Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Polisi Djoko Wienartono memberikan keterangan terkait perkembangan kasus asusila anak di bawah umur. ANTARA/Kristina Natalia
Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Polisi Djoko Wienartono memberikan keterangan terkait perkembangan kasus asusila anak di bawah umur. ANTARA/Kristina Natalia

Anggota Polisi Tersangka Pemerkosaan Anak di Parigi Moutong Disanksi Etik

Antara • 12 Juni 2023 20:26
Parigi Moutong: Seorang anggota Polri berpangkat Ipda berinisial MKS yang ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kini menjalani proses hukum pidana dan sanksi etik dari institusi.
 
"Terhadap oknum anggota Polri itu, selain dikenakan sanksi pidana, tersangka juga dikenakan sanksi etik yang saat ini semua prosesnya berjalan bersamaan," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sulteng Kombes Djoko Wienartono di Kota Palu, Senin, 12 Juni 2023.
 
Djoko mengemukakan sebanyak 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka asusila itu sudah ditangkap dan ditahan. Tersangka terakhir berinisial AW ditangkap polisi di Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Sebelas tersangka saat ini sudah dilakukan penahanan di Mapolda Sulteng untuk menjalani proses hukum lanjutan," terangnya.
 
Baca: Polisi Terduga Pelaku Pemerkosaan Gadis di Sulteng Dinonaktifkan

Dikatakannya, Polda Sulteng telah memeriksa sembilan orang saksi terkait kasus asusila anak di bawah umur tersebut dan penetapan 11 orang tersangka juga berdasarkan keterangan dari korban dan para saksi.
 
Djoko mengatakan berkas perkara kasus asusila itu sedang dikebut dan direncanakan pekan depan dilimpahkan ke kejaksaan. Apabila penyidik telah selesai melaksanakan pemeriksaan dan berkas dinyatakan P21, selanjutnya penyidik Polri berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk menindaklanjuti ke proses hukum berikutnya.
 
"Saat ini masih menunggu hasil penyidikan," ujarnya.
 
Djoko memaparkan 11 tersangka terbukti melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara.
 
"Penetapan hukuman ini berdasarkan kajian dan pendapat para ahli, serta satu pasal diterapkan terhadap semua tersangka karena semua pelaku punya peran masing-masing," katanya.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan