Lampung: Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bertemu dengan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung di Sukadhanam, Bandar Lampung, Lampung. Ganjar mendengar curhatan atas keresahan para kepala desa (kades) perihal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021.
"Hari ini kita di Lampung mendapatkan curhatan lagi yang pertama terkait dengan teman-teman kades. mereka itu minta Perpres Nomor 104 itu direvisi terkait dengan anggaran dan persentasenya musti dibuat," kata Ganjar, Sabtu, 22 Januari 2022.
Ganjar menyebut, ini bukan kali pertama para kades menyampaikan aspirasi terkait Perpres tersebut. Bahkan, di beberapa daerah tidak bisa mengaplikasikan minimal 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Tugas saya ya ikut mengawal karena diberi amanah oleh kepala desa, agar ada revisi (Perpres 104/2021). Mungkin tidak harus minimal, lebih tepat lagi dalam kondisi covid-19, diberi keleluasaan saja," terangnya.
Baca: Omicron Terdeteksi di Jateng, Gubernur Minta Warga Tak Panik
Hal kedua yang dibicarakan, kata dia, adalah kesejahteraan petani tembakau. Sebab, penyerapan tembakau langsung dari petani tidak terserap oleh pabrik dan harganya selalu jatuh.
"Nah ini PR yang sama untuk mengatur tata niaganya. Maka saya pesankan kita akan komunikasikan ke pemerintah, tetapi kualitas petani musti dijaga sehingga tembakau kita bisa bersaing dengan tembakau kelas dunia," jelasnya.
Sementara itu, Pengurus DPC Apdesi Kabupaten Pringsewu, Catur Budi Pranmono, mengaku senang atas pertemuannya dengan Ganjar Pranowo. Dia berharap, pemerintah agar segera menyikapi aspirasi terkait Perpres Nomor 104 Tahun 2021.
"Jadi kalau kita menerapkan 40 persen minimal dana desa untuk pelaksanaan BLT DD itu di semua desa tidak sama, contohnya di pekon kami," ungkapnya.
Lampung: Gubernur Jawa Tengah,
Ganjar Pranowo, bertemu dengan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung di Sukadhanam, Bandar Lampung, Lampung. Ganjar mendengar curhatan atas keresahan para kepala desa (kades) perihal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021.
"Hari ini kita di Lampung mendapatkan curhatan lagi yang pertama terkait dengan teman-teman kades. mereka itu minta Perpres Nomor 104 itu direvisi terkait dengan anggaran dan persentasenya musti dibuat," kata Ganjar, Sabtu, 22 Januari 2022.
Ganjar menyebut, ini bukan kali pertama para kades menyampaikan aspirasi terkait Perpres tersebut. Bahkan, di beberapa daerah tidak bisa mengaplikasikan minimal 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Tugas saya ya ikut mengawal karena diberi amanah oleh kepala desa, agar ada revisi (Perpres 104/2021). Mungkin tidak harus minimal, lebih tepat lagi dalam kondisi covid-19, diberi keleluasaan saja," terangnya.
Baca: Omicron Terdeteksi di Jateng, Gubernur Minta Warga Tak Panik
Hal kedua yang dibicarakan, kata dia, adalah kesejahteraan petani tembakau. Sebab, penyerapan tembakau langsung dari petani tidak terserap oleh pabrik dan harganya selalu jatuh.
"Nah ini PR yang sama untuk mengatur tata niaganya. Maka saya pesankan kita akan komunikasikan ke pemerintah, tetapi kualitas petani musti dijaga sehingga tembakau kita bisa bersaing dengan tembakau kelas dunia," jelasnya.
Sementara itu, Pengurus DPC Apdesi Kabupaten Pringsewu, Catur Budi Pranmono, mengaku senang atas pertemuannya dengan Ganjar Pranowo. Dia berharap, pemerintah agar segera menyikapi aspirasi terkait Perpres Nomor 104 Tahun 2021.
"Jadi kalau kita menerapkan 40 persen minimal dana desa untuk pelaksanaan BLT DD itu di semua desa tidak sama, contohnya di pekon kami," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
