Surabaya: Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember mendatang, KPK menggelar acara Road to Hakordia 2022 di Surabaya, Jawa Timur.
Road to Hakordia 2022 bertajuk “Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi” yang masih sejalan dengan G20 yaitu Recover Together, Recover Stronger. Acara ini dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Yogyakarta KGPAA Paku Alam X, dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo.
“Hakordia menjadi momentum menyatukan semangat, menyatukan tenaga, komitmen seluruh anak bangsa, kementerian/lembaga. Hakordia menjadi suatu upaya mengingatkan kita bahwa kita punya tugas membangun budaya anti korupsi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) ikut menyemarakkan Hakordia 2022 dengan membangun stan pameran untuk memperkenalkan budaya anti korupsi kepada masyarakat di area alun-alun Kota Surabaya.
Salah satu upaya Pemprov Jateng dalam menanamkan sikap dan budaya anti korupsi adalah dengan memberikan contoh kepada pemerintah kota/kabupaten agar mengedepankan sikap profesional, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
Hal ini dibuktikan oleh Pemprov Jateng dengan meraih penghargaan sebagai pemprov dengan predikat terbaik capaian Aksi Koordinasi dan Super Visi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) secara nasional tahun 2019.
“Begitu tidak mudahnya membangun komitmen, maka itulah aktor menjadi penting, pengawasan menjadi penting, membangun sistem menjadi penting, dan kontrol terus menerus juga penting,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Pemprov Jateng juga turut mendorong pemberantasan korupsi dengan membentuk Desa Antikorupsi. Desa Anti Korupsi menjadi andalan Jawa Tengah agar pemberantasan korupsi bisa dilakukan hingga tingkat desa.
Pembentuan Desa Antikorupsi menjadi komitmen Gubernur Ganjar yang bergerak cepat dalam upaya pemberantasan korupsi terkait pengelolaan dana desa. Salah satunya dengan memberikan edukasi anti korupsi kepada 7.809 kepala desa se-Jawa Tengah. Pembentukan Desa Antikorupsi rencananya akan diterapkan di seluruh desa di Jawa Tengah.
Pemprov Jateng selalu berkomitmen dalam memberantas korupsi. Hal ini dibuktikan dengan berbagai capaian, yakni pada 2021, akuntabilitas kinerja Jawa Tengah memperoleh kategori A dengan nilai 81,56 dari Menpan RI. Kemudian pada rentang 2013-2022, Pemprov Jateng memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 11 kali berturut-turut.
Surabaya: Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember mendatang, KPK menggelar acara Road to Hakordia 2022 di Surabaya, Jawa Timur.
Road to Hakordia 2022 bertajuk “Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi” yang masih sejalan dengan G20 yaitu Recover Together, Recover Stronger. Acara ini dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Yogyakarta KGPAA Paku Alam X, dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo.
“Hakordia menjadi momentum menyatukan semangat, menyatukan tenaga, komitmen seluruh anak bangsa, kementerian/lembaga. Hakordia menjadi suatu upaya mengingatkan kita bahwa kita punya tugas membangun budaya anti korupsi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) ikut menyemarakkan Hakordia 2022 dengan membangun stan pameran untuk memperkenalkan budaya anti korupsi kepada masyarakat di area alun-alun Kota Surabaya.
Salah satu upaya Pemprov Jateng dalam menanamkan sikap dan budaya anti korupsi adalah dengan memberikan contoh kepada pemerintah kota/kabupaten agar mengedepankan sikap profesional, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
Hal ini dibuktikan oleh Pemprov Jateng dengan meraih penghargaan sebagai pemprov dengan predikat terbaik capaian Aksi Koordinasi dan Super Visi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) secara nasional tahun 2019.
“Begitu tidak mudahnya membangun komitmen, maka itulah aktor menjadi penting, pengawasan menjadi penting, membangun sistem menjadi penting, dan kontrol terus menerus juga penting,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Pemprov Jateng juga turut mendorong pemberantasan korupsi dengan membentuk Desa Antikorupsi. Desa Anti Korupsi menjadi andalan Jawa Tengah agar pemberantasan korupsi bisa dilakukan hingga tingkat desa.
Pembentuan Desa Antikorupsi menjadi komitmen Gubernur Ganjar yang bergerak cepat dalam upaya pemberantasan korupsi terkait pengelolaan dana desa. Salah satunya dengan memberikan edukasi anti korupsi kepada 7.809 kepala desa se-Jawa Tengah. Pembentukan Desa Antikorupsi rencananya akan diterapkan di seluruh desa di Jawa Tengah.
Pemprov Jateng selalu berkomitmen dalam memberantas korupsi. Hal ini dibuktikan dengan berbagai capaian, yakni pada 2021, akuntabilitas kinerja Jawa Tengah memperoleh kategori A dengan nilai 81,56 dari Menpan RI. Kemudian pada rentang 2013-2022, Pemprov Jateng memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 11 kali berturut-turut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
