medcom.id, Kutai Kartanegara: Pemerintah telah memutuskan menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam dari TOTAL E&P kepada Pertamina. Pengelolaan hasil tambang migas wilayah di Senipah, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ini selanjutnya hendaknya tidak meminggirkan peran warga setempat sebagai tuan rumah.
Demikian pernyataan bersama Gepak (Gerakan Pemuda Asli Kalimantan) dan Pusaka (Persekutuan Suku Asli Kalimantan) dalam surat elektroniknya, Senin (6/4/2015). Dua ormas ini berharap pengelolaan Blok Mahakam oleh BUMN dan BUMD akan lebih mendatangkan manfaat langsung kepada warga dibanding perusahaan asing.
Pak Rohma, warga Senipah, adalah salah seorang yang berharap demikian. Selama hampir 50 tahun Blok Mahakam memberikan manfaat ekonomi kepada perusahaan asing pengelolanya. Kontras dengan lambannya pembangunan ekonomi di Senipah, bahkan hingga kini masih minim infrastruktur pendidikan dan kesehatan bagi warga.
"Saya berharap ke depan pemerintah lebih bijaksana, kepada warga diberikan peran untuk tingkatkan kesejahteraan. Hampir 50 tahun ini hanya jadi penonton," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, kontrak bagi hasil Blok Mahakam yang ditandatangani pada 1967 akan berakhir pada 2017. Pada akhir masa kontrak di Blok Mahakam diperkirakan masih terdapat cadangan minyak sebesar 200 juta barel dan cadangan 2P gas sebanyak 5.5 TCF.
Keputusan Kementerian ESDM menyerahkan pengelolaan kepada Pertamina menjadi momentum untuk menjamin dan memaksimalkan penerimaan negara. Tujuan yang baik sesuai amanah UUD 1945 itu hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan penerimaan bagi daerah terdekat lokasi Blok Mahakam.
Meski wilayahnya kaya sumber daya alam, tetapi potensi warga Kalimantan Timur selama ini relatif tidak banyak dilibatkan dalam pengelolaan. Sebagian besar dana bagi hasil tambang mengalir langsung ke kas pemerintah pusat dan perusahaan asing pengelola tambang bersangkutan.
Praktek dipinggirkan dan diperlakuan tidak adil itu harus diakhiri. "Masyarakat Kaltim minta agar Pemprov Kaltim melalui BUMD dilibatkan secara signifikan dan aktif dalam pengelolaan Blok Mahakam," ujar Bahrani dari GEPAK.
Pemprov Kaltim pun telah mempersiapkan diri aktif terlibat dalam pengeleloaan Blok Mahakam dengan mendirikan PT Migas Mandiri Pratama (MMP). Target BUMD yang didirikan pada 2012 dan bermodal Rp 5,6 trilun per tahun ditanpa membebani APBD ini adalah memperoleh lebih dari 10% hak kepemilikan pengelolaan Blok Mahakam.
Belajar dari kasus pembagian kepemilihan saham Blok Cepu dan tambang mineral Newmont di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kementerian ESDM tidak perlu buru-buru antipati terhadap BUMD dan mitra lokal yang akan bekerja sama dengan Pertamina. Bila perlu ada due diligence yang teliti demi memastikan kesanggupan mereka
"Keinginan masyarakat Kaltim terlibat langsung dalam pengelolaan Blok Mahakam sangat wajar dan telah dipersiapkan secara matang. Banyak yang menanggapinya sinis, tapi tidak mencoba mendengar aspirasi warga di mana Blok Mahakam berada," papar Alvi dari Pusaka.
medcom.id, Kutai Kartanegara: Pemerintah telah memutuskan menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam dari TOTAL E&P kepada Pertamina. Pengelolaan hasil tambang migas wilayah di Senipah, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ini selanjutnya hendaknya tidak meminggirkan peran warga setempat sebagai tuan rumah.
Demikian pernyataan bersama Gepak (Gerakan Pemuda Asli Kalimantan) dan Pusaka (Persekutuan Suku Asli Kalimantan) dalam surat elektroniknya, Senin (6/4/2015). Dua ormas ini berharap pengelolaan Blok Mahakam oleh BUMN dan BUMD akan lebih mendatangkan manfaat langsung kepada warga dibanding perusahaan asing.
Pak Rohma, warga Senipah, adalah salah seorang yang berharap demikian. Selama hampir 50 tahun Blok Mahakam memberikan manfaat ekonomi kepada perusahaan asing pengelolanya. Kontras dengan lambannya pembangunan ekonomi di Senipah, bahkan hingga kini masih minim infrastruktur pendidikan dan kesehatan bagi warga.
"Saya berharap ke depan pemerintah lebih bijaksana, kepada warga diberikan peran untuk tingkatkan kesejahteraan. Hampir 50 tahun ini hanya jadi penonton," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, kontrak bagi hasil Blok Mahakam yang ditandatangani pada 1967 akan berakhir pada 2017. Pada akhir masa kontrak di Blok Mahakam diperkirakan masih terdapat cadangan minyak sebesar 200 juta barel dan cadangan 2P gas sebanyak 5.5 TCF.
Keputusan Kementerian ESDM menyerahkan pengelolaan kepada Pertamina menjadi momentum untuk menjamin dan memaksimalkan penerimaan negara. Tujuan yang baik sesuai amanah UUD 1945 itu hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan penerimaan bagi daerah terdekat lokasi Blok Mahakam.
Meski wilayahnya kaya sumber daya alam, tetapi potensi warga Kalimantan Timur selama ini relatif tidak banyak dilibatkan dalam pengelolaan. Sebagian besar dana bagi hasil tambang mengalir langsung ke kas pemerintah pusat dan perusahaan asing pengelola tambang bersangkutan.
Praktek dipinggirkan dan diperlakuan tidak adil itu harus diakhiri. "Masyarakat Kaltim minta agar Pemprov Kaltim melalui BUMD dilibatkan secara signifikan dan aktif dalam pengelolaan Blok Mahakam," ujar Bahrani dari GEPAK.
Pemprov Kaltim pun telah mempersiapkan diri aktif terlibat dalam pengeleloaan Blok Mahakam dengan mendirikan PT Migas Mandiri Pratama (MMP). Target BUMD yang didirikan pada 2012 dan bermodal Rp 5,6 trilun per tahun ditanpa membebani APBD ini adalah memperoleh lebih dari 10% hak kepemilikan pengelolaan Blok Mahakam.
Belajar dari kasus pembagian kepemilihan saham Blok Cepu dan tambang mineral Newmont di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kementerian ESDM tidak perlu buru-buru antipati terhadap BUMD dan mitra lokal yang akan bekerja sama dengan Pertamina. Bila perlu ada due diligence yang teliti demi memastikan kesanggupan mereka
"Keinginan masyarakat Kaltim terlibat langsung dalam pengelolaan Blok Mahakam sangat wajar dan telah dipersiapkan secara matang. Banyak yang menanggapinya sinis, tapi tidak mencoba mendengar aspirasi warga di mana Blok Mahakam berada," papar Alvi dari Pusaka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
