Ilustrasi para pengungsi yang dievakuasi oleh pihak TNI dan Polri di Kabupaten Mimika beberapa waktu lalu. Metro TV/Ricardo Hutahaen.
Ilustrasi para pengungsi yang dievakuasi oleh pihak TNI dan Polri di Kabupaten Mimika beberapa waktu lalu. Metro TV/Ricardo Hutahaen.

KKB Kerap Gunakan Keluarga Sebagai Tameng

Roylinus Ratumakin • 11 Maret 2020 14:54
Jayapura: Polisi kerap kesulitan untuk menindak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di empat kampung di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, mengatakan KKB kerap berdampingan dengan warga karena faktor kedekatan.
 
"Masyarakat di Papua khususnya di pedalaman Papua ada hubungan kekeluargaan yang kental dari proses kawin-mawin, sehingga masyarakat dan KKB sering berkomunikasi satu dengan lainnya," kata Waterpauw kepada Medcom.id di Jayapura, Rabu, 11 Maret 2020.
 
Baca: Kronologi Kelompok Kriminal Serang Koramil di Papua

Waterpauw menjelaskan KKB kerap memasuki satu wilayah dengan cara yang mencolok. Para anggota KKB tersebut juga kerap menggunakan keluarga yang berada di kampung untuk digunakan sebagai tameng dari polisi.
 
Waterpauw menyebut penggunaan tameng hidup tersebut membuat Polri dan TNI sulit membedakan masyarakat dan KKB dari fisik maupun cara berpakaian.
 
"Kami hanya bisa menunggu. Dan cara KKB memasuki suatu kampung itu menetes (tidak bergerombolan). Ini kesulitan yang sering kami hadapi, di samping itu kondisi alam dan geografis yang begitu menyulitkan," jelas Waterpauw.
 
Perang Adat
 
Waterpauw menegaskan di wilayah pegunungan Papua khususnya di Kabupaten Mimika, ada tradisi dan kebiasaan masyarakat dalam perang konvensional (adat).
 
Masyarakat kerap berdiri di bawah pihak yang dianggap sebagai penyelenggara perang (yang mempunyai konflik) atau biasa dikenal dengan pemimpin (KKB).
 
"Pemimpin tersebut biasa disebut 'Waimum'," jelas Waterpauw.
 
Baca: 5.000 Personel Masih Berjaga di Distrik Tembagapura
 
Waterpauw mengatakan KKB awalnya mengundang masyarakat untuk makan bersama (pesta bakar batu). Dalam proses itu, akan terjadi sumpah janji antara masyarakat dan KKB untuk melawan orang, kelompok maupun institusi yang menjadi lawan dari pihak KKB.
 
"Nah, pihak yang dilawan itu adalah TNI dan Polri. Ini yang menyulitkan kami dalam melakukan penindakan secara normatif. Ini yang harus kami lihat secara seksama, dan kami harus bisa membedakan mana KKB dan mana masyarakat," pungkas Waterpauw.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

>