Jakarta: Mantan Ketua Makamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meyakini pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan berjalan lancar. Tapi Mahfud menyatakan yang harus dipikirkan bukan lagi masalah pelantikan, melainkan harapan presiden untuk membenahi kebijakan dasarnya, membenahi carut marut demokrasi di tanah air.
"Saya optimistis pelantikan akan berjalan lancar dan baik 100 persen. Harapannya setelah dilantik menjadi presiden, Jokowi harus menjalankan pemerintahan yang lebih baik," kata Mahfud MD kepada wartawan di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.
Mahfud menjelaskan proses pemilu sudah berakhir karena sudah menyelesaikan tahapan-tahapan dan masyarakat serta elit-elit politik harus menerimanya dengan lapang. Menurut Mahfud tahapan yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan undang-undang dan konstitusional.
"Kita kan sudah memilih presiden dan wakilnya, yang secara legal dan konstitusional sudah sah, jadi secara politik itu, pemerintah baru ini sudah terpilih secara sah," jelas Mahfud.
Sementara pengamat Hukum Tata Negara Margharito Kamis menyatakan bahwa pelantikan Presiden akan berjalan dengan mulus dan lancar. Margharito mengaku optimis dengan kekuatan aparat yang berjaga selama pelantikan.
"Saya kira semua berjalan lancar, apalagi puluhan ribu aparat keamanan sudah berjaga. Siapa yang berani menggagalkan pelantikan itu. Aparat pasti akan bertindak tegas," kata Margharito saat dihubungi.
Sementara Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Benny Soesatyo, mengajak seluruh lapisan masyarakat mengawal pelantikan presiden secara aman dan damai. "Dengan acara ini berjalan damai, maka bisa memberi respon positif dunia internasional kepada Indonesia. Karena itu bangsa Indonesia harus berjiwa satria dan harus mau berjuang mengakhiri kegaduhan politik yang selama melukai kedaulatan rakyat Indonesia," jelas Benny.
Seperti diketahui sebanyak 30.000 personel TNI/Polri dikerahkan untuk bersiaga menjaga kompleks DPR selama pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Ribuan personil gabungan itu akan melakukan penyisiran di ring satu dan dua agar pelantikan berjalan lancar. Terhitung mulai Selasa (15/10) sampai Minggu (20/10) Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin demonstrasi.
Jakarta: Mantan Ketua Makamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meyakini pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan berjalan lancar. Tapi Mahfud menyatakan yang harus dipikirkan bukan lagi masalah pelantikan, melainkan harapan presiden untuk membenahi kebijakan dasarnya, membenahi carut marut demokrasi di tanah air.
"Saya optimistis pelantikan akan berjalan lancar dan baik 100 persen. Harapannya setelah dilantik menjadi presiden, Jokowi harus menjalankan pemerintahan yang lebih baik," kata Mahfud MD kepada wartawan di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.
Mahfud menjelaskan proses pemilu sudah berakhir karena sudah menyelesaikan tahapan-tahapan dan masyarakat serta elit-elit politik harus menerimanya dengan lapang. Menurut Mahfud tahapan yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan undang-undang dan konstitusional.
"Kita kan sudah memilih presiden dan wakilnya, yang secara legal dan konstitusional sudah sah, jadi secara politik itu, pemerintah baru ini sudah terpilih secara sah," jelas Mahfud.
Sementara pengamat Hukum Tata Negara Margharito Kamis menyatakan bahwa pelantikan Presiden akan berjalan dengan mulus dan lancar. Margharito mengaku optimis dengan kekuatan aparat yang berjaga selama pelantikan.
"Saya kira semua berjalan lancar, apalagi puluhan ribu aparat keamanan sudah berjaga. Siapa yang berani menggagalkan pelantikan itu. Aparat pasti akan bertindak tegas," kata Margharito saat dihubungi.
Sementara Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Benny Soesatyo, mengajak seluruh lapisan masyarakat mengawal pelantikan presiden secara aman dan damai. "Dengan acara ini berjalan damai, maka bisa memberi respon positif dunia internasional kepada Indonesia. Karena itu bangsa Indonesia harus berjiwa satria dan harus mau berjuang mengakhiri kegaduhan politik yang selama melukai kedaulatan rakyat Indonesia," jelas Benny.
Seperti diketahui sebanyak 30.000 personel TNI/Polri dikerahkan untuk bersiaga menjaga kompleks DPR selama pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Ribuan personil gabungan itu akan melakukan penyisiran di ring satu dan dua agar pelantikan berjalan lancar. Terhitung mulai Selasa (15/10) sampai Minggu (20/10) Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin demonstrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)