Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan. (ANTARA/ HO-Polri)
Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan. (ANTARA/ HO-Polri)

Operasi Nemangkawi Diklaim Tidak Melanggar HAM

Nasional kelompok bersenjata di papua
Antara • 30 Juli 2020 17:46
Jayapura: Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, mengatakan penyebab masyarakat Nduga mengungsi dari wilayah Puncak Kabo, Distrik Yigi, bukan akibat pelaksanaan operasi Satgas Nemangkawi. Ramadhan memastikan Operasi Nemangkawi tidak melakukan pelanggaran HAM.
 
"Sehingga penyebab mengungsinya masyarakat Nduga dari wilayah Puncak Kabo, Distrik Yigi sejak tahun 2018 bukanlah dari akibat pelaksanaan Satgas Nemangkawi," kata Kombes Ramadhan, Kamis, 30 Juli 2020.
 
Dia menuturkan, Operasi Nemangkawi dibentuk Polri dan dilaksanakan pada Januari 2019. Operasi Nemangkawi dibentuk dengan pertimbangan adanya gangguan kamtibmas yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Polri Batasi Gerak KKB di Intan Jaya Papua
 
Operasi Nemangkawi merupakan operasi kemanusiaan kepolisian dengan melakukan kegiatan Binmas Noken kepada masyarakat Papua. Selain itu, Operasi Nemangkawi juga melakukan penegakan hukum kepada KKB.
 
"KKB yang mengganggu masyarakat di Papua sehingga cara bertindak yang dilakukan oleh anggota Satgas Nemangkawi harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Operasi Nemangkawi tidak memiliki satuan tugas di Nduga. Artinya konflik yang terjadi di kabupaten Nduga tidak ada kaitannya dengan Operasi Nemangkawi," tegasnya.
 
Ramadhan memaparkan, selama kegiatan Operasi Nemangkawi tidak pernah melakukan pelanggaran HAM maupun tindakan yang bertentangan dengan perundangan-undangan di Indonesia. Dia memastikan Satgas Operasi Nemangkawi sangat menjunjung tinggi dan menghargai HAM.
 
Melansir Antara, belum lama ini Lembaga bantuan hukum (LBH) Papua Menilai Intruksi Presiden dengan sandi Nemangkawi di Kabupaten Nduga telah melahirkan pengungsian dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
 
LBH mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera membentuk tim investigasi terkait dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Nduga. LBH juga meminta Palang Merah Indonesia (PMI) segera turun menangani pengungsi di Kabupaten Nduga.

 

(LDS)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif