medcom.id, Surabaya: Ratusan warga yang tidak menyetujui penutupan lokalisasi Dolly menyampaikan aspirasi secara langsung kepada perwakilan Komnas HAM. Aksi penolakan ini diikuti ratusan pekerja seks komersial (PSK) dan muncikari, pengelola wisma, hingga warga setempat yang merasa terdampak rencana penutupan.
Aksi dilakukan dengan menggelar kegiatan mimbar bebas pada Kamis (12/6/2014) di wilayah Gang Dolly. Seluruh perwakilan unsur yang berada di lokalisasi Dolly memberikan tanggapan atas rencana penutupan pada 18 Juni besok. Ada pula pembacaan puisi oleh seorang PSK. Kegiatan itu pun tidak luput dari perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang hadir langsung untuk mendengarkan dan memantau kondisi warga lokalisasi Dolly.
Sayangnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak berkenan hadir. Selain terus menyuarakan penolakan rencana penutupan lokalisasi, warga juga bersikukuh akan golput pada pilpres kali ini.
Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi menerangkan kedatangannya bertujuan memperjuangkan hak setiap warga negara. Namun, untuk saat ini mereka baru sebatas mendengarkan dan menggali data terkait dengan apa yang terjadi di lokalisasi Dolly. Khususnya dampak dengan adanya rencana penutupan oleh Pemkot Surabaya. Dianto belum berani mengambil kesimpulan sebelum berbicara dengan Pemkot Surabaya. "Mereka (PSK, mucikari, dan warga) di sini untuk mencari nafkah demi kesejahteraan. Kalau ditutup tanpa solusi jelas, itu sama dengan pelanggaran HAM," ujarnya.
Menurutnya pula, penutupan haruslah dilakukan dengan cara yang bijaksana. "Komnas HAM tidak berpihak kepada siapa pun, tapi kami memfasilitasi masalah yang mengganggu hak manusia," katanya.
medcom.id, Surabaya: Ratusan warga yang tidak menyetujui penutupan lokalisasi Dolly menyampaikan aspirasi secara langsung kepada perwakilan Komnas HAM. Aksi penolakan ini diikuti ratusan pekerja seks komersial (PSK) dan muncikari, pengelola wisma, hingga warga setempat yang merasa terdampak rencana penutupan.
Aksi dilakukan dengan menggelar kegiatan mimbar bebas pada Kamis (12/6/2014) di wilayah Gang Dolly. Seluruh perwakilan unsur yang berada di lokalisasi Dolly memberikan tanggapan atas rencana penutupan pada 18 Juni besok. Ada pula pembacaan puisi oleh seorang PSK. Kegiatan itu pun tidak luput dari perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang hadir langsung untuk mendengarkan dan memantau kondisi warga lokalisasi Dolly.
Sayangnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak berkenan hadir. Selain terus menyuarakan penolakan rencana penutupan lokalisasi, warga juga bersikukuh akan golput pada pilpres kali ini.
Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi menerangkan kedatangannya bertujuan memperjuangkan hak setiap warga negara. Namun, untuk saat ini mereka baru sebatas mendengarkan dan menggali data terkait dengan apa yang terjadi di lokalisasi Dolly. Khususnya dampak dengan adanya rencana penutupan oleh Pemkot Surabaya. Dianto belum berani mengambil kesimpulan sebelum berbicara dengan Pemkot Surabaya. "Mereka (PSK, mucikari, dan warga) di sini untuk mencari nafkah demi kesejahteraan. Kalau ditutup tanpa solusi jelas, itu sama dengan pelanggaran HAM," ujarnya.
Menurutnya pula, penutupan haruslah dilakukan dengan cara yang bijaksana. "Komnas HAM tidak berpihak kepada siapa pun, tapi kami memfasilitasi masalah yang mengganggu hak manusia," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
