadah, itu sesuai tidak? Nah itu kita akan lihat," bebernya
Kemenag Jabar pun akan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memutuskan fatwa sebuah ponpes jika terdapat menerapkan
ajaran menyimpang.
"Tapi kan proses itu kita melibatkan para ulama, MUI, apakah itu masih dalan domain kurikulum fikih atau menyimpang, itu kita akan tunggu. Sampai saat ini kita belum ada fatwanya (menyimpang)," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
