Makassar: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring evaluasi (monev) serta asistensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penganggaran penanganan inflasi ke daerah. Salah satunya, Kota Makasar, yang dinilai merupakan salah satu daerah dengan realisasi APBD terendah.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni berdiskusi dengan pejabat pengelola keuangan serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengatasi persoalan serapan anggaran. Selain itu, membahas pengendalian laju inflasi dan melakukan percepatan pelaksanaan realisasi APBD 2022 dan penyusunan APBD 2023.
"Kegiatan ini penting, untuk menyamakan persepsi dan sekaligus untuk peningkatan kapasitas seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, dalam rangka percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan penyusunan APBD Tahun 2023," ungkap Fatoni dalam keterangannya, Senin, 14 November 2022.
Salah satu penyebab rendahnya realisasi APBD di Kota Makassar, kata dia, pejabat dan pegawai banyak yang takut melaksanakan kegiatan. Musababnya, beberapa pegawai banyak dipanggil pihak tertentu, hasilnya pegawai takut merealisaskan kegiatan yang sudah dianggarkan.
Fatoni menjelaskan pokok-pokok kebijakan yang digunakan pemda dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD 2023. Fatoni juga menyampaikan pokok-pokok kebijakan APBD 2023 yang harus diperhatikan dan diimplementasikan oleh pemda.
Fatoni turut menegaskan kepada pemda untuk mengoptimalkan biaya tidak terduga (BTT), pemberian bantuan sosial (Bansos) dan melakukan berbagai strategi dalam mengendalikan inflasi. Hal ini sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
"Upaya yang dapat dilakukan oleh pemda antara lain, menjadikan inflasi sebagai isu prioritas dan perlu sinergi semua stakeholder. Jangan membuat masyarakat panik dan upayakan masyarakat agar tetap tenang," ujar dia.
Fatoni mengimbau pemda dapat mengaktifkan Tim Pengendalin Inflasi Daerah (TPID). Lalu. mengaktifkan Satgas Pangan, serta memastikan BBM subsidi tepat sasaran kepada masyarakat tidak mampu.
"Perlu juga melaksanakan gerakan hemat energi, melaksanakan gerakan tanam pangan cepat panen, melaksanakan kerja sama antar daerah, serta mengintensifikasi jaring pengaman sosial." ujar Fatoni.
Makassar: Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri) melakukan monitoring evaluasi (monev) serta asistensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penganggaran penanganan inflasi ke daerah. Salah satunya, Kota Makasar, yang dinilai merupakan salah satu daerah dengan realisasi APBD terendah.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni berdiskusi dengan pejabat pengelola keuangan serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengatasi persoalan serapan anggaran. Selain itu, membahas pengendalian laju inflasi dan melakukan percepatan pelaksanaan realisasi APBD 2022 dan penyusunan APBD 2023.
"Kegiatan ini penting, untuk menyamakan persepsi dan sekaligus untuk peningkatan kapasitas seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, dalam rangka percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan penyusunan APBD Tahun 2023," ungkap Fatoni dalam keterangannya, Senin, 14 November 2022.
Salah satu penyebab rendahnya realisasi
APBD di Kota Makassar, kata dia, pejabat dan pegawai banyak yang takut melaksanakan kegiatan. Musababnya, beberapa pegawai banyak dipanggil pihak tertentu, hasilnya pegawai takut merealisaskan kegiatan yang sudah dianggarkan.
Fatoni menjelaskan pokok-pokok kebijakan yang digunakan pemda dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD 2023. Fatoni juga menyampaikan pokok-pokok kebijakan APBD 2023 yang harus diperhatikan dan diimplementasikan oleh pemda.
Fatoni turut menegaskan kepada
pemda untuk mengoptimalkan biaya tidak terduga (BTT), pemberian bantuan sosial (Bansos) dan melakukan berbagai strategi dalam mengendalikan inflasi. Hal ini sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
"Upaya yang dapat dilakukan oleh pemda antara lain, menjadikan inflasi sebagai isu prioritas dan perlu sinergi semua stakeholder. Jangan membuat masyarakat panik dan upayakan masyarakat agar tetap tenang," ujar dia.
Fatoni mengimbau pemda dapat mengaktifkan Tim Pengendalin Inflasi Daerah (TPID). Lalu. mengaktifkan Satgas Pangan, serta memastikan BBM subsidi tepat sasaran kepada masyarakat tidak mampu.
"Perlu juga melaksanakan gerakan hemat energi, melaksanakan gerakan tanam pangan cepat panen, melaksanakan kerja sama antar daerah, serta mengintensifikasi jaring pengaman sosial." ujar Fatoni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
