Pangkalpinang: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempersiapkan frekuensi kebencanaan sebagai langkah pemerintah mengoptimalkan koordinasi dalam mempercepat penanganan bencana alam dan nonalam. Rencana tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir korban saat terjadi bencana.
"Kita ingin penanggulangan bencana terkoordinasi dengan baik dan BPBD harus memiliki frekuensi kebencanaan tersendiri dalam penanggulangan bencana di masyarakat," kata Wakil Gubernur Kepulauan Babel, Abdul Fatah, di Pangkalpinang, Selasa, 16 Maret 2021.
Baca: Divaksinasi Covid-19, Karyawan Intercontinental Bali Resort Tak Mengalami KIPI
Dia mengatakan saat ini saluran komunikasi menjadi suatu yang krusial saat bencana melanda suatu daerah. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyambut baik langkah responsif Kementerian Komunikasi RI dalam mengembangkan sistem komunikasi radio kebencanaan di Indonesia.
"Dengan adanya frekuensi radio bencana ini, maka saluran komunikasi tidak terganggu, sehingga penanggulangan bencana jadi lancar," jelasnya.
Menurut dia frekuensi radio bencana ini penting bagi daerah guna meningkatkan pengetahuan dan koordinasi dalam penyelenggaraan komunikasi kebencanaan antar para pemangku kepentingan penanggulangan bencana.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dari Ancaman Bencana.
"Bencana alam seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan tak jarang menelan korban jiwa dan berdampak psikologis oleh karena itu perlu disikapi dengan bijak dengan kesiagaan pembangun koordinasi yang baik antar para pemangku kepentingan bencana baik di pusat dan daerah," ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kepulauan Babel, Sudarman, menyebut penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan secara kalaboratif antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media di bawah koordinasi BNPB.
"Pada darurat bencana pemulihan sarana dan prasarana komunikasi menjadi prioritas agar daerah yang terdampak bencana tidak terisolasi dan keadaan tidak memburuk, " kata Sudarman.
Pangkalpinang: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempersiapkan frekuensi kebencanaan sebagai langkah pemerintah mengoptimalkan koordinasi dalam mempercepat penanganan
bencana alam dan nonalam. Rencana tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir korban saat terjadi bencana.
"Kita ingin penanggulangan bencana terkoordinasi dengan baik dan BPBD harus memiliki frekuensi kebencanaan tersendiri dalam penanggulangan bencana di masyarakat," kata Wakil Gubernur Kepulauan Babel, Abdul Fatah, di Pangkalpinang, Selasa, 16 Maret 2021.
Baca:
Divaksinasi Covid-19, Karyawan Intercontinental Bali Resort Tak Mengalami KIPI
Dia mengatakan saat ini saluran komunikasi menjadi suatu yang krusial saat bencana melanda suatu daerah. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyambut baik langkah responsif Kementerian Komunikasi RI dalam mengembangkan sistem komunikasi radio kebencanaan di Indonesia.
"Dengan adanya frekuensi radio bencana ini, maka saluran komunikasi tidak terganggu, sehingga penanggulangan bencana jadi lancar," jelasnya.
Menurut dia frekuensi radio bencana ini penting bagi daerah guna meningkatkan pengetahuan dan koordinasi dalam penyelenggaraan komunikasi kebencanaan antar para pemangku kepentingan penanggulangan bencana.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dari Ancaman Bencana.
"Bencana alam seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan tak jarang menelan korban jiwa dan berdampak psikologis oleh karena itu perlu disikapi dengan bijak dengan kesiagaan pembangun koordinasi yang baik antar para pemangku kepentingan bencana baik di pusat dan daerah," ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kepulauan Babel, Sudarman, menyebut penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan secara kalaboratif antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media di bawah koordinasi BNPB.
"Pada darurat bencana pemulihan sarana dan prasarana komunikasi menjadi prioritas agar daerah yang terdampak bencana tidak terisolasi dan keadaan tidak memburuk, " kata Sudarman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
