Surabaya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku sulit mengambil langkah terkait industri tahu di wilayahnya yang menggunakan sampah plastik impor sebagai bahan bakar.
Menurut dia, mayoritas pabrik tahu merupakan industri rumah tangga yang kewenangan izinnya berada di tangan pemerintah daerah. Pabrik tahu di Desa Tropodo, Krian, Sidoarjo, misalnya, berada di bawah kendali Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
"PIRT (produsen industri rumah tangga) wewenangnya pemkab, sementara impor plastik kewenangan (pemerintah) pusat. Kami akan segera mencari solusi untuk itu," kata Khofifah, di JX International Convention Exhibition Surabaya, Selasa, 19 November 2019.
Khofifah mengatakan akan mencoba membujuk para pelaku industri tahu di Tropodo mengonversi bahan bakar yang selama ini berasal dari sampah plastik ke bahan bakar konvensional. Seperti, pelet kayu, kayu bakar, dan sebagainya.
"Salah satu opsinya adalah wood pellet (pelet kayu), ini paling memungkinkan dan paling terjangkau menurut hitungan Pak Bupati Sidoarjo (Saiful Illah)" kata Khofifah.
Meski demikian, Khofifah memberikan opsi lain agar bahan bakar yang digunakan produsen tahu di Tropodo lebih aman. Pemkab Sidoarjo, kata dia, telah menjalin komunikasi dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk memperpanjang pipa Jargas (city gas).
Kemudian juga mendorong agar produsen tahu di Tropodo, bisa menggunakan bahan bakar compressed natural gas (CNG). Termasuk mendorong penggunaan gas LPG sebagai bahan bakar.
"Saya telah berkomunikasi dengan Pertamina MOR V agar produsen tahu Tropodo mendapat potongan harga. Sekarang GM Pertamina sedang menghitungnya. Prinsipnya, pemerintah akan membimbing, mendampingi mereka, kemudian survivalitas kehidupan mereka juga harus kita," pungkasnya.
Surabaya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku sulit mengambil langkah terkait industri tahu di wilayahnya yang menggunakan sampah plastik impor sebagai bahan bakar.
Menurut dia, mayoritas pabrik tahu merupakan industri rumah tangga yang kewenangan izinnya berada di tangan pemerintah daerah. Pabrik tahu di Desa Tropodo, Krian, Sidoarjo, misalnya, berada di bawah kendali Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
"PIRT (produsen industri rumah tangga) wewenangnya pemkab, sementara impor plastik kewenangan (pemerintah) pusat. Kami akan segera mencari solusi untuk itu," kata Khofifah, di JX International Convention Exhibition Surabaya, Selasa, 19 November 2019.
Khofifah mengatakan akan mencoba membujuk para pelaku industri tahu di Tropodo mengonversi bahan bakar yang selama ini berasal dari sampah plastik ke bahan bakar konvensional. Seperti, pelet kayu, kayu bakar, dan sebagainya.
"Salah satu opsinya adalah wood pellet (pelet kayu), ini paling memungkinkan dan paling terjangkau menurut hitungan Pak Bupati Sidoarjo (Saiful Illah)" kata Khofifah.
Meski demikian, Khofifah memberikan opsi lain agar bahan bakar yang digunakan produsen tahu di Tropodo lebih aman. Pemkab Sidoarjo, kata dia, telah menjalin komunikasi dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk memperpanjang pipa Jargas (city gas).
Kemudian juga mendorong agar produsen tahu di Tropodo, bisa menggunakan bahan bakar compressed natural gas (CNG). Termasuk mendorong penggunaan gas LPG sebagai bahan bakar.
"Saya telah berkomunikasi dengan Pertamina MOR V agar produsen tahu Tropodo mendapat potongan harga. Sekarang GM Pertamina sedang menghitungnya. Prinsipnya, pemerintah akan membimbing, mendampingi mereka, kemudian survivalitas kehidupan mereka juga harus kita," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
