medcom.id, Nusa Dua: Koalisi masyarakat sipil menilai, parlemen Indonesia dan negara lain dengan kewenagannya memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal (SDGs). Dua poin pokok yang menjadikan peranan parlemen dunia ini efektif, yaitu mengatasi defisit pendanaan SDGs dan mengatasi defisit kualitas pemerintah.
Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo menjelaskan, defisit kualitas pemerintah dimaksudkan agar non-diskriminatif. Sehingga, mampu melindungi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok minoritas.
"Sebagaimana diketahui, tiap tahun dibutuhkan dana mencapai 7-8 triliun USD untuk SDGs. Sementara, dana publik (pemerintah) diperkirakan hanya sebesar 1 triliun USD," kata Sugeng di sela pertemuan anggota Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Nusa Dua, Bali, Kamis 7 September 2017.
Juga diketahui, lanjut Sugeng, bahwa negara-negara berkembang dan miskin memiliki kapasitas dan kualitas yang rendah, termasuk tindakan-tindakan diskriminitaf serta intoleran terhadap kelompok minoritas. Menurutnya, peran parlemen yang efektif inilah akan dapat mencapai tujuan dan target SDGs.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, pertemuan kali ini merupakan momen Indonesia untuk memberikan bukti nyata dalam pelaksanaan SDGs di tingkat global. "Parlemen juga harus berkomitmen untuk melaksanakan hasil dari pertemuan dua hari ini yang dituangka dalam Bali Declaration," tandasnya.
medcom.id, Nusa Dua: Koalisi masyarakat sipil menilai, parlemen Indonesia dan negara lain dengan kewenagannya memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal (SDGs). Dua poin pokok yang menjadikan peranan parlemen dunia ini efektif, yaitu mengatasi defisit pendanaan SDGs dan mengatasi defisit kualitas pemerintah.
Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo menjelaskan, defisit kualitas pemerintah dimaksudkan agar non-diskriminatif. Sehingga, mampu melindungi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok minoritas.
"Sebagaimana diketahui, tiap tahun dibutuhkan dana mencapai 7-8 triliun USD untuk SDGs. Sementara, dana publik (pemerintah) diperkirakan hanya sebesar 1 triliun USD," kata Sugeng di sela pertemuan anggota Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Nusa Dua, Bali, Kamis 7 September 2017.
Juga diketahui, lanjut Sugeng, bahwa negara-negara berkembang dan miskin memiliki kapasitas dan kualitas yang rendah, termasuk tindakan-tindakan diskriminitaf serta intoleran terhadap kelompok minoritas. Menurutnya, peran parlemen yang efektif inilah akan dapat mencapai tujuan dan target SDGs.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, pertemuan kali ini merupakan momen Indonesia untuk memberikan bukti nyata dalam pelaksanaan SDGs di tingkat global. "Parlemen juga harus berkomitmen untuk melaksanakan hasil dari pertemuan dua hari ini yang dituangka dalam Bali Declaration," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
