Bogor: Rapat Koordinasi (Rakornas) antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia untuk menyamakan lima visi pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan dalam rakornas ini pihaknya menekankan lima visi yang harus dikerjakan bersama. Di antaranya visi pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, mempermudah regulasi investasi dan lapangan kerja serta reformasi birokrasi.
"Visi pembangunan harus disamakan, sehingga tercipta pembangunan yang terarah dan berkelanjutan dari pusat sampai ke daerah," kata Tito di hadapkan ribuan peserta rakornas di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 13 November 2019.
Tito menjelaskan satu pihak yang punya peran sangat penting dan berpengaruh untuk keberhasilan visi misi dari presiden yaitu pemerintah daerah. "Karena inilah Kemendagri yang punya tugas pokok dalam pembinaan pembangunan, keuangan dan pengawasan di daerah," jelas Tito.
Menurut Tito hadirnya Forkopimda se-Indonesia, untuk menyelaraskan visi dan misi kepada pemerintah daerah tingkat satu, tingkat dua bupati, wali kota, kemudian Ketua DPRD. Juga dari penegak hukum dari TNI, Polri dan Kejaksaan. Tidak lupa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Periksa Keuangan (BPK).
"Karena pejabat di daerah merupakan pilar-pilar penting guna menentukan situasi dan stabilitas keamanan di daerah. Juga untuk dukungan percepatan pembangunan di daerah masing-masing," pungkas Tito.
Bogor: Rapat Koordinasi (Rakornas) antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia untuk menyamakan lima visi pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan dalam rakornas ini pihaknya menekankan lima visi yang harus dikerjakan bersama. Di antaranya visi pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, mempermudah regulasi investasi dan lapangan kerja serta reformasi birokrasi.
"Visi pembangunan harus disamakan, sehingga tercipta pembangunan yang terarah dan berkelanjutan dari pusat sampai ke daerah," kata Tito di hadapkan ribuan peserta rakornas di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 13 November 2019.
Tito menjelaskan satu pihak yang punya peran sangat penting dan berpengaruh untuk keberhasilan visi misi dari presiden yaitu pemerintah daerah. "Karena inilah Kemendagri yang punya tugas pokok dalam pembinaan pembangunan, keuangan dan pengawasan di daerah," jelas Tito.
Menurut Tito hadirnya Forkopimda se-Indonesia, untuk menyelaraskan visi dan misi kepada pemerintah daerah tingkat satu, tingkat dua bupati, wali kota, kemudian Ketua DPRD. Juga dari penegak hukum dari TNI, Polri dan Kejaksaan. Tidak lupa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Periksa Keuangan (BPK).
"Karena pejabat di daerah merupakan pilar-pilar penting guna menentukan situasi dan stabilitas keamanan di daerah. Juga untuk dukungan percepatan pembangunan di daerah masing-masing," pungkas Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
