Tangerang: Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti oleh ratusan daerah terpilih, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota resmi dimulai. Kegiatan ini berlangsung di Kawasan Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis, 21 September 2023.
Beragam topik terkait pengelolaan keuangan daerah dibahas, terutama sederet isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024.
Sebagai tuan rumah, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, memulai dengan pemaparan sederet capaian dan program yang telah dan akan dilaksanakan di tahun mendatang.
“Laju pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan saat covid-19 sempat -1,01 persen dan kemudian pada 2022 tumbuh menjadi 5,82 persen. Lalu pada 2023 ini kami targetkan menjadi 6,25-7,05 persen dan tahun 2024 akan datang kami targetkan 6,9-7,05 persen. Lalu inflasi masih fluktuatif naik dan turun pada 2022 itu mencapai 6,62 persen, karena masih dilakukan pemulihan harga yang masih mengalami kontraksi, lalu pada 2023 turun menjadi 4,78 persen,” kata Benyamin di Tangerang Selatan.
Benyamin mengatakan wilayah yang dipimpinnya berbatasan langsung dengan daerah-daerah yang perkembangannya sudah sangat pesat, seperti Kota Jakarta Selatan, wilayah Bogor, serta Kabupaten dan Kota Tangerang.
Menurut Benyamin hal itu memberikan dampak secara mikro ataupun makro bagi Kota Tangsel yang notabene merupakan wilayah yang masih sangat muda.
Dengan kondisi demikian, terdapat sejumlah pembangunan yang menjadi prioritas bagi Pemkot Tangsel. Pertama pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul.
“Pertama adalah pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah. Bagaimanapun infrastruktur dasar ini menjadi prioritas pemerintah kota bukan saja karena faktor dari kewajiban pemenuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga memang menjadi kebutuhan. Kemudian pelayanan bantuan operasional sekolah (BOS) dari tingkat daerah, dan kami alokasikan santunan kematian bagi 1.500 yang akan kita konversi menjadi BPJS Ketenagakerjaan untuk santunan kematian dan kecelakaan kerja," jelas Benyamin.
Menurut dia pada sektor pendidikan Pemkot Tangsel juga menganggarkan bantuan bagi anak yang tidak diterima di sekolah negeri. Bantuan tersebut diberikan kepada ribuan pelajar.
“Karena mengatasi persoalan zonasi yang tidak selesai-selesai, untuk anak yang tidak diterima di sekolah negeri silakan untuk bersekolah di sekolah swasta. Kebutuhan biaya operasionalnya kami ambil alih di APBD, kita siapkan untuk sebanyak 9.031 orang,” ungkapnya.
Prioritas lain yang dilaksanakan adalah fokus pemerintah dalam mengupayakan penurunan dan pencegahan stunting.
Pada 2021 angka stunting mencapai 19,9%, kemudian pada 2022 turun menjadi 9%.
"Terus kami targetkan penurunan itu pada tahun ini dan 2024 mendatang menjadi 4-1%,” ungkap Benyamin.
Benyamin memaparkan prioritas lain juga dilakukan dalam bidang kesehatan. Mengingat pelayanan kesehatan menjadi faktor yang sangat strategis pascapandemi covid-19. Sederet program diluncurkan, salah satunya yakni Ngider Sehat.
Melalui program tersebut, Benyamin menerjunkan dua tenaga medis per kelurahan sebagai pelayan kesehatan masyarakat dengan sistem jemput bola.
“Lalu kami juga memprogramkan Tangsel Terang, diperuntukkan untuk jalan di dalam perumahan sebanyak 7.950 penerangan jalan umum yang jadi prioritas kami. Indeksnya per satu tiang tidak lebih dari Rp2 juta, karena kami sederhanakan,” paparnya.
Sementara untuk penanganan banjir, Pemkot Tangsel bisa mengurangi ratusan titik banjir yang sempat menjadi perhatian pada banjir besar awal 2021.
“Pada Januari 2021 itu luar biasa ada 134 titik, terus kami intervensi melalui APBD saat ini tinggal 12 titik yang masih kami khawatirkan. Mumpung sekarang musim panas, intervensinya melalui perbaikan dinding sungai atau pengerukan sedimentasi yang ada di sungai besar ataupun drainase. Kita juga punya 11 tandon, lalu pembangunan drainase perkotaan sepanjang 106 kilometer lebih,” beber Benyamin.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo, yang juga sebagai ketua panitia memaparkan, Rakernas Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah pada provinsi, kabupaten, dan kota.
“Harapannya adalah untuk menjawab beberapa isu strategis yang berkembang dalam proses pengelolaan APBD pada tahun anggaran 2024,” terangnya.
Menurutnya ada beberapa isu krusial yang akan menjadi topik bahasan dalam kegiatan ini. Pertama yakni perihal arah kebijakan perencanaan penganggaran APBD tahun anggaran 2024.
