medcom.id, Nusa Dua: Myanmar tengah dihujani kritik masyarakat internasional karena penanganan konflik Rakhine State. Anggota parlemen dari Myanmar pun tak tampak hadir di acara World Parlementiary Forum on Sustainable Developement yang berlangsung di BNDCC, Nusa Dua, Rabu 6 September 2017.
Pantauan Metrotvnews.com di lokasi, delegasi dari Myanmar tidak hadir pada acara penting ini. Sebab, konflik Rohingya menjadi salah satu pembahasan parlemen dunia kali ini.
Salah satu panitia parlemen dunia bernama Mita mengatakan bahwa Myanmar tidak hadir tanpa alasan yang konkret. "Myanmar tidak hadir, enggak tahu kenapa," paparnya ketika dikonfirmasi Metrotvnews.com.
Diketahui, Ketua DPR RI Setya Novanto memaparkan bahwa pertemuan ini merupakan momentum dunia untuk mengentaskan konflik dan aksi kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini.
"Forum parlemen dunia untuk mencari jalan keluar dan rekomendasi mengenai berbagai masalah di dunia," terangnya.
Dengan adanya acara pertemuan ini diharapkan para parlemen dan kepala negara mampu merumuskan sebuah kebijakan untuk tujuan pembangunan 2030 dan juga memberikan perhatian kepada konflik Rohingya.
medcom.id, Nusa Dua: Myanmar tengah dihujani kritik masyarakat internasional karena penanganan konflik Rakhine State. Anggota parlemen dari Myanmar pun tak tampak hadir di acara World Parlementiary Forum on Sustainable Developement yang berlangsung di BNDCC, Nusa Dua, Rabu 6 September 2017.
Pantauan
Metrotvnews.com di lokasi, delegasi dari Myanmar tidak hadir pada acara penting ini. Sebab, konflik Rohingya menjadi salah satu pembahasan parlemen dunia kali ini.
Salah satu panitia parlemen dunia bernama Mita mengatakan bahwa Myanmar tidak hadir tanpa alasan yang konkret. "Myanmar tidak hadir, enggak tahu kenapa," paparnya ketika dikonfirmasi Metrotvnews.com.
Diketahui, Ketua DPR RI Setya Novanto memaparkan bahwa pertemuan ini merupakan momentum dunia untuk mengentaskan konflik dan aksi kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini.
"Forum parlemen dunia untuk mencari jalan keluar dan rekomendasi mengenai berbagai masalah di dunia," terangnya.
Dengan adanya acara pertemuan ini diharapkan para parlemen dan kepala negara mampu merumuskan sebuah kebijakan untuk tujuan pembangunan 2030 dan juga memberikan perhatian kepada konflik Rohingya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
