Jakarta: Presiden Joko Widodo harus bisa menempatkan dirinya sebagai milik semua rakyat bukan partai politik. Pasalnya, Presiden disumpah atas nama seluruh rakyat Indonesia bukan partai politik.
"Berdasarkan sumpah Presiden, Presiden itu memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Jadi tidak ada dalam sumpah Presiden itu dia milik siapa," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023.
Teddy tak sependapat dengan anggapan Presiden sebagai kader partai politik secara otomatis dia adalah milik parpol. Tentu ini kata Teddy, pernyataan yang sangat miskin literasi dan pengetahuan, karena Jokowi bukan milik siapapun.
"BEM UI menyatakan bahwa Jokowi milik parpol bukan milik rakyat. Mereka menuduh Jokowi lebih mementingkan aspirasi partai politik. Sangat disayangkan, BEM UI sama sekali tidak memiliki pengetahuan akan pernyataannya itu," jelas Teddy.
Teddy tak bisa memungkiri dalam aturan perundang-undangan, peran besar partai politik dalam mekanisme demokrasi di Indonesia. Partai politik dalam hal ini representasi rakyat dengan wakilnya di parlemen.
"Presiden itu bersumpah dihadapan MPR atau DPR yang notabene adalah partai olitik. Presiden juga dapat diberhentikan ditengah masa jabatannya hanya oleh MPR atas usul DPR yang notabene keduanya adalah partai politik," jelas Teddy.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta:
Presiden Joko Widodo harus bisa menempatkan dirinya sebagai milik semua rakyat bukan partai politik. Pasalnya, Presiden disumpah atas nama seluruh rakyat Indonesia bukan partai politik.
"Berdasarkan sumpah Presiden, Presiden itu memegang teguh
UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Jadi tidak ada dalam sumpah Presiden itu dia milik siapa," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023.
Teddy tak sependapat dengan anggapan Presiden sebagai kader
partai politik secara otomatis dia adalah milik parpol. Tentu ini kata Teddy, pernyataan yang sangat miskin literasi dan pengetahuan, karena Jokowi bukan milik siapapun.
"BEM UI menyatakan bahwa Jokowi milik parpol bukan milik rakyat. Mereka menuduh Jokowi lebih mementingkan aspirasi partai politik. Sangat disayangkan, BEM UI sama sekali tidak memiliki pengetahuan akan pernyataannya itu," jelas Teddy.
Teddy tak bisa memungkiri dalam aturan perundang-undangan, peran besar partai politik dalam mekanisme demokrasi di Indonesia. Partai politik dalam hal ini representasi rakyat dengan wakilnya di parlemen.
"Presiden itu bersumpah dihadapan MPR atau DPR yang notabene adalah partai olitik. Presiden juga dapat diberhentikan ditengah masa jabatannya hanya oleh MPR atas usul DPR yang notabene keduanya adalah partai politik," jelas Teddy.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
