Pasar tradisional di kota Bantul. Medcom.id/ahmad mustaqim
Pasar tradisional di kota Bantul. Medcom.id/ahmad mustaqim

Bantul Segera Revisi Perda Penyelenggaraan Pasar

Nasional perda
Ahmad Mustaqim • 14 Januari 2020 12:44
Bantul: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2018 tentang tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan. Aturan akan disesuaikan menyusul perkembangan pembangunan di wilayah Bantul dan sekitar DIY.
 
"Draf perubahan aturan akan kami sampaikan ke dewan tahun ini," kata Kepala Dinas Perdagangan Bantul, Sukrisna Dwi Susanta dihubungi, Selasa, 14 Januari 2020.
 
Di dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 itu, Pemkab Bantul sangat selektif dalam memberikan izin pendirian toko berjejaring hingga pusat perbelanjaan. Toko berjejaring dan sejenisnya diizinkan berdiri dengan jarak minimal tiga kilometer dari pasar tradisional. Untuk toko berjejaring milik masyarakat setempat minimal berjarak 500 meter dari pasar tradisional.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sukrisna menjelaskan rencana revisi aturan untuk mengakomodasi kebijakan Pemerintah DIY dalam memberikan izin pendirian toko berjejaring di lokasi tertentu. Misalnya, kata dia, di kawasan jalur jalan lintas selatan (JJLS), Jalan Yogyakarta-Wates, serta di perbatasan Kulon Progo.
 
"Diprioritaskan (izin toko berjejaring) di jalur menuju bandara (Yogyakarta International Airport) Kulon Progo yang jadi akses wisatawan. Bisa kemungkinan (izin pendirian toko berjejaring) tak diberikan syarat jarak," ungkapnya.
 
Sukrisna mengungkapkan izin pendirian toko berjejaring bisa diberikan di tempat khusus publik, seperti terminal, rumah sakit, kampus, dan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Meskipun, lanjutnya, hal tersebut akan melihat dinamika pembahasan di DPRD.
 
Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Bantul, Agus Ryadmadi, menyatakan, pihaknya tetap memberlakukan jarak toko berjejaring dan sejenisnya dengan pasar tradisional. Meskipun akan ada pengecualian di kawasan JJLS serta jalur menuju Bandara YIA.
 
Agus mengaku belum memastikan jumlah terbaru toko berjejaring atau swalayan. Ia menyebut data 2018 menunjukkan toko modern di Bantul sebanyak 251 dengan 33 unit di antaranya merupakan toko berjejaring dan toko modern non berjejaring.
 
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul, Totok Budiarto, mengatakan evaluasi aturan itu perlu dilakukan. Menurut dia, aturan perlu ada penyesuaian mengikuti dinamika pembangunan.
 
"Jika tidak dievaluasi maka Bantul akan menjadi kota mati di malam hari," ucap Totok.
 
Anggota Komisi B DPRD Bantul, Wildan Nafis menambahkan, draf perubahan aturan pendirian toko dan pasar itu belum sampai ke pihak dewan. Meski, ia mengaku sudah ada perbincangan untuk revisi aturan itu.
 
"Kami perlu kajian komprehensif dan mendalam. Kami meminta eksekutif mengkaji kondisi riil di lapangan," jelasnya.
 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif