Bangun Pendidikan Tinggi di Papua lewat Daring

Sleman: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berencana akan membuat sistem perkuliahan jarak jauh di Papua. Tujuannya, jumlah mahasiswa di Papua dan Papua Barat dapat meningkat. Menristek Dikti, M Nasir menjelaskan, perkuliahan jarak jauh ini akan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, yaitu dengan sistem pembelajaran dalam jaringan (online). "Kami akan kembangkan pendidikan jarak jauh dengan sistem pembelajaran daring untuk meningkatkan jumlah mahasiswa di Papua dan Papua Barat," ujar Nasir saat membuka rapat kerja Kopertis XIV wilayah Papua dan Papua Barat di Sleman, Rabu, 7 Maret 2018.   Nasir menyebut, jumlah calon mahasiswa di Papua maupun Papua Barat cukup tinggi. Yang menjadi permasalahan pendidikan tinggi di Papua dan Papua Barat adalah pada jumlah perguruan tinggi yang terbatas. Kerja sama antara perguruan tinggi swasta di Papua dan Papua Barat dengan perguruan tinggi di daerah lain yang sudah menerapkan sistem daring perlu didorong. Dengan demikian, para mahasiswa tetap bisa berkuliah tanpa harus pergi keluar Papua atau Papua Barat. Dengan sistem pembelajaran ini, diakui Nasir, jaringan telekomunikasi sangat penting. Untuk itu, pihaknya telah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meningkatkan jaringan telekomunikasi di Papua dan Papua Barat. Jaringan telekomunikasi yang baik tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk menjalankan sistem pendidikan daring. Ia menyebut, saat ini jaringan telekomunikasi di Sorong sudah selesai dibangun, sedangkan di Merauke dalam proses pembangunan. Jaringan ini akan mengoneksikan antarkabupaten di Papua. Ia menyebut, infrastruktur dan tutorial pelaksanaan sistem pembelajaran Daring di Papua sedang dipersiapkan. "Dengan jaringan internet baik, kuliah dengan daring bisa dilaksanakan dengan baik," kata Nasir. Peraturan Menteri Pendidikan terkait perkuliahan daring tersebut juga sedang dipersiapkan dan sudah keluar peraturannya pada Mei. Yang terpenting dalam sistem perkuliahan tersebut harus ada pengelolanya. "Bentuk peraturannya, perguruan tinggi ke depan bisa melakukan (perkuliahan) face to face atau tatap muka seperti yang sekarang ada, face to face dengan e learning, dan full e learning," kata dia. Nasir juga mengatakan, jika sudah total e learning, rasio dosen dengan mahasiswa yang ada pada pendidikan tatap muka sekarang sudah tidak berlaku lagi. Sementara itu, untuk sistem pembelajaran murni tatap muka tetap berlaku, sedangkan yang gabungan tatap muka dan e learning akan dibuatkan aturan tersendiri.