Plengkung Tarunasura di Wijilan, DI Yogyakarta. Foto: ANT/Hendra Nurdiyansyah
Plengkung Tarunasura di Wijilan, DI Yogyakarta. Foto: ANT/Hendra Nurdiyansyah

Rumah Berusia 20 Tahun di Yogyakarta Bebas Denda IMB

Nasional Izin Mendirikan Bangunan
Antara • 10 Desember 2019 16:57
Yogyakarta: Denda keterlambatan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk rumah berusia lebih dari 20 tahun di Kota Yogyakarta, DIY, dihapus. Penghapusan denda bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat memiliki IMB.
 
“Yang dihapus hanya dendanya saja. Sedangkan untuk pembayaran retribusi pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) masih tetap harus dipenuhi,” kata Kepala Seksi Regulasi dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Gunawan Heri Mulyono di Yogyakarta, Selasa, 10 Desember 2019.
 
Sebelumnya Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan denda untuk seluruh keterlambatan pengurusan IMB. Denda yang dikenakan mencapai 100 persen dari nilai retribusi apabila rumah sudah sepenuhnya jadi, dan 50 persen bila masih proses pembangunan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rata-rata, biaya retribusi pengurusan IMB untuk rumah tinggal ditetapkan sekitar Rp5.000 per meter persegi. Sedangkan untuk rumah sebagai tempat usaha mencapai Rp15.000 per meter persegi.
 
"Usia keekonomian bangunan adalah sekitar 20 tahun. Makanya, batas minimal usia tersebut kemudian disepakati bersama dalam pemahasan Raperda Retribusi IMB bersama DPRD Kota Yogyakarta,” katanya.
 
Dia menrerangkan untuk rumah yang belum berusia 20 tahun tetap diminta mengurus IMB dan dikenakan denda. Warga bisa meminta keringanan pembayaran retribusi IMB dengan membawa surat keterangan tidak mampu.
 
"Keringanan yang diberikan hingga 50 persen," ujarnya.
 
Dia mengaku banyak bangunan di Kota Yogyakarya belum memiliki IMB. Dia menyebut warga beralasan pengurusan izin merepotkan.
 
Sementara itu, Anggota Pansus Retribusi IMB Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan selain membebaskan denda IMB untuk rumah berusia lebih dari 20 tahun. Kebijakan lain akan diterapkan yaitu pembebasan retribusi untuk sekolah dari jenjang pra-TK sampai SMA atau sederajat.
 
“Indeks pengali retribusi untuk bangunan sekolah ditetapkan nol. Namun untuk bimbingan belajar tetap akan dikenai retribusi IMB,” katanya.
 
Pembebasan retribusi IMB juga diterapkan untuk kantor pemerintah termasuk asrama mahasiswa, balai RT/RW, gedung PKK, pos ronda, panti asuhan dan panti jompo. Selain itu bangunan cagar budaya dan warisan budaya yang berfungsi untuk huniat dan sosial juga bebas retribusi.
 
"Jika bangunan difungsikan untuk usaha akan memperoleh keringanan 35 persen,” imbuhnya.
 
Keseluruhan aturan tersebut tercantum dalam Raperda Retribusi IMB yang sudah selesai dibahas. Raperda tersebut menunggu disahkan melalui rapat paripurna untuk kemudian dievaluasi di tingkat Pemerintah DIY.
 

(LDS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif