Cikarang: Tes usap massal terhadap buruh kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ditunda sementara dan akan kembali dilanjutkan pada awal 2021.
Komandan Distrik Militer 0509 Kabupaten Bekasi, Letnan Kolonel Kavaleri Tofan Tri Anggoro, mengatakan penundaan pelaksanaan tes usap massal berkaitan dengan perubahan skema pemetaan klaster industri yang kini terfokus pada transmisi lokal setiap perusahaan.
"Jadi tidak sekadar tes usap massal. Targetnya pun tidak lagi 12.000 pekerja tapi tidak terbatas dengan menyasar transmisi lokal di setiap perusahaan. Rencananya mulai dilakukan awal tahun depan setelah kita lakukan evaluasi," katanya, di Cikarang, Kamis, 24 Desember 2020.
Baca juga: Angka Covid-19 di DIY Bertambah 253 Kasus
Tofan yang juga koordinator pelaksanaan tes usap massal di Kabupaten Bekasi, mengaku program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini semula menargetkan 12.000 pekerja kawasan industri.
Tes tersebut, kata dia, ditargetkan selesai dalam 12 hari dengan 1.000 tes per hari. Hanya saja hingga kini baru terealisasi sebanyak 1.200 pekerja.
Penundaan tes usap massal juga disebabkan fokus gugus tugas pada sejumlah agenda akhir tahun, mulai pemilihan kepala desa serentak hingga antisipasi ledakan kasus saat libur panjang akhir tahun.
Selain itu keterbatasan sarana juga menjadi faktor tertundanya pelaksanaan tes usap massal karyawan pabrik. Menurut catatan pihaknya, sedikitnya 1,7 juta jiwa merupakan pekerja sektor industri di wilayahnya.
"Jika dipaksakan sehari 1.000 tes akan memakan waktu cukup lama. Untuk itu skema tes usap massal selanjutnya akan terfokus kepada perusahaan yang menimbulkan transmisi penyebaran covid-19," katanya.
Apabila ditemukan penyebaran kasus di suatu perusahaan setelah dilakukan tes usap massal, tes selanjutnya akan difokuskan di perusahaan tersebut.
"Kami juga akan terapkan skema purposive sampling, jadi tes per perusahaan, per line, per sif, sehingga akan ketahuan jika ada transmisi lokal fokus di salah satu perusahaan. Tapi bukan hanya di industri melainkan di kelompok masyarakat juga," ungkapnya.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi kini juga tengah menyiapkan penambahan sarana isolasi terpusat untuk mengantisipasi ledakan kasus setelah tes usap massal skema baru ini digelar.
"Setidaknya dibutuhkan empat hotel baru untuk menambah kapasitas ruang isolasi pasien. Dua hotel khusus untuk tenaga kesehatan serta dua hotel lainnya untuk pasien. Sudah kami ajukan ke BNPB," jelas dia.
Cikarang:
Tes usap massal terhadap buruh kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ditunda sementara dan akan kembali dilanjutkan pada awal 2021.
Komandan Distrik Militer 0509 Kabupaten Bekasi, Letnan Kolonel Kavaleri Tofan Tri Anggoro, mengatakan penundaan pelaksanaan tes usap massal berkaitan dengan perubahan skema pemetaan klaster industri yang kini terfokus pada transmisi lokal setiap perusahaan.
"Jadi tidak sekadar tes usap massal. Targetnya pun tidak lagi 12.000 pekerja tapi tidak terbatas dengan menyasar transmisi lokal di setiap perusahaan. Rencananya mulai dilakukan awal tahun depan setelah kita lakukan evaluasi," katanya, di Cikarang, Kamis, 24 Desember 2020.
Baca juga:
Angka Covid-19 di DIY Bertambah 253 Kasus
Tofan yang juga koordinator pelaksanaan tes usap massal di Kabupaten Bekasi, mengaku program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini semula menargetkan 12.000 pekerja kawasan industri.
Tes tersebut, kata dia, ditargetkan selesai dalam 12 hari dengan 1.000 tes per hari. Hanya saja hingga kini baru terealisasi sebanyak 1.200 pekerja.
Penundaan tes usap massal juga disebabkan fokus gugus tugas pada sejumlah agenda akhir tahun, mulai pemilihan kepala desa serentak hingga antisipasi ledakan kasus saat libur panjang akhir tahun.
Selain itu keterbatasan sarana juga menjadi faktor tertundanya pelaksanaan tes usap massal karyawan pabrik. Menurut catatan pihaknya, sedikitnya 1,7 juta jiwa merupakan pekerja sektor industri di wilayahnya.
"Jika dipaksakan sehari 1.000 tes akan memakan waktu cukup lama. Untuk itu skema tes usap massal selanjutnya akan terfokus kepada perusahaan yang menimbulkan transmisi penyebaran covid-19," katanya.
