Semarang: Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bertekad mencegah tindakan korupsi di kalangan pejabat. Untuk itu Ganjar menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pada rakor yang diselenggarakan dengan menggandeng KPK itu Ganjar mengumpulkan bupati/wali kota, hingga ketua DPRD se-Jateng untuk mendapatkan bimbingan agar tidak tergoda korupsi.
Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, sebagai upaya mewujudkan Pemerintah Derah yang profesional, transparan, akuntable, dan bebas korupsi di wilayah Pemprov Jateng pada Selasa, 27 September 2022.
Maka dari itu, Ganjar mengumpulkan bupati, wali kota hingga Ketua DPRD se-Jawa Tengah dengan menggandeng KPK untuk mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan tindakan korupsi.
Ganjar mengatakan, saat ini banyak pejabat yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) dengan kasus suap atau jual beli jabatan.
“Kejadian yang hari ini masih ada. Ada saja yang ditangkap OTT. Itu enggak jauh-jauh, jual beli jabatan, minta-minta komisi, ngatur proyek, investasi, dipalak. Pokoknya nyebelinlah yang gitu-gitu,” kata Ganjar.
Selain KPK, Ganjar juga menggandeng Inspektorat, Mendagri serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk bersama membantu secara aktif mencegah korupsi yang ada di Jateng.
Sementara itu, Wakil kKetua KPK, Nurul Ghufron mengatakan upaya Ganjar dalam mencegah korupsi merupakan bentuk komitmen dari tagline “Mboten Korupsi Lan Mboten Ngapusi.”
“Tadi kan komitmennya (Ganjar) 'aja ngapusi aja korupsi' (tidak bohong tidak korupsi) itu yang kami tagih. Kami harapkan terimplementasi, bahwa setiap kepala daerah tidak boleh korup, tidak boleh ngapusi (membohongi),” kata Ghufron.
Semarang: Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bertekad mencegah tindakan korupsi di kalangan pejabat. Untuk itu Ganjar menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pada rakor yang diselenggarakan dengan menggandeng KPK itu Ganjar mengumpulkan bupati/wali kota, hingga ketua DPRD se-Jateng untuk mendapatkan bimbingan agar tidak tergoda korupsi.
Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, sebagai upaya mewujudkan Pemerintah Derah yang profesional, transparan, akuntable, dan bebas korupsi di wilayah Pemprov Jateng pada Selasa, 27 September 2022.
Maka dari itu, Ganjar mengumpulkan bupati, wali kota hingga Ketua DPRD se-Jawa Tengah dengan menggandeng KPK untuk mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan tindakan korupsi.
Ganjar mengatakan, saat ini banyak pejabat yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) dengan kasus suap atau jual beli jabatan.
“Kejadian yang hari ini masih ada. Ada saja yang ditangkap OTT. Itu enggak jauh-jauh, jual beli jabatan, minta-minta komisi, ngatur proyek, investasi, dipalak. Pokoknya
nyebelinlah yang gitu-gitu,” kata Ganjar.
Selain KPK, Ganjar juga menggandeng Inspektorat, Mendagri serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk bersama membantu secara aktif mencegah korupsi yang ada di Jateng.
Sementara itu, Wakil kKetua KPK, Nurul Ghufron mengatakan upaya Ganjar dalam mencegah korupsi merupakan bentuk komitmen dari tagline “
Mboten Korupsi Lan Mboten Ngapusi.”
“Tadi kan komitmennya (Ganjar)
'aja ngapusi aja korupsi' (tidak bohong tidak korupsi) itu yang kami tagih. Kami harapkan terimplementasi, bahwa setiap kepala daerah tidak boleh korup, tidak boleh
ngapusi (membohongi),” kata Ghufron.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
