Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Dokumentasi/ Istimewa
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Dokumentasi/ Istimewa

Bupati Gowa Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Rencana Penghapusan Tenaga Honorer

Muhammad Syawaluddin • 25 Juni 2022 20:47
Makassar: Pemerintah Kabupaten Gowa meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengkaji kembali rencana penghapusan tenaga honorer.
 
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, mengatakan peran tenaga honorer khususnya di Kabupaten Gowa sangat membantu dalam setiap program pemerintah.
 
Adnan menjelaskan ada beberapa pertimbangan yang sebaiknya menjadi pertimbangan adalah tenaga honorer pada umumnya ditugaskan sebagai garda terdepan dalam membantu dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tugas dari tenaga honorer ini tentunya dinilai akan menganggu kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayan publik jika kebijakan honorer dihapuskan," kata Adnan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 25 Juni 2022.
 
Baca: 1.800 Tenaga Kontrak di Manggarai Barat Terancam Menganggur

Adnan menjelaskan kebijakan yang direncanakan Kemenpan-RB itu bersamaan dengan rangkaian kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sehingga dikhawatirkan akan menjadi bahan politisasi.
 
Adnan yang juga merupakan Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini meminta pemerintah pusat menunda rencana tersebut sampai selesainya rangkaian pemilu serentak 2022. Rekomendasi ini bahkan dikeluarkan sebagai salah satu usulan dalan Rakernas XIV Apkasi 2022 baru-baru ini di Bogor,
 
"Penghapusan tenaga honorer dapat mengganggu kinerja penyelenggaraa, pemerintah daerah dan pelayanan publik. Kondisi ini dapat berdampak pada penambahan angka pengganguran, dan kemiskinan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, sosial dan keamanan," jelasnya.
 
Belum lagi masalah penggajian yang menyebabkan permasalahan di kemampuan keuangan daerah. Di mana selama ini pemerintah daerah membayar tenaga honorer bervariasi sesuai dengan kemampuan daerah.
 
Sehingga jika tenaga honorer di outsorchingkan honor harus sesuai dengan UMP dan ini akan sangat mempengaruhi postur belanja daerah.
 
"Pengalihan tenaga honor yang akan menambah APBD sehingga diusulkan diikuti penambahan pembiayaan yang bersumber dari APBN. Selain itu seleksi PPK diusulkan agar penetapan pasing gradenya yang berbeda-beda pada masing- masing wilayah," ungkap Adnan.
 
 
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif