Bandung: Penjabat Gubenur (PJ) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyoroti masalah kekeringan di beberapa daerah. Sebanyak 23 kabupaten dan kota di Jabar mengalami krisis air bersih.
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah mendistribusikan 15.591.960 liter air bersih dan mengimbau agar pemerintah di daerah membantu warganya yang mengalami krisis air. BPBD Jabar bekerja sama dengan BPBD serta instansi terkait di kabupaten dan kota, seperti, Samsat, PMI, dan PDAM.
Bey mengatakan pembangunan infrastruktur sudah disiapkan mulai dari perencanaan pembangunan bendungan hingga embung-embung dan juga sumur resapan. Hal itu dilakukan agar krisis air bersih tidak terulamg kembali.
"Untuk infrastruktur itu pasti ada, kalau bendungan perlu waktu. (Ada pula) Sumur resapan, embung-embung, ini sudah termasuk yang diprioritaskan untuk dibangun di Bekasi,” kata Bey, Rabu, 11 Oktober 2023.
Di samping itu, Bey mengimbau agar para pemerintah di masing-masing wilayah membantu warga yang mengalami krisis air bersih. Salah satu caranya dengan mendistribusikan air bersih langsung kepada warga yang terdampak kekeringan.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Dedi Taufik telah menginstruksikan kepada 34 Samsat se-Jabar agar berperan aktif membantu warga. Menurutnya, masalah tersebut menjadi salah satu prioritas yang dibahas PJ Gubernur Jawa Barat.
"Maka kami dari Bapenda sudah menginstruksikan kepada kepala Samsat untuk berkoordinasi dengan aparat pemerintah atau stakeholder setempat jika ada warga yang membutuhkan air," ucap Dedi.
Dedi mengatakan beberapa daerah di Jawa Barat telah mendapatkan bantuan air bersih. Di antaranya di sejumlah desa di Kabupaten Majalengka dan Ciamis. Bantuan air bersih tersebut diberikan oleh Samsat di masing-masing wilayah tersebut.
"Semua ini akan berjalan di semua daerah. Tentu ini bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kekeringan ini,” kata Dedi.
Bandung: Penjabat Gubenur (PJ) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyoroti masalah
kekeringan di beberapa daerah. Sebanyak 23 kabupaten dan kota di Jabar mengalami krisis
air bersih.
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah mendistribusikan 15.591.960 liter air bersih dan mengimbau agar pemerintah di daerah membantu warganya yang mengalami krisis air. BPBD Jabar bekerja sama dengan BPBD serta instansi terkait di kabupaten dan kota, seperti, Samsat, PMI, dan PDAM.
Bey mengatakan pembangunan infrastruktur sudah disiapkan mulai dari perencanaan pembangunan bendungan hingga embung-embung dan juga sumur resapan. Hal itu dilakukan agar krisis air bersih tidak terulamg kembali.
"Untuk infrastruktur itu pasti ada, kalau bendungan perlu waktu. (Ada pula) Sumur resapan, embung-embung, ini sudah termasuk yang diprioritaskan untuk dibangun di Bekasi,” kata Bey, Rabu, 11 Oktober 2023.
Di samping itu, Bey mengimbau agar para pemerintah di masing-masing wilayah membantu warga yang mengalami krisis air bersih. Salah satu caranya dengan mendistribusikan air bersih langsung kepada warga yang terdampak kekeringan.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Dedi Taufik telah menginstruksikan kepada 34 Samsat se-Jabar agar berperan aktif membantu warga. Menurutnya, masalah tersebut menjadi salah satu prioritas yang dibahas PJ Gubernur Jawa Barat.
"Maka kami dari Bapenda sudah menginstruksikan kepada kepala Samsat untuk berkoordinasi dengan aparat pemerintah atau stakeholder setempat jika ada warga yang membutuhkan air," ucap Dedi.
Dedi mengatakan beberapa daerah di Jawa Barat telah mendapatkan bantuan air bersih. Di antaranya di sejumlah desa di Kabupaten Majalengka dan Ciamis. Bantuan air bersih tersebut diberikan oleh Samsat di masing-masing wilayah tersebut.
"Semua ini akan berjalan di semua daerah. Tentu ini bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kekeringan ini,” kata Dedi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
