Inovasi pelayanan publik salah satunya mal pelayanan publik (MPP). Sebarannya kini telah berdiri 28 MPP di seluruh Jawa Tengah dan menjadi terbanyak se-Indonesia.
"Lemhanas ingin melihat potensi yang ada di Jawa Tengah, potensinya seperti apa, public service-nya seperti apa. Jadi lebih pada general dan mereka mengaitkan relasi antara pemerintah dengan rakyat dan bagaimana rakyat betul-betul bisa terwakili," ujar Ganjar di Semarang, Selasa, 28 Maret 2023.
Baca: 17 Daerah di Jateng Jadi Prioritas Akselerasi Penurunan Kemiskinan Ekstrem |
Kata Ganjar, pelayanan publik yang baik akan tercipta relasi antara pemerintah dengan warganya berjalan dengan baik dan lancar pula. Hal itu selain untuk mempermudah penyampaian aspirasi, juga untuk memperbaiki kualitas pemerintahan suatu daerah.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Pelayanan publik juga antara lain dengan program e-governance untuk mencegah tindak korupsi, kolusi dan nepotisme. Lalu, pelayanan yang mudah, murah dan cepat dalam sistem birokrasi di Jawa Tengah.
"Saya sampaikan soal digitalisasi sistem pemerintahan, pencegahan korupsi di pemerintahan, pelayanan mudah, murah, dan cepat," jelas Ganjar.
Ganjar berharap, nantinya peserta SSDN Lemhanas RI Tahun 2023 dapat menyerap seluruh potensi-potensi yang ada di Jawa Tengah, agar dapat dijadikan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan dan regulasi.
"Mudah-mudahan nanti memunculkan pemikiran-pemikiran bagaimana satu konsep, sistem bisa berjalan dengan baik dan kemudian diterapkan di banyak tempat di Indonesia," ucap Ganjar.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id