Pemerintah Provinsi Sulsel saat berhadapan dengan massa pendukung YOSS di Stadion Mattoanging, Jalan Kakatua, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 15 Januari 2020. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin.
Pemerintah Provinsi Sulsel saat berhadapan dengan massa pendukung YOSS di Stadion Mattoanging, Jalan Kakatua, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 15 Januari 2020. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin.

Pemprov Sulsel Klaim Punya Sertifikat Lahan Stadion Mattoanging

Nasional kericuhan
Muhammad Syawaluddin • 15 Januari 2020 20:52
Makassar: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bakal terus berupaya mengambilalih Stadion Mattoanging, Makassar. Hal itu berdasarkan kepemilikan sertifikat atas lahan dan bangunan di stadion tersebut.
 
"Kita punya sertifikat hak milik Nomor 40 Tahun 1987, alas haknya itu. Jadi kami tetap bertahan karena kami punya legal standing," kata, Kuasa Hukum Pemprov Sulsel, Mauliadi bin Rauf, di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 15 Januari 2020.
 
Mauliadi menjelaskan bahwa pengelolaan Stadion Mattoanging oleh Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) berawal pada 1982 melalui SK Gubernur Nomor 114, Pemprov Sulsel menyerahkan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian KONI dengan SK Nomor 55 Tahun 1985 dan SK Nomor 56 Tahun 1986 menyerahkan pengelolaan atas bangunan mulai dari stadion, kolam renang, dan gedung olahraga kepada YOSS.
 
Namun, pengelolaan Stadion Mattoanging oleh YOSS telah dicabut oleh KONI berdasarkan surat Nomor 312 pada 29 Agustus 2019 lalu. Pencabutan setelah Pemprov Sumsel menyurati KONI terkait pengelolaan stadion dan bangunan.
 
"Pada 29 Agustus 2019 lalu, kami berkirim surat dengan KONI. Dan KONI menindaklanjuti itu dengan SK 312 mencabut pengelolaan YOSS (atas Stadion Mattoanging)," jelasnya.
 
Jadi, kata Mauliadi, pihaknya pada dasarnya tidak memiliki sangkut paut dengan YOSS. Dasar terkait proses peradilan itu tidak bisa dijadikan acuan untuk mengambil alih pengelolaan stadion. Itu tidak menghalangi.
 
"Perkara disitu tidak menghalangi kita untuk mengadakan penertiban berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara," jelasnya.
 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif