Jayapura: Ketua Dewan Adat Suku Yewena Yosu, Johanes Jonas Mentanaway, menolak mengakui Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di tanah Papua.
Johanes mengatakan pengukuhan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di Tanah Papua ada agenda kepentingan politik.
"Di tanah Papua, masing-masing suku mempunyai kepala suku, beberapa suku dapat duduk bersama dan menunjuk 1 orang yang dianggap punya kekuatan, berpengaruh dan kaya untuk diangkat menjadi kepala suku," kata Johanes di Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis, 13 Oktober 2022.
Dia menjelaskan Pemilihan Gubernur juga dinilai tidak valid karena pada waktu itu masih menggunakan sistem noken sehingga menguntungkan Lukas Enembe sehingga terpilih menjadi gubernur.
Alasan menggunakan sistem noken karena masyarakat Papua masih dianggap belum bisa membaca dan menulis. Dia menegaskan beberapa suku sudah tidak setuju dengan sistem tersebut.
"Lukas Enembe harus berjiwa besar dan bertanggung jawab serta tidak mengurung diri dengan perlindungan masyarakat karena hal tersebut dapat mengorbankan masyarakat sekitar," jelas Johanes.
Dia menilai pemeriksaan Lukas Enembe yang dilakukan di lapangan adalah salah karena dalam hukum adat juga tidak ada yang melakukan hal tersebut. "Dalam aturan adat, pemeriksaan dilakukan di sebuah ruangan peradilan adat," ungkap Johanes.
Johanes juga meminta masyarakat yang berjaga di kediaman Lukas Enembe harus memberikan kesempatan KPK untuk melakukan pemeriksaan, "Lebih baik pulang dan melanjutkan aktivitas sehari-hari daripada berdiam di tempat tersebut," ujar Johanes.
Jayapura: Ketua Dewan Adat Suku Yewena Yosu, Johanes Jonas Mentanaway, menolak mengakui
Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di tanah
Papua.
Johanes mengatakan pengukuhan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di Tanah Papua ada agenda kepentingan
politik.
"Di tanah Papua, masing-masing suku mempunyai kepala suku, beberapa suku dapat duduk bersama dan menunjuk 1 orang yang dianggap punya kekuatan, berpengaruh dan kaya untuk diangkat menjadi kepala suku," kata Johanes di Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis, 13 Oktober 2022.
Dia menjelaskan Pemilihan Gubernur juga dinilai tidak valid karena pada waktu itu masih menggunakan sistem noken sehingga menguntungkan Lukas Enembe sehingga terpilih menjadi gubernur.
Alasan menggunakan sistem noken karena masyarakat Papua masih dianggap belum bisa membaca dan menulis. Dia menegaskan beberapa suku sudah tidak setuju dengan sistem tersebut.
"Lukas Enembe harus berjiwa besar dan bertanggung jawab serta tidak mengurung diri dengan perlindungan masyarakat karena hal tersebut dapat mengorbankan masyarakat sekitar," jelas Johanes.
Dia menilai pemeriksaan Lukas Enembe yang dilakukan di lapangan adalah salah karena dalam hukum adat juga tidak ada yang melakukan hal tersebut. "Dalam aturan adat, pemeriksaan dilakukan di sebuah ruangan peradilan adat," ungkap Johanes.
Johanes juga meminta masyarakat yang berjaga di kediaman Lukas Enembe harus memberikan kesempatan KPK untuk melakukan pemeriksaan, "Lebih baik pulang dan melanjutkan aktivitas sehari-hari daripada berdiam di tempat tersebut," ujar Johanes.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)