medcom.id, Manokwari: Program cetak sawah di empat kabupaten di Papua Barat belum bisa dilakukan karena masih mengalami kendala administrasi. Belum ada kabupaten yang mengajukan permohonan penarikan termin anggaran tahap pertama ke Dinas Pertanian Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam program ini.
Hal itu disampaikan Komandan Distrik Militer 1703 Manokwari Letkol Inf Andy Parulian Simanjuntak di Manokwari, seperti dilansir Antara, Minggu 17 April 2016. Dia bilang, anggaran program cetak sawah di Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, dan Teluk Bintuni itu sudah tersedia di Dinas Pertanian Provinsi Papua Barat.
Dia mengakui pelaksana program cetak sawah ini akan melibatkan TNI, namun hal-hal yang menyangkut pencairan dana adalah domain Dinas Pertanian. Hingga saat ini Dinas Pertanian Provinsi masih menunggu Dinas Pertanian Kabupaten.
"Ini berbahaya, karena jika pelaksanaan program ini terlambat kita dianggap tidak mampu dan parahnya anggaran bisa dialihkan ke tempat lain," kata dia.
Dia mengungkapkan, sebagian besar daerah di Indonesia telah memulai program tersebut. Saat ini tersisa delapan provinsi termasuk Papua Barat yang belum melaksanakannya.
Dandim menjelaskan, Papua terlambat menyusul lambannya penerbitan surat keputusan atau SK KPA. SK tersebut baru diterbitkan pada akhir Februari lalu.
Persoalan lain yang menghambat program ini yakni, belum siapnya dokumen lingkungan atas lahan yang akan dijadikan lokasi cetak sawah, SK calon petani dan calon lokasi, serta dokumen rencana anggaran dan biaya.
"Beberapa waktu lalu kami menggelar rapat bersama pihak Dinas Pertanian provinsi. Dana sudah siap, masalahnya ada di kabupaten," katanya seraya berharap kabupaten bergerak cepat agar cetak sawah segera dimulai.
Dia menyebutkan, secara keseluruhan sawah baru yang akan dicetak di empat kabupaten tersebut mencapai 1.990 hektare. Manokwari 740 hektare, Manokwari Selatan 1.000 hektare, Teluk Wondama 150 hektare, dan Teluk Bintuni 100 hektare.
"Di Teluk Bintuni awalnya direncanakan 300 hektare. Namun terjadi perubahan menjadi 100 hektare. Kami kurang tahu, itu kebijakan pimpinan," ujarnya menambahkan.
Andy menjelaskan cetak sawah padi ini akan dilaksanakan dalam empat tahap. Yakni, penumbangan dan pembersihan pohon serta semak, perataan, pembajakan dan pengolahan lahan serta pembuatan saluran irigasi tersier.
Kodim akan melibatkan seluruh personel di Komando Rayon Militer (Koramil), Babinsa, serta bantuan personil dari Kodam VXII Cendrawasih. "Pokoknya petani tinggal siap tanam saja. Lahan sudah disiapkan, bibit dan pupuk pun akan disiapkan," kata dia.
Perlu diketahui, TNI AD dilibatkan dalam mengamankan sektor pertanian. Presiden Jokowi secara khusus memberi pengarahan agar TNI AD terlibat dalam swasembada pangan tiga tahun ke depan. Akhir Desember 2015, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Mulyono bersama Mentan Amran Sulaiman memulai kerja sama dua institusi itu untuk swasembada pangan.
medcom.id, Manokwari: Program cetak sawah di empat kabupaten di Papua Barat belum bisa dilakukan karena masih mengalami kendala administrasi. Belum ada kabupaten yang mengajukan permohonan penarikan termin anggaran tahap pertama ke Dinas Pertanian Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam program ini.
Hal itu disampaikan Komandan Distrik Militer 1703 Manokwari Letkol Inf Andy Parulian Simanjuntak di Manokwari, seperti dilansir
Antara, Minggu 17 April 2016. Dia bilang, anggaran program cetak sawah di Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, dan Teluk Bintuni itu sudah tersedia di Dinas Pertanian Provinsi Papua Barat.
Dia mengakui pelaksana program cetak sawah ini akan melibatkan TNI, namun hal-hal yang menyangkut pencairan dana adalah domain Dinas Pertanian. Hingga saat ini Dinas Pertanian Provinsi masih menunggu Dinas Pertanian Kabupaten.
"Ini berbahaya, karena jika pelaksanaan program ini terlambat kita dianggap tidak mampu dan parahnya anggaran bisa dialihkan ke tempat lain," kata dia.
Dia mengungkapkan, sebagian besar daerah di Indonesia telah memulai program tersebut. Saat ini tersisa delapan provinsi termasuk Papua Barat yang belum melaksanakannya.
Dandim menjelaskan, Papua terlambat menyusul lambannya penerbitan surat keputusan atau SK KPA. SK tersebut baru diterbitkan pada akhir Februari lalu.
Persoalan lain yang menghambat program ini yakni, belum siapnya dokumen lingkungan atas lahan yang akan dijadikan lokasi cetak sawah, SK calon petani dan calon lokasi, serta dokumen rencana anggaran dan biaya.
"Beberapa waktu lalu kami menggelar rapat bersama pihak Dinas Pertanian provinsi. Dana sudah siap, masalahnya ada di kabupaten," katanya seraya berharap kabupaten bergerak cepat agar cetak sawah segera dimulai.
Dia menyebutkan, secara keseluruhan sawah baru yang akan dicetak di empat kabupaten tersebut mencapai 1.990 hektare. Manokwari 740 hektare, Manokwari Selatan 1.000 hektare, Teluk Wondama 150 hektare, dan Teluk Bintuni 100 hektare.
"Di Teluk Bintuni awalnya direncanakan 300 hektare. Namun terjadi perubahan menjadi 100 hektare. Kami kurang tahu, itu kebijakan pimpinan," ujarnya menambahkan.
Andy menjelaskan cetak sawah padi ini akan dilaksanakan dalam empat tahap. Yakni, penumbangan dan pembersihan pohon serta semak, perataan, pembajakan dan pengolahan lahan serta pembuatan saluran irigasi tersier.
Kodim akan melibatkan seluruh personel di Komando Rayon Militer (Koramil), Babinsa, serta bantuan personil dari Kodam VXII Cendrawasih. "Pokoknya petani tinggal siap tanam saja. Lahan sudah disiapkan, bibit dan pupuk pun akan disiapkan," kata dia.
Perlu diketahui, TNI AD dilibatkan dalam mengamankan sektor pertanian. Presiden Jokowi secara khusus memberi pengarahan agar TNI AD terlibat dalam swasembada pangan tiga tahun ke depan. Akhir Desember 2015, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Mulyono bersama Mentan Amran Sulaiman memulai kerja sama dua institusi itu untuk swasembada pangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAN)
