Kinerja Kejati Kalbar dalam Penanganan Kasus Korupsi Diapresiasi

Pontianak: Kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat dalam menuntaskan sejumlah kasus diapresiasi. Tak ayal, Kejati Kalbar meraih peringkat 1 kinerja terbaik pidana khusus pada 2021 kemarin.  Berbagai prestasi dan kinerja Kejati Kalbar ini tak lepas dari era kepemimpinan Masyhudi. Tidak hanya itu, Kejati Kalbar juga meraih rekor MURI atas penayangan video mapping kantor terbesar dan terlama di Indonesia, dan juga penghargaan dari Menteri Sosial atas penanganan korupsi bansos.  "Pak Masyhudi ini begitu luar biasa. Banyak prestasi dalam kinerjanya. Beliau pantas diapresiasi setinggi langit," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Relawan Pro Jokowi (Projo) Indramayu Agus Jumat, Oktober 2022.  Kinerja Kejati Kalbar pun mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penanganan korupsi di Kalimantan Barat  pada 2021. Kejati Kalbar juga meraih peringkat ke-3 satuan kerja penyerapan anggaran terbaik di Kalimantan Barat.    Selama memimpin Kejati Kalbar, Masyhudi juga sangat memperhatikan pemerintahan yang bersih (good governance). Khususnya dalam menangani kasus-kasus di Kalbar, termasuk kasus pertanahan.  "Wujudkan tata laksana pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui peraturan Menteri ATR Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan," ucap Masyhudi. "Menyikapi kasus-kasus pertahanan di Kalimantan Barat harus disertai dengan pemahaman tinggi oleh aparatur dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan. Mulai dari pengkajian sampai prosedur penyelesaian berdasarkan sistem hukum yang berlaku," imbuhnya. Sebelum memimpin Kejati Kalbar, Masyhudi menjabat Biro Kepegawaian (Biropeg) Kejaksaan Agung RI. Ia sukses menjadikan Biropeg Kejagung sebagai satu-satunya unit yang mengelola sumber daya manusia (SDM) yang mampu mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).  Adapun enam area perubahan itu di antaranya, area penataan tata laksana yang meliputi pembangunan sistem kerja, manajemen kerja maupun inovasi-inovasi yang mendukung kinerja yang terdiri dari pembenahan SOP seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi dari seluruh bagian.  Redesign website meliputi pelayanan berbasis digital antara lain kanal e-izin, yang merupakan fasilitas kepada pegawai Kejaksaan yang akan mengajukan izin ke luar negeri secara online. Kemudian juga informasi alur layanan maupun standar pelayanan serta kanal reformasi birokrasi yang memberitakan progres pembangunan zona integritas pada Biro Kepegawaian dan informasi rekrutmen CPNS, alur penerimaan CPNS hingga pengumuman CPNS secara transparan.  Ditambah lagi ada area penataan sistem manajemen SDM yakni pengiriman SDM Biro Kepegawaian pada pelatihan-pelatihan kepegawaian modern, seperti Certified Human Resouces, Bimtek Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.  Berikutnya, area penguatan akuntabilitas yakni pembenahan manajemen pelayanan dengan mengaplikasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, yang pada 31 Mei 2019, Biro Kepegawaian secara resmi telah menerima akreditasi ISO 9001:2015. Lalu ada area penguatan pengawasan dan area peningkatan pelayanan publik.  Ia juga melakukan perubahan-perubahan di Biropeg Kejaksaan yang berfokus pada tata kelola pengembangan kompetensi pegawai utamanya dalam pemberian pelayanan pendidikan di lingkungan Kejaksaan RI.  Untuk perkembangannya tidak saja pembenahan infrastruktur. Namun peningkatan tata laksana juga ditunjukkan oleh Biropeg Kejaksaan secara serius dengan mengaplikasikan standar mutu ISO 9001:2015.  Pada 31 Mei 2019 ia telah melakukan serangkaian audit baik internal maupun eksternal, ICSM selaku lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh Komite Akreditasi Nasional secara resmi memberikan sertifikat ISO 9001:2015 kepada Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung.