medcom.id, Serang: Ratusan nelayan Desa Lontar, Kabupaten Serang, Banten, mengancam akan golput pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten periode mendatang. Ancaman itu disampaikan saat ratusan nelayan menggelar aksi di depan Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Senin (9/5/2016).
Rohmat, salah satu nelayan Pantai Lontar mengungkapkan, seluruh nelayan sudah sepakat tidak akan menggunakan hak pilihnya jika tuntutan penghentian pengerukan pasir tidak dipenuhi.
"Jangan salahkan kami kalau nanti kami nelayan golput. Kalau pejabat Banten masih mau jadi budak cukong-cukong tambang pasir," katanya, Senin (9/5/2016).
Menurut Rohmat, keputusan nelayan Lontar untuk golput bukan tanpa sebab. Pasalnya, nelayan sering kali merugi akibat aktivitas pengerukan pasir.
"Hasil tangkapan dari laut menurun drastis, air laut keruh dan banyak jaring nelayan yang rusak akibat pertambangan," katanya.
Dia menambahkan meskipun berulang kali Gubernur Banten dan Bupati Serang telah diganti, namun izin pertambangan tetap merugikan nelayan. Terutama atas izin aktivitas pengerukan pasir yang diberikan pemerintah provinsi kepada perusahaan pengerukan pasir yang sudah mengancam kehidupan para nelayan.
medcom.id, Serang: Ratusan nelayan Desa Lontar, Kabupaten Serang, Banten, mengancam akan golput pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten periode mendatang. Ancaman itu disampaikan saat ratusan nelayan menggelar aksi di depan Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Senin (9/5/2016).
Rohmat, salah satu nelayan Pantai Lontar mengungkapkan, seluruh nelayan sudah sepakat tidak akan menggunakan hak pilihnya jika tuntutan penghentian pengerukan pasir tidak dipenuhi.
"Jangan salahkan kami kalau nanti kami nelayan golput. Kalau pejabat Banten masih mau jadi budak cukong-cukong tambang pasir," katanya, Senin (9/5/2016).
Menurut Rohmat, keputusan nelayan Lontar untuk golput bukan tanpa sebab. Pasalnya, nelayan sering kali merugi akibat aktivitas pengerukan pasir.
"Hasil tangkapan dari laut menurun drastis, air laut keruh dan banyak jaring nelayan yang rusak akibat pertambangan," katanya.
Dia menambahkan meskipun berulang kali Gubernur Banten dan Bupati Serang telah diganti, namun izin pertambangan tetap merugikan nelayan. Terutama atas izin aktivitas pengerukan pasir yang diberikan pemerintah provinsi kepada perusahaan pengerukan pasir yang sudah mengancam kehidupan para nelayan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
