Salah seorang nelayan Papua saat mencari ikan di perairan Jayapura. Foto: Medcom.id/Roy Ratumakin.
Salah seorang nelayan Papua saat mencari ikan di perairan Jayapura. Foto: Medcom.id/Roy Ratumakin.

Daerah Perlu Evaluasi Otsus Agar Menyejahterakan Masyarakat

Nasional otonomi daerah papua otonomi khusus papua
Deny Irwanto • 14 Oktober 2020 13:37
Papua: Pemerintah menegaskan otonomi khusus (otsus) terhadap Papua dan Papua Barat tetap berlanjut, terlebih tidak ada pencabutan undang-undang. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo, mengatakan yang sedang dilakukan saat ini adalah evaluasi agar pelaksanaan otsus semakin baik.
 
Wempi mengatakan perlu ada keterbukaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar otsus benar-benar dievaluasi secara menyeluruh.
 
"Karena itu saya ingin sampaikan kalau otsus gagal atau sukses harus ada evaluasi seluruh terkait implementasi, lalu baru bisa memberi opini, saya berharap pemerintah provinsi bisa lebih membuka diri, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang kurang, itu diperbaiki disempurnakan," kata Wempi di Papua, Rabu, 14 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Jateng Waspadai Penambahan Kasus Covid-19 di Ponpes dan Sekolah
 
Wempi menjelaskan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk evaluasi agar pelaksanaan dana otsus dapat tersalur lebih baik. Pihaknya juga mendorong agar kelompok masyarakat duduk bersama sehingga dana otsus berdampak lebih besar bagi kesejahteraan rakyat Papua.
 
Dia menjelaskan pemerintah berkomitmen meningkatkan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Dana infrastruktur dari Kementerian PUPR sejak 2015 hingga 2020 mencapai Rp33 triliun digunakan untuk membangun konektivitas membantu akses masyarakat.
 
Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, mengatakan agar otsus mampu diterima semua lapisan masyarakat, semua penyelenggara negara seharusnya menjadi juru bicara bahwa ada kebijakan negara yang luar biasa membantu Papua.
 
Menurut Waterpauw karena tidak tersosialisasikan dengan baik, muncul anggapan masyarakat otsus tidak sampai ke masayarakat. "Dalam hal otsus, memerlukan keterbukaan penyelenggara negara di Papua. Mereka bicara sampaikan manfaat otsus, kami aparat keamanan membantu mendukung," kata Waterpauw.
 
Menurutnya ada juga kabupaten di Papua yang terbuka, berkolaborasi dengan masyarakat sehingga dari aspek keamanan pun lebih baik. Dia menegaskan masyarakat di Papua ingin sosok pemimpin hadir dan memberi peran nyata.
 
"Presiden bolak balik memberi keteladanan, datang langsung, harusnya penyelenggara negara juga sama. Kalau kami aparat di depan, kami hanya dinilai penegakan hukum, kalau penyelanggara negara sudah jelas, mekanisme sistemnya. Kalau kesejahteraan dilakukan baik, keamanan akan baik juga kok," ungkap Waterpauw.
 
Tenaga ahli Deputi V Kantor Staf Presiden RI, Laus Deo Calvin Rumayom, menjelaskan pihaknya terus membuka komunikasi dengan pemda dan masyarakat di Papua, karena Presiden memberi catatan terkait beberapa hal, seperti Pilkada maupun Otsus.
 
Menurut Laus KSP selama 6 bulan terkahir melakukan komunikasi menggali informasi soal otsus karena ada kesan memang belum semua kabupaten kota menunjukan keterbukaan untuk mengevaluasi Otsus yang sudah jalan.
 
Meski begitu ada juga kabupaten yang sudah secara mandiri melakukan evaluasi seperti Jayapura. "Ini bisa menjadi contoh baik wilayah lain, mengevaluasi mandiri untuk memastikan otsus yang selama bergulir, hasilnya bagi masyakakat apa saja, dan jadi gambaran memperbaiki yang belum terealisasi," kata Laus.
 
KSP juga berkoordinasi dengan Bappenas, BPKP, agar berbagai program di level kementerian yang berkaitan dengan Papua dan Papua Barat benar-benar dilaksanakan. Apalagi Presiden sudah mengingatkan bahwa dalam membangun Papua dan Indonesia perlu semangat cara pandang baru.
 
"KSP mendorong agar apa yang diamanatkan dalam Inpres, mendorong kesejahteraan, meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, benar-benar dilaksanakan oleh kementerian, pemerintah daerah," ujar Laus.
 
Sementara Duta Besar Senior Pamong Papua, Michael Manufandu, menilai negara telah sepenuhnya mendukung kemajuan Papua dengan anggaran besar. Karena itu dana yang sejak bergulir otsus mulai 2002 hingga 2020 mencapai Rp94,7 triliun sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah karena berdasar undang-undang.
 
"Jelaskan apa yang sudah dilakukan untuk rakyat dari dana Otsus. Mereka yang tanggung jawab, karena otonomi sudah diberikan, ini perlu dilihat, sehingga tidak bisa mempersalahkan siapa siapa," ungkap Michael.
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif