medcom.id, Parigi: Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkatkan porsi dana alokasi khusus (DAK) bagi daerah. Longki mengatakan anggaran itu penting untuk membangun infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Longki menyampaikan permintaannya itu dalam sambutan di acara puncak Sail Tomini di Pantai
Kayubura, Kabupaten Parigi Moutong, Sabtu 19 September. Presiden dan Ibu Negara Iriana menjadi tamu kehormatan dalam acara tersebut.
Longki mengakui infrastruktur jalan provinsi dan kabupaten kian memprihatinkan. Sehingga ekonomi belum dapat bergerak dengan baik.
Gubernur pun menyoroti banyak bendungan irigasi yang anggaran pembangunannya didapat dari pemerintah pusat. Namun fasilitas itu tak bisa menopang ketahanan pangan. Sebab kemampuan pemerintah daerah terbatas.
"Ini mengganggu upaya daerah memacu peningkatan produksi pangan," katanya.
Berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Air Sulteng, kata Longki, 59 persen daerah irigasi teknis di wilayahnya tak berfungsi baik. Sebab, fasilitas itu memerlukan perbaikan di bangunan bendung, saluran primer, dan tersier.
Gubernur Longki mendapat laporan banyak pihak yang tertarik investasi di sektor kemaritiman, termasuk pembangunan di Telok Tomini. Namun pemerintah mengalami kendala seperti sumber ikan menurun, kualitas sumber daya manusia rendah, dan banyak masyarakat miskin.
medcom.id, Parigi: Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkatkan porsi dana alokasi khusus (DAK) bagi daerah. Longki mengatakan anggaran itu penting untuk membangun infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Longki menyampaikan permintaannya itu dalam sambutan di acara puncak Sail Tomini di Pantai
Kayubura, Kabupaten Parigi Moutong, Sabtu 19 September. Presiden dan Ibu Negara Iriana menjadi tamu kehormatan dalam acara tersebut.
Longki mengakui infrastruktur jalan provinsi dan kabupaten kian memprihatinkan. Sehingga ekonomi belum dapat bergerak dengan baik.
Gubernur pun menyoroti banyak bendungan irigasi yang anggaran pembangunannya didapat dari pemerintah pusat. Namun fasilitas itu tak bisa menopang ketahanan pangan. Sebab kemampuan pemerintah daerah terbatas.
"Ini mengganggu upaya daerah memacu peningkatan produksi pangan," katanya.
Berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Air Sulteng, kata Longki, 59 persen daerah irigasi teknis di wilayahnya tak berfungsi baik. Sebab, fasilitas itu memerlukan perbaikan di bangunan bendung, saluran primer, dan tersier.
Gubernur Longki mendapat laporan banyak pihak yang tertarik investasi di sektor kemaritiman, termasuk pembangunan di Telok Tomini. Namun pemerintah mengalami kendala seperti sumber ikan menurun, kualitas sumber daya manusia rendah, dan banyak masyarakat miskin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RRN)
