Tekan Angka Stunting, Pemkab Lebak Rehabilitasi 300 Rumah Tak Layak Huni

Lebak: Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, merehabilitasi 300 rumah tidak layak huni di 16 kecamatan tahun 2022. Hal ini untuk mendukung upaya bersama mengatasi stunting di daerah itu.   "Pembangunan rumah tak layak huni (RTLH) itu dilengkapi sanitasi yang baik berupa pasokan air bersih dan jamban," kata Kepala Dinas Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak Maman Suparman di Lebak, Kamis, 30 Juni 2022.   Pada umumnya, penyebab kasus stunting di Kabupaten Lebak karena masyarakat tidak memiliki sanitasi yang layak. Sebagian mereka masih menggunakan air tidak bersih untuk keperluan sehari-hari dan buang air sembarangan (BAB). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen mengatasi kasus stunting dengan memberikan bantuan dana stimulan pembangunan rumah layak huni. Pada 2022, kata dia, pemerintah daerah menggelontorkan total dana Rp4,5 miliar untuk rehab 300 RTLH dengan masing- masing sasaran menerima dana stimulan Rp15 juta. "Kami berharap pembangunan RTLH dapat mengatasi kasus stunting," tuturnya. Dia menjelaskan pembangunan rumah layak huni itu diwajibkan adanya partisipasi masyarakat secara gotong royong, sebab nilai dana stimulan dipastikan tidak mencukupi untuk pembangunan rumah tersebut. Bantuan dana stimulan Rp15 juta itu untuk keperluan membeli material bangunan. Persyaratan masyarakat yang mendapatkan bantuan dana stimulan itu, di antaranya berpenghasilan rendah, tanah hak milik, kondisi rumah berlantai tanah, tidak memiliki lantai, sanitasi, dan jendela. Baca: 1.000 Anak di Palembang Tercatat Terkena Stunting Setelah memenuhi persyaratan itu, masyarakat yang menempati RTLH dapat mengajukan ke aparatur desa dan kecamatan, hingga kabupaten. Selanjutnya, pemerintah daerah melakukan verifikasi dengan melibatkan Dinas PUPR, Perkim, dan konsultan. "Kami mengapresiasi partisipasi masyarakat bergotong royong untuk membantu pembangunan RTLH, sehingga mendorong peningkatan kualitas kesehatan," tutur dia.