Yogyakarta: Hotel Ibis Malioboro dan Mal Malioboro Yogyakarta kini telah diambil alih Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemerintah DIY mengklaim tak ada pemecatan namun fakta di lapangan ada ratusan karyawan di-PHK.
Sutopan Basuki, salah satu karyawan Hotel Ibis Malioboro kena PHK mulai 12 September 2022. Lelaki yang sudah bekerja 23 tahun di hotel tersebut kini mulai menganggur.
"Baru tadi kami menyelesaikan proses penandatanganan surat PHK," kata Sutopan dihubungi Medcom.id, Selasa, 13 September 2022.
Dia menceritakan peristiwa itu mulai terhembus pada tiga pekan lalu. Pihaknya dan para karyawan mendapatkan kabar mal Malioboro beserta Hotel Ibis Malioboro akan diambil alih kepemilikannya oleh Pemerintah DIY. Kabar itu membuat para pekerja cemas, termasuk Sutopan.
"Kami mulai cemas kalau jadi kenyataan. Kami bekerja sudah melekat. Menggantungkan bekerja di situ untuk mencukupi kebutuhan dan sebagai tumpuan (ekonomi)," jelas bapak tiga anak ini.
Seminggu sebelum akad pengambilalihan, ada negosiasi dengan pemilik dengan Pemerintah DIY. Poin negosiasi itu yakni penyerahan aset, bisnis, sekaligus sumber daya manusia (SDM).
Dalam benak Sutopan, pengambilalihan tak masalah selagi dirinya masih bisa bekerja. Poin mempertahankan SDM untuk tetap pekerja itulah yang beberapa waktu lalu ia ingat.
"Tapi tidak terjadi kesepakatan (penyerahan aset). Seluruh karyawan di-PHK," jelasnya.
Sutopan masih merasa kaget pada kondisinya. Ia menjadi satu di antara 100 karyawan Hotel Ibis Malioboro yang di-PHK. Ia menyebut ada sekitar 140 pekerja Mal Malioboro yang juga bernasib sama dengan dirinya. Mereka yang kena PHK ada yang telah bekerja 10 tahun hingga 25 tahun.
Meski mendapat pesangon sesuai aturan ketenagakerjaan, ia tetap merasa terpukul. Nasibnya sebagai pengangguran pada usia setengah abad itu seolah muncul dengan cepat.
Ia belum berpikir akan bekerja apa setelah ini. Dalam situasi ekonomi belum stabil, Sutopan tak tahu nasib perekonomian keluarganya ke depan.
"Dampak ekonomi ke depan pasti kami rasakan. Kalau cari atau dapat pekerjaan belum tentu cocok. Harapannya pemerintah membantu kami sebagai warga negara bisa mendapatkan pekerjaan yang layak," kata dia.
Terpisah Pemerintah DIY mengklaim pemilik tanah dan bangunan tersebut. Sewa pengelolaan Hotel Ibis serta Mal Malioboro disebut kelar pada tahun ini. Aset tanah dan bisnis itu kini dikelola PT Setia Mataram Tri Tunggal yang telah ditunjuk Pemerintah DIY dan secara resmi menandatangani kerja sama per 13 September.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan penunjukan pengelola baru sambil menunggu negosiasi lebih jauh apakah kedua aset Pemerintah DIY tersebut akan disewakan atau dikerjasamakan dalam bentuk lain. Menurut dia langkah cepat menunjuk pengelola anyar semata agar mal dan hotel tetap beroperasi.
"Kalau ditutup, tentu punya konsekuensi, orang tidak bisa jualan di dalam mal. Apalagi penjual tidak akan berganti orang, hanya manajemennya saja yang berganti sehingga tidak akan kita tutup," ungkap Sultan.
Sultan mengatakan mal dan hotel harus tetap beroperasi karena jika tidak akan mengalami kerugian. Ia menyebut dalam sehari tak beroperasi hotel akan mengalami kerugian Rp70 juta.
Sultan menyebut tak ada PHK dalam pengambilalihan bisnis dan aset itu. Namun bila terjadi PHK ia meminta eks karyawan menjadi prioritas untuk kembali dipekerjakan.
"Karyawan lama otomatis akan masuk ke manajemen baru. Mereka harus menjadi prioritas, saya tidak meminta mereka untuk dipensiunkan," janjinya.
Juru Bicara PT Setia Mataram Tri Tunggal, Surya Ananta, mengatakan akan berupaya semaksimal mungkin mengelola hotel dan mal dengan baik. Ia mengatakan pengelola akan mendayagunakan aset yang ada.
Surya tak menjelaskan eksplisit soal harapan Sultan agar eks karyawan jadi prioritas. Ia mengatakan pengelola baru akan membuka kesempatan usaha dan kerja dalam bidang mal dan hotel.
Untuk itu, PT. Setia Mataram Tri Tunggal memohon dukungan, terutama dari karyawan dan para pemilik tenant, serta seluruh masyarakat agar aset yang sangat penting ini terus menjadi kebanggaan pariwisata di DIY.
"Untuk pengelolaan, kami nanti akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kami akan usahakan pemberdayaan harus dilakukan dengan konsep-konsep yang baru dan tidak berbeda dengan apa yang sudah dibangun di kawasan Malioboro," kata Surya.
