Tangerang: Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan keseriusannya mewujudkan komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warganya. Salah satu misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di era kepemimpinannya dengan meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
"Saya tidak ingin ada masyarakat Banten yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Membangun pelayanan kesehatan menjadi salah satu obsesi saya dan menjadi prioritas di masa pimpinan kami (Wahidin dan Andika)," kata Wahidin, Rabu, 2 Oktober 2019.
Pemprov Banten mengintergrasikan Program Kesehatan Gratis Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Sehingga masyarakat Banten yang belum tercover BPJS Kesehatan dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh Pemprov Banten," jelas Wahidin.
Wahidin menjelaskan Pemprov Banten telah menganggarkan dana bagi pembangunan infrastruktur kesehatan sebesar Rp125,10 miliar dan mendukung terwujudnya Fakultas Kedokteran Universitas Tirtayasa dengan memberikan hibah secara bertahap sebesar Rp100 miliar.
Menurut Wahidin dana tersebut telah dimanfaatkan untuk pengadaan lahan rumah sakit Cilograng, pembangunan RSUD Banten, dan pembangunan rumah sakit jiwa tahap I.
"Pemerintah harus hadir dalam pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan kewajiban pemerintah," ungkap Wahidin.
Hingga triwulan III 2019, menurut data Pemprov Banten total peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di sana telah mencapai 10.130.772 jiwa. Dari jumlah itu, 706.169 jiwa premi atau iuran bulanan kepersertaan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten.
Tak hanya itu, Pemprov Banten juga turut berupaya menangani masalah stunting di wilayahnya melalui Instruksi Gubernur Banten nomor 2 tahun 2018 tentang cegah stunting dan eliminasi tuberkolosis. Dampaknya, angka balita stunting di sana pada 2018 menurun menjadi 26.60 persen dibanding tahun 2017, yaitu 29.60 persen.
Tangerang: Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan keseriusannya mewujudkan komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warganya. Salah satu misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di era kepemimpinannya dengan meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
"Saya tidak ingin ada masyarakat Banten yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Membangun pelayanan kesehatan menjadi salah satu obsesi saya dan menjadi prioritas di masa pimpinan kami (Wahidin dan Andika)," kata Wahidin, Rabu, 2 Oktober 2019.
Pemprov Banten mengintergrasikan Program Kesehatan Gratis Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Sehingga masyarakat Banten yang belum tercover BPJS Kesehatan dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh Pemprov Banten," jelas Wahidin.
Wahidin menjelaskan Pemprov Banten telah menganggarkan dana bagi pembangunan infrastruktur kesehatan sebesar Rp125,10 miliar dan mendukung terwujudnya Fakultas Kedokteran Universitas Tirtayasa dengan memberikan hibah secara bertahap sebesar Rp100 miliar.
Menurut Wahidin dana tersebut telah dimanfaatkan untuk pengadaan lahan rumah sakit Cilograng, pembangunan RSUD Banten, dan pembangunan rumah sakit jiwa tahap I.
"Pemerintah harus hadir dalam pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan kewajiban pemerintah," ungkap Wahidin.
Hingga triwulan III 2019, menurut data Pemprov Banten total peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di sana telah mencapai 10.130.772 jiwa. Dari jumlah itu, 706.169 jiwa premi atau iuran bulanan kepersertaan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten.
Tak hanya itu, Pemprov Banten juga turut berupaya menangani masalah stunting di wilayahnya melalui Instruksi Gubernur Banten nomor 2 tahun 2018 tentang cegah stunting dan eliminasi tuberkolosis. Dampaknya, angka balita stunting di sana pada 2018 menurun menjadi 26.60 persen dibanding tahun 2017, yaitu 29.60 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
