Palembang: Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi, memuji kondisi jalan provinsi di Sumatra Selatan yang mulus di bawah kepemimpinan Gubernur Sumsel Herman Deru.
Hal ini diungkapkan Budi Setiyadi saat menghadiri acara deklarasi dan normalisasi kendaraan menuju zero Over Dimension Overload (ODOL) 2023 di Griya Agung Palembang, Sabtu, 27 Februari 2021.
"Saya yakin dan percaya dengan dukungan dari Gubernur Herman Deru untuk mendukung Zero ODOL ini. Buktinya saja saya lihat sendiri komitmennya untuk membangun infrastruktur soal jalan di provinsi yang sudah bagus," kata Budi.
Baca juga: Tower Sirine Peringatan Bahaya Merapi Roboh Diterjang Angin Kencang
Budi mengatakan apa yang dilakukan saat ini sebenarnya sudah sejak 2017. Menhub berkeinginan persoalan ODOL diselesaikan sampai 2023.
"Kendaraan over dimensi ini sangat banyak, 2023 ODOL akan diselesaikan. Namun dalam menjalankan tugas tentu dukungan dan kinerja dari setiap Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten dan Kota serta pihak kepolisian," jelasnya.
Lanjutnya, angkutan ODOL biasanya memiliki bak muatan berbagai ukuran. Ada yang lebih dari 1,5 meter, ada dua meter, bahkan ada yang lebih dari empat meter. Sehingga dengan muatan berlebihan itu tentu akan merusak jalan.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru, berterima kasih kepada Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub yang telah menginisiasi Deklarasi ODOL. Hal ini lanjutnya membantu Pemprov Sumsel serta Kabupaten dan Kota di wilayahnya.
"Jadi atas inisiasi ini yang telah membantu kita. Bukan kita yag membantu mereka. Sehingga dengan adanya ini membuat kita semakin bersemangat untuk menyelaraskan antara standarisasi kontruksi infrastruktur dengan standarisasi batas angkutan," ungkap Deru.
Menurutnya, jika penegakan ODOL sudah berjalan bersamaan, diyakini apa yang dibangun selama ini seperti infrastruktur jalan akan bisa bertahan lama termasuk juga jiwa masyarakat pengguna jalan akan terselamatkan.
"Artinya aksi ini harus kita sambut dengan baik bahkan saya akan ajak Bupati dan Wali Kota untuk melaksanakan aksi secara serentak. Saya ingin ini ada gerakan secara serentak," ujarnya.
Selain itu, tindakan seperti ini harus ada penegakan hukum yang jelas dan tidak kalah pentingnya dengan kesadaran hukum bagi para pengusaha angkutan itu sendiri.
"ODOL ini juga penyebab utama kerusakan infrastruktur selama ini. Perlu penegakan hukumannya jelas tapi tidak kalah pentingnya kesadaran hukum bagi para pelaku usaha di bidang transportasi itu sendiri," ungkapnya.
Baca juga: 91 Titik Api Ditemukan di 6 Kabupaten di Riau
Selain sudah menunjukan niat baiknya dari para asosiasi usaha angkutan untuk mengurangi dimensinya, lanjut Deru, pihaknya juga menyarankan kepada Dirjen Kemenhub untuk memerhatikan soal kelebihan usia kendaraan, hal ini juga menjadi permasalah, karena dari kelebihan usia bisa mengakibatkan rem blong sehingga memakan korban jiwa.
Pihaknya pun berharap bantuan dari masyarakat, LSM untuk ikut mengawasi ODOL. Meski Dishub dan Polantas sudah mengawasi namun itu juga tidak cukup mengingat luasnya wilayah Sumsel.
"Kita butuh juga peran dan dukungan mereka, kita tidak bisa hanya mengawasi dari administrasi. Perlu niat baik dengan proses uji layak yang benar dan penuh kesadaran, karena jalan itu dibangun memakai uang rakyat jangan sampai dirusak oleh ego-ego dari beberapa pihak pengusaha angkutan truk," ungkap dia.
Sebelumnya, Herman Deru juga telah mengatasi truk batu bara dengan mengeluarkan Pergub 74 tahun 2018 tentang tata cara angkutan batu bara melalui jalan umum.
Menurutnya, jika penegakan ODOL sudah berjalan bersamaan, diyakini apa yang dibangun selama ini seperti infrastruktur jalan akan bisa bertahan lama termasuk juga jiwa masyarakat pengguna jalan akan terselamatkan.
"Artinya aksi ini harus kita sambut dengan baik bahkan saya akan ajak Bupati dan Wali Kota untuk melaksanakan aksi secara serentak. Saya ingin ini ada gerakan secara serentak," ujarnya.
Selain itu, tindakan seperti ini harus ada penegakan hukum yang jelas dan tidak kalah pentingnya dengan kesadaran hukum bagi para pengusaha angkutan itu sendiri.
"ODOL ini juga penyebab utama kerusakan infrastruktur selama ini. Perlu penegakan hukumannya jelas tapi tidak kalah pentingnya kesadaran hukum bagi para pelaku usaha di bidang transportasi itu sendiri," ungkapnya.
Baca juga:
91 Titik Api Ditemukan di 6 Kabupaten di Riau
Selain sudah menunjukan niat baiknya dari para asosiasi usaha angkutan untuk mengurangi dimensinya, lanjut Deru, pihaknya juga menyarankan kepada Dirjen Kemenhub untuk memerhatikan soal kelebihan usia kendaraan, hal ini juga menjadi permasalah, karena dari kelebihan usia bisa mengakibatkan rem blong sehingga memakan korban jiwa.
Pihaknya pun berharap bantuan dari masyarakat, LSM untuk ikut mengawasi ODOL. Meski Dishub dan Polantas sudah mengawasi namun itu juga tidak cukup mengingat luasnya wilayah Sumsel.
"Kita butuh juga peran dan dukungan mereka, kita tidak bisa hanya mengawasi dari administrasi. Perlu niat baik dengan proses uji layak yang benar dan penuh kesadaran, karena jalan itu dibangun memakai uang rakyat jangan sampai dirusak oleh ego-ego dari beberapa pihak pengusaha angkutan truk," ungkap dia.
Sebelumnya, Herman Deru juga telah mengatasi truk batu bara dengan mengeluarkan Pergub 74 tahun 2018 tentang tata cara angkutan batu bara melalui jalan umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MEL)