Yogyakarta: Hotel Ibis Malioboro dan Mal
Malioboro Yogyakarta kini telah diambil alih Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY). Pemerintah DIY mengklaim tak ada pemecatan namun fakta di lapangan ada ratusan karyawan di-
PHK.
Sutopan Basuki, salah satu karyawan Hotel Ibis Malioboro kena PHK mulai 12 September 2022. Lelaki yang sudah bekerja 23 tahun di hotel tersebut kini mulai menganggur.
"Baru tadi kami menyelesaikan proses penandatanganan surat PHK," kata Sutopan dihubungi
Medcom.id, Selasa, 13 September 2022.
Dia menceritakan peristiwa itu mulai terhembus pada tiga pekan lalu. Pihaknya dan para karyawan mendapatkan kabar mal Malioboro beserta Hotel Ibis Malioboro akan diambil alih kepemilikannya oleh Pemerintah DIY. Kabar itu membuat para pekerja cemas, termasuk Sutopan.
"Kami mulai cemas kalau jadi kenyataan. Kami bekerja sudah melekat. Menggantungkan bekerja di situ untuk mencukupi kebutuhan dan sebagai tumpuan (ekonomi)," jelas bapak tiga anak ini.
Seminggu sebelum akad pengambilalihan, ada negosiasi dengan pemilik dengan Pemerintah DIY. Poin negosiasi itu yakni penyerahan aset, bisnis, sekaligus sumber daya manusia (SDM).
Dalam benak Sutopan, pengambilalihan tak masalah selagi dirinya masih bisa bekerja. Poin mempertahankan SDM untuk tetap pekerja itulah yang beberapa waktu lalu ia ingat.
"Tapi tidak terjadi kesepakatan (penyerahan aset). Seluruh karyawan di-PHK," jelasnya.
Sutopan masih merasa kaget pada kondisinya. Ia menjadi satu di antara 100 karyawan Hotel Ibis Malioboro yang di-PHK. Ia menyebut ada sekitar 140 pekerja Mal Malioboro yang juga bernasib sama dengan dirinya. Mereka yang kena PHK ada yang telah bekerja 10 tahun hingga 25 tahun.
Meski mendapat pesangon sesuai aturan ketenagakerjaan, ia tetap merasa terpukul. Nasibnya sebagai pengangguran pada usia setengah abad itu seolah muncul dengan cepat.
Ia belum berpikir akan bekerja apa setelah ini. Dalam situasi ekonomi belum stabil, Sutopan tak tahu nasib perekonomian keluarganya ke depan.
"Dampak ekonomi ke depan pasti kami rasakan. Kalau cari atau dapat pekerjaan belum tentu cocok. Harapannya pemerintah membantu kami sebagai warga negara bisa mendapatkan pekerjaan yang layak," kata dia.
Terpisah Pemerintah DIY mengklaim pemilik tanah dan bangunan tersebut. Sewa pengelolaan Hotel Ibis serta Mal Malioboro disebut kelar pada tahun ini. Aset tanah dan bisnis itu kini dikelola PT Setia Mataram Tri Tunggal yang telah ditunjuk Pemerintah DIY dan secara resmi menandatangani kerja sama per 13 September.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan penunjukan pengelola baru sambil menunggu negosiasi lebih jauh apakah kedua aset Pemerintah DIY tersebut akan disewakan atau dikerjasamakan dalam bentuk lain. Menurut dia langkah cepat menunjuk pengelola anyar semata agar mal dan hotel tetap beroperasi.
"Kalau ditutup, tentu punya konsekuensi, orang tidak bisa jualan di dalam mal. Apalagi penjual tidak akan berganti orang, hanya manajemennya saja yang berganti sehingga tidak akan kita tutup," ungkap Sultan.
Sultan mengatakan mal dan hotel harus tetap beroperasi karena jika tidak akan mengalami kerugian. Ia menyebut dalam sehari tak beroperasi hotel akan mengalami kerugian Rp70 juta.
Sultan menyebut tak ada PHK dalam pengambilalihan bisnis dan aset itu. Namun bila terjadi PHK ia meminta eks karyawan menjadi prioritas untuk kembali dipekerjakan.
"Karyawan lama otomatis akan masuk ke manajemen baru. Mereka harus menjadi prioritas, saya tidak meminta mereka untuk dipensiunkan," janjinya.
Juru Bicara PT Setia Mataram Tri Tunggal, Surya Ananta, mengatakan akan berupaya semaksimal mungkin mengelola hotel dan mal dengan baik. Ia mengatakan pengelola akan mendayagunakan aset yang ada.
Surya tak menjelaskan eksplisit soal harapan Sultan agar eks karyawan jadi prioritas. Ia mengatakan pengelola baru akan membuka kesempatan usaha dan kerja dalam bidang mal dan hotel.
Untuk itu, PT. Setia Mataram Tri Tunggal memohon dukungan, terutama dari karyawan dan para pemilik tenant, serta seluruh masyarakat agar aset yang sangat penting ini terus menjadi kebanggaan pariwisata di DIY.
"Untuk pengelolaan, kami nanti akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kami akan usahakan pemberdayaan harus dilakukan dengan konsep-konsep yang baru dan tidak berbeda dengan apa yang sudah dibangun di kawasan Malioboro," kata Surya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
