Warga melintas di atas tumpukan sampah di Kali Jambe, Bekasi, Jawa Barat. (Foto: Medcom.id/Antonio)
Warga melintas di atas tumpukan sampah di Kali Jambe, Bekasi, Jawa Barat. (Foto: Medcom.id/Antonio)

DPRD Kabupaten Bekasi Usul Eksekutif Beli Water Master

Nasional Gerakan Indonesia Bersih Sampah di Kali Jambe
Antara • 31 Oktober 2019 14:32
Cikarang: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendorong pemerintah daerah untuk membeli alat berat berupa mesin pembersih sungai atau Water Master. Hal ini dinilai menjadi solusi mengatasi sampah di sungai seperti di Kali Jambe.
 
"Saya terinspirasi Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) saat memimpin DKI Jakarta. Penggunaan alat itu terbukti efektif membersihkan sampah-sampah sungai di Jakarta kala itu," kata Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, melansir Antara, Kamis, 31 Oktober 2019.
 
Menurut dia, Water Master terbilang multifungsi. Sebab selain mampu membersihkan sampah juga bisa digunakan untuk menyedot dan mengeruk lumpur. Alat tersebut dinilai sebagai solusi tepat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Memang mahal tapi multifungsi, sampah sungai tidak ada lagi, tanaman seperti eceng gondok dan sejenisnya dapat diangkat dengan mudah, lumpur juga dapat terkeruk sehingga bisa menghemat anggaran normalisasi sungai yang juga sangat fantastis menyedot APBD kita," ungkapnya.
 
Pemkab Bekasi juga, kata dia, bisa menyerap anggaran dari penyewaan alat ini ke wilayah lain sehingga ada tambahan yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 
"Karena di wilayah kita masih banyak ditemukan persoalan sampah di sungai, saya mendorong Pemkab Bekasi segera membelinya," kata dia.
 
Nyumarno mengatakan persoalan sampah yang menutupi sungai masih kerap dijumpai di Kabupaten Bekasi bahkan tahun ini saja setidaknya ada enam hingga tujuh kasus sampah sungai yang menjadi viral.
 
"Karena keprihatinannya, Ibu Negara (Iriana Joko Widodo) saja sampai turun tangan mendatangi sungai sampah di daerah yang terkenal dengan kawasan industri ini," katanya.
 
Selain pembelian Water Master, payung hukum mengenai pengelolaan dan penataan sampah juga diperlukan segera untuk membantu tugas dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kebersihan.
 
"Di dalam Perda itu juga harus memberikan kewenangan kepada perangkat wilayah seperti camat dan kepala desa untuk membantu menangani permasalahan sampah seperti dengan membuat tempat penampungan sampah sementara juga memaksa kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah," kata dia.
 
Pihaknya juga tengah menunggu peninjauan kembali Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh eksekutif terkait perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng yang sudah melebihi kapasitas.
 
"Karena masalah sampah ini krusial maka harus ditangani secara maksimal termasuk penataan TPA Burangkeng di Kecamatan Setu. Sebagai legislatif, sepanjang untuk kebutuhan riil TPA tersebut membutuhkan pola tata ruang baru tentu kita harus dukung perubahan RTRW-nya juga," kata Nyumarno.

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif