Kupang: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus tindak pidana korupsi penyelenggaraan cadangan beras pemerintah (CBP) dengan kerugian negara sebesar Rp10,7 miliar.
"Kalau saya lihat dari dakwaan menggunakan junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP itu artinya unsur bersama-sama, jadi ada kemungkinan akan ada tersangka baru," kata Kepala Seksi Penerangan Umum AA Raka Putra Dharmana, di Kupang, Jumat, 31 Mei 2024.
Dia mengatakan hal ini berkaitan dengan perkembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan cadangan beras pemerintah (CBP) yang melibatkan mantan Pimpinan Perum Bulog Cabang Waingapu berinisial Z.
Dia menjelaskan penetapan tersangka baru tersebut akan berasal dari 15 saksi yang sudah diperiksa, yakni dari pihak Bulog serta dari pihak yang bermitra dengan Bulog. Namun, dia tidak menyebutkan secara rinci dari 15 itu berapa banyak Bulog dan berapa banyak dari pihak mitra.
Raka menambahkan saat ini pihak yang sudah menjadi tersangka adalah mantan Pemimpin Bulog Waingapu Kabupaten Sumba Timur berinisial Z. Tersangka kini sudah ditahan juga di Rutan Kupang selama 20 hari ke depan terhitung sejak Rabu, 29 Mei kemarin.
Dia menjelaskan bahwa dari 15 saksi yang sudah diperiksa tersebut, ada saksi bernama Rizky Daud Kase yang juga sebagai Asisten Manager SCPP Bulog Waingapu. Peran Rizky, kata dia, menerima perintah dari tersangka Z yang kini sudah ditahan agar setiap pembelian beras SPHP dengan menggunakan nota pembelian manual.
"Uang hasil pembelian tersebut tidak langsung disetorkan ke rekening Bulog khusus SPHP, namun uang hasil penjualan tersebut disimpan dalam brankas dan laci di ruang kerja Rizky Daud Kase," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, pihak audit intern Bulog menemukan adanya selisih atau perbedaan ketersediaan beras Bulog SPHP di gudang dengan sistem E-RP. Jumlahnya mencapai 1.053.445 kilogram.
"Sehingga kerugian negaranya muncul dari selisih tersebut," ujar dia.
Kupang: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan kemungkinan adanya tersangka baru dalam
kasus tindak pidana korupsi penyelenggaraan cadangan beras pemerintah (CBP) dengan kerugian negara sebesar Rp10,7 miliar.
"Kalau saya lihat dari dakwaan menggunakan junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP itu artinya unsur bersama-sama, jadi ada kemungkinan akan ada tersangka baru," kata Kepala Seksi Penerangan Umum AA Raka Putra Dharmana, di Kupang, Jumat, 31 Mei 2024.
Dia mengatakan hal ini berkaitan dengan perkembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan
cadangan beras pemerintah (CBP) yang melibatkan mantan Pimpinan Perum Bulog Cabang Waingapu berinisial Z.
Dia menjelaskan penetapan tersangka baru tersebut akan berasal dari 15 saksi yang sudah diperiksa, yakni dari pihak Bulog serta dari pihak yang bermitra dengan Bulog. Namun, dia tidak menyebutkan secara rinci dari 15 itu berapa banyak Bulog dan berapa banyak dari pihak mitra.
Raka menambahkan saat ini pihak yang sudah menjadi tersangka adalah mantan Pemimpin Bulog Waingapu Kabupaten Sumba Timur berinisial Z. Tersangka kini sudah ditahan juga di Rutan Kupang selama 20 hari ke depan terhitung sejak Rabu, 29 Mei kemarin.
Dia menjelaskan bahwa dari 15 saksi yang sudah diperiksa tersebut, ada saksi bernama Rizky Daud Kase yang juga sebagai Asisten Manager SCPP Bulog Waingapu. Peran Rizky, kata dia, menerima perintah dari tersangka Z yang kini sudah ditahan agar setiap pembelian beras SPHP dengan menggunakan nota pembelian manual.
"Uang hasil pembelian tersebut tidak langsung disetorkan ke rekening Bulog khusus SPHP, namun uang hasil penjualan tersebut disimpan dalam brankas dan laci di ruang kerja Rizky Daud Kase," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, pihak audit intern Bulog menemukan adanya selisih atau perbedaan ketersediaan beras Bulog SPHP di gudang dengan sistem E-RP. Jumlahnya mencapai 1.053.445 kilogram.
"Sehingga kerugian negaranya muncul dari selisih tersebut," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
