medcom.id, Denpasar: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia resmi menguji coba kantong plastik berbayar, kemarin. Namun, hingga Senin 22 Februari Pemerintah Provinsi Bali belum mengeluarkan surat edaran terkait penggunaan kantong plastik berbayar.
Padahal, Denpasar menjadi salah satu kota yang berkomitmen menerapkan kantong plastik berbayar. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Gede Suarjana, mengatakan pemprov setempat akan segera mengeluarkan edaran tersebut. Setelah seminggu SE keluar akan dievaluasi.
"Seminggunya, kami harapkan Bapak Gubernur bisa langsung ke swalayan untuk mengevaluasi, sudah melaksanakan atau tidak," ucapnya, seperti dilansir Antara.
Pihaknya juga belum memutuskan berapa harga setiap lembar kantong plastik berbayar di Bali. Namun jika mengacu pada kesepakatan di tingkat pusat, harga setiap kantong plastik adalah Rp200.
"Dengan edaran itu nanti, masyarakat tidak harus beli plastik. Tetapi kalau ke swalayan tidak membawa kantong plastik, nanti akan ditawarkan harga kantong plastik tersebut. Kalau sudah bawa, ya tidak perlu beli," ujar Suarjana.
Sedangkan untuk pasar-pasar tradisional, pihaknya mengimbau para bupati dan wali kota untuk dapat melakukan pembinaan.
Menurut Suarjana, kondisi sampah plastik di Bali cukup mengkhawatirkan. Dari setiap sungai, rata-rata membawa sampah empat meter kubik per hari. Dari jumlah itu, 11 persen di antaranya merupakan sampah plastik.
"Oleh karena itu, banyak sampah plastik yang bisa kita temukan di pantai karena sungai-sungai yang ada membawa sampah plastik itu," ujarnya.
Untuk meminimalisasi sampah plastik sampai ke laut, dari 22 sungai di Bali baru ada empat sungai yang berisi alat penangkap sampahnya.
"Namun ini pun akan bermasalah ketika terlambat mengambil sampahnya dan ada banjir, maka sampah plastik menjadi meluber juga ke laut," katanya.
Di sisi lain, secara keseluruhan, Pulau Bali menghasilkan sampah per hari hampir 11.045 meter kubik. Sampah terdiri dari 70 persen sampah organik dan 30 persen sampah anorganik.
medcom.id, Denpasar: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia resmi menguji coba kantong plastik berbayar, kemarin. Namun, hingga Senin 22 Februari Pemerintah Provinsi Bali belum mengeluarkan surat edaran terkait penggunaan kantong plastik berbayar.
Padahal, Denpasar menjadi salah satu kota yang berkomitmen menerapkan kantong plastik berbayar. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Gede Suarjana, mengatakan pemprov setempat akan segera mengeluarkan edaran tersebut. Setelah seminggu SE keluar akan dievaluasi.
"Seminggunya, kami harapkan Bapak Gubernur bisa langsung ke swalayan untuk mengevaluasi, sudah melaksanakan atau tidak," ucapnya, seperti dilansir
Antara.
Pihaknya juga belum memutuskan berapa harga setiap lembar kantong plastik berbayar di Bali. Namun jika mengacu pada kesepakatan di tingkat pusat, harga setiap kantong plastik adalah Rp200.
"Dengan edaran itu nanti, masyarakat tidak harus beli plastik. Tetapi kalau ke swalayan tidak membawa kantong plastik, nanti akan ditawarkan harga kantong plastik tersebut. Kalau sudah bawa, ya tidak perlu beli," ujar Suarjana.
Sedangkan untuk pasar-pasar tradisional, pihaknya mengimbau para bupati dan wali kota untuk dapat melakukan pembinaan.
Menurut Suarjana, kondisi sampah plastik di Bali cukup mengkhawatirkan. Dari setiap sungai, rata-rata membawa sampah empat meter kubik per hari. Dari jumlah itu, 11 persen di antaranya merupakan sampah plastik.
"Oleh karena itu, banyak sampah plastik yang bisa kita temukan di pantai karena sungai-sungai yang ada membawa sampah plastik itu," ujarnya.
Untuk meminimalisasi sampah plastik sampai ke laut, dari 22 sungai di Bali baru ada empat sungai yang berisi alat penangkap sampahnya.
"Namun ini pun akan bermasalah ketika terlambat mengambil sampahnya dan ada banjir, maka sampah plastik menjadi meluber juga ke laut," katanya.
Di sisi lain, secara keseluruhan, Pulau Bali menghasilkan sampah per hari hampir 11.045 meter kubik. Sampah terdiri dari 70 persen sampah organik dan 30 persen sampah anorganik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAN)
