Bandung: Percepatan pembangunan di pedesaan adalah kunci penting yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan Sustainable Deveopment Goals (SDGs) Desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa hingga 2030.
Kata Kang Emil sapaan karibnya pembangunan desa tertuang dalam salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo. Artinya, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menjadi acuan yang arah kebijakan pemerintah provinsi dan daerah.
“Dalam kurun waktu empat tahun kepemimpinan saya, Provinsi Jawa Barat berhasil memajukan 977 desa tertinggal dan sangat tertinggal. Alhamdulillah, hari ini sudah tidak ada desa tertinggal dan sangat tertinggal di Provinsi Jawa Barat yang kita capai melalui program GERBANG DESA (Gerakan Membangun Desa) untuk mencapai ‘zeroing underdeveloped village’ di provinsi kami,” kata Ridwan Kamil di Multipurpose Hall, Sampoerna University, Jakarta Selatan pada Rabu, 12 April 2023.
Saat ini, tercatat hampir ada 5.312 desa berada di Provinsi Jawa Barat. Katanya, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terpadat se-Indonesia dengan 50 juta jiwa di mana 39,8 juta di antaranya merupakan populasi yang tinggal di desa. Pemerintah Jawa Barat menyadari bahwa kesenjangan terbesar terletak pada pembangunan desa.
Selama lima tahun pemerintahannya, Kang Emil mengatakan berbagai upaya dan anggaran signfikan telah dialihkan ke desa untuk menjembatani kesenjangan dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat setempat.
“Hampir 60 persen industri pengolahan berlokasi di Jawa Barat, sehingga perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh kinerja industri di daerah ini. Dalam struktur perekonomian di Jawa Barat, sektor industri memiliki kontribusi terbesar dan menduduki peringkat pertama, disusul oleh sektor pertanian. Hal ini menjadi kekuatan bagi Jawa Barat untuk menyerap tenaga kerja guna kesenjangan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat,” jelasnya.
Ridwan Kamil sendiri ditunjuk sebagai Distinguished Fellow dalam program Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF) dari Februari hingga Juni 2023. BOSF adalah program thought leadership yang bertujuan untuk menghasilkan pendekatan inovasi yang efektif untuk memecahkan isu atau permasalahan pada sektor publik dan swasta di Indonesia.
Program ini diselenggarakan melalui kerja sama dengan Sampoerna University (SU), School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia dan Blue Ocean Global Network. BOSF menjalankan program fellowship ini selama lima bulan guna berbagi inovasi dan pemecahan masalah yang menjadi fokus pembangunan di Indonesia, salah satunya pembangunan desa.
“Program ini bertujuan untuk melibatkan serta mendukung beberapa talenta terbaik Indonesia untuk mengatasi masalah yang sangat penting bagi kita semua. Melalui penelitian dan forum publik, kami tahu bahwa Fellowship ini akan berfungsi sebagai katalisator yang kuat untuk dialog dan solusi lebih lanjut di ruang publik," kata President of Sampoerna University Marshall Schott
CEO School of Government and Public Policy (SGPP) Ony Avrianto Jamhari menyampaikan pihaknya memiliki misi untuk melatih para pemimpin publik di masa depan yang mampu memecahkan masalah publik yang paling menantang dan meningkatkan peluang menghasilkan hasil kebijakan yang diinginkan.
BOSF dapat dijadikan sebagai model pembelajaran good practices atau praktik-praktik terbaik dan tidak baik di sebuah lembaga baik oemerintah maupun non pemerimtah. Para pemangku keputusan dapat mengunakan metode ini dalam mengambil keputusan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berfokus pada tiga pilar utama transformasi perdesaan, yaitu transformasi digital, ketahanan ekonomi dan sosial, serta pembangunan infrastruktur. Pertama,
untuk meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang dapat membantu peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah serta mendorong kewirausahaan dan inovasi di daerah pedesaan.
Selain itu, menciptakan lapangan kerja juga merupakan pilar transformasi pedesaan guna mendorong kohesi sosial, ketahanan ekonomi dan sosial yang berbasis masyarakat. Yang terakhir, investasi pada pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, untuk meingkatkan akses ke layanan dan menghubungkan daerah pedesaan dengan kota.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Bandung: Percepatan pembangunan di pedesaan adalah kunci penting yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil menyampaikan
Sustainable Deveopment Goals (SDGs) Desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa hingga 2030.
Kata Kang Emil sapaan karibnya pembangunan desa tertuang dalam salah satu Nawacita
Presiden Joko Widodo. Artinya, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menjadi acuan yang arah kebijakan pemerintah provinsi dan daerah.
“Dalam kurun waktu empat tahun kepemimpinan saya,
Provinsi Jawa Barat berhasil memajukan 977 desa tertinggal dan sangat tertinggal. Alhamdulillah, hari ini sudah tidak ada desa tertinggal dan sangat tertinggal di Provinsi Jawa Barat yang kita capai melalui program GERBANG DESA (Gerakan Membangun Desa) untuk mencapai ‘
zeroing underdeveloped village’ di provinsi kami,” kata Ridwan Kamil di Multipurpose Hall, Sampoerna University, Jakarta Selatan pada Rabu, 12 April 2023.
Saat ini, tercatat hampir ada 5.312 desa berada di Provinsi Jawa Barat. Katanya, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terpadat se-Indonesia dengan 50 juta jiwa di mana 39,8 juta di antaranya merupakan populasi yang tinggal di desa. Pemerintah Jawa Barat menyadari bahwa kesenjangan terbesar terletak pada pembangunan desa.
Selama lima tahun pemerintahannya, Kang Emil mengatakan berbagai upaya dan anggaran signfikan telah dialihkan ke desa untuk menjembatani kesenjangan dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat setempat.
“Hampir 60 persen industri pengolahan berlokasi di Jawa Barat, sehingga perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh kinerja industri di daerah ini. Dalam struktur perekonomian di Jawa Barat, sektor industri memiliki kontribusi terbesar dan menduduki peringkat pertama, disusul oleh sektor pertanian. Hal ini menjadi kekuatan bagi Jawa Barat untuk menyerap tenaga kerja guna kesenjangan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat,” jelasnya.
Ridwan Kamil sendiri ditunjuk sebagai
Distinguished Fellow dalam program Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF) dari Februari hingga Juni 2023. BOSF adalah program
thought leadership yang bertujuan untuk menghasilkan pendekatan inovasi yang efektif untuk memecahkan isu atau permasalahan pada sektor publik dan swasta di Indonesia.
Program ini diselenggarakan melalui kerja sama dengan Sampoerna University (SU), School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia dan Blue Ocean Global Network. BOSF menjalankan program
fellowship ini selama lima bulan guna berbagi inovasi dan pemecahan masalah yang menjadi fokus pembangunan di Indonesia, salah satunya pembangunan desa.
“Program ini bertujuan untuk melibatkan serta mendukung beberapa talenta terbaik Indonesia untuk mengatasi masalah yang sangat penting bagi kita semua. Melalui penelitian dan forum publik, kami tahu bahwa Fellowship ini akan berfungsi sebagai katalisator yang kuat untuk dialog dan solusi lebih lanjut di ruang publik," kata President of Sampoerna University Marshall Schott
CEO School of Government and Public Policy (SGPP) Ony Avrianto Jamhari menyampaikan pihaknya memiliki misi untuk melatih para pemimpin publik di masa depan yang mampu memecahkan masalah publik yang paling menantang dan meningkatkan peluang menghasilkan hasil kebijakan yang diinginkan.
BOSF dapat dijadikan sebagai model pembelajaran
good practices atau praktik-praktik terbaik dan tidak baik di sebuah lembaga baik oemerintah maupun non pemerimtah. Para pemangku keputusan dapat mengunakan metode ini dalam mengambil keputusan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berfokus pada tiga pilar utama transformasi perdesaan, yaitu transformasi digital, ketahanan ekonomi dan sosial, serta pembangunan infrastruktur. Pertama,
untuk meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang dapat membantu peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah serta mendorong kewirausahaan dan inovasi di daerah pedesaan.
Selain itu, menciptakan lapangan kerja juga merupakan pilar transformasi pedesaan guna mendorong kohesi sosial, ketahanan ekonomi dan sosial yang berbasis masyarakat. Yang terakhir, investasi pada pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, untuk meingkatkan akses ke layanan dan menghubungkan daerah pedesaan dengan kota.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id(WHS)