“Kemudian arah kebijakan pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat, penganggaran belanja pegawai non-ASN pada pemerintah daerah pada tahun anggaran 2024, lalu penganggaran anggaran Pemilu dan Pemilukada pada 2024, pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIPD RI mulai pada 2024, dan yang masih hangat adalah pengimplementasian Peraturan Presiden No.53/2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.33/2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan tentu isu-isu lain,” ujarnya.
Sebelumnya ada sebanyak 131 daerah terpilih yang ikut serta dalam kegiatan nasional ini, di antaranya 38 Pemerintah Provinsi, 57 Pemerintah Kabupaten, dan 36 Pemerintah Kota.
Tangerang: Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti oleh ratusan
daerah terpilih, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota resmi dimulai. Kegiatan ini berlangsung di Kawasan Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis, 21 September 2023.
Beragam topik terkait pengelolaan keuangan daerah dibahas, terutama sederet isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan tahun anggaran 2024.
Sebagai tuan rumah, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, memulai dengan pemaparan sederet capaian dan program yang telah dan akan dilaksanakan di tahun mendatang.
“Laju pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan saat covid-19 sempat -1,01 persen dan kemudian pada 2022 tumbuh menjadi 5,82 persen. Lalu pada 2023 ini kami targetkan menjadi 6,25-7,05 persen dan tahun 2024 akan datang kami targetkan 6,9-7,05 persen. Lalu inflasi masih fluktuatif naik dan turun pada 2022 itu mencapai 6,62 persen, karena masih dilakukan pemulihan harga yang masih mengalami kontraksi, lalu pada 2023 turun menjadi 4,78 persen,” kata Benyamin di Tangerang Selatan.
Benyamin mengatakan wilayah yang dipimpinnya berbatasan langsung dengan daerah-daerah yang perkembangannya sudah sangat pesat, seperti Kota Jakarta Selatan, wilayah Bogor, serta Kabupaten dan Kota Tangerang.
Menurut Benyamin hal itu memberikan dampak secara mikro ataupun makro bagi Kota Tangsel yang notabene merupakan wilayah yang masih sangat muda.
Dengan kondisi demikian, terdapat sejumlah pembangunan yang menjadi prioritas bagi Pemkot Tangsel. Pertama pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul.
“Pertama adalah pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah. Bagaimanapun infrastruktur dasar ini menjadi prioritas pemerintah kota bukan saja karena faktor dari kewajiban pemenuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga memang menjadi kebutuhan. Kemudian pelayanan bantuan operasional sekolah (BOS) dari tingkat daerah, dan kami alokasikan santunan kematian bagi 1.500 yang akan kita konversi menjadi BPJS Ketenagakerjaan untuk santunan kematian dan kecelakaan kerja," jelas Benyamin.
Menurut dia pada sektor pendidikan Pemkot Tangsel juga menganggarkan bantuan bagi anak yang tidak diterima di sekolah negeri. Bantuan tersebut diberikan kepada ribuan pelajar.
“Karena mengatasi persoalan zonasi yang tidak selesai-selesai, untuk anak yang tidak diterima di sekolah negeri silakan untuk bersekolah di sekolah swasta. Kebutuhan biaya operasionalnya kami ambil alih di APBD, kita siapkan untuk sebanyak 9.031 orang,” ungkapnya.
Prioritas lain yang dilaksanakan adalah fokus pemerintah dalam mengupayakan penurunan dan pencegahan stunting.
Pada 2021 angka stunting mencapai 19,9%, kemudian pada 2022 turun menjadi 9%.
"Terus kami targetkan penurunan itu pada tahun ini dan 2024 mendatang menjadi 4-1%,” ungkap Benyamin.
Benyamin memaparkan prioritas lain juga dilakukan dalam bidang kesehatan. Mengingat pelayanan kesehatan menjadi faktor yang sangat strategis pascapandemi covid-19. Sederet program diluncurkan, salah satunya yakni Ngider Sehat.
Melalui program tersebut, Benyamin menerjunkan dua tenaga medis per kelurahan sebagai pelayan kesehatan masyarakat dengan sistem jemput bola.
“Lalu kami juga memprogramkan Tangsel Terang, diperuntukkan untuk jalan di dalam perumahan sebanyak 7.950 penerangan jalan umum yang jadi prioritas kami. Indeksnya per satu tiang tidak lebih dari Rp2 juta, karena kami sederhanakan,” paparnya.
Sementara untuk penanganan banjir, Pemkot Tangsel bisa mengurangi ratusan titik banjir yang sempat menjadi perhatian pada banjir besar awal 2021.
“Pada Januari 2021 itu luar biasa ada 134 titik, terus kami intervensi melalui APBD saat ini tinggal 12 titik yang masih kami khawatirkan. Mumpung sekarang musim panas, intervensinya melalui perbaikan dinding sungai atau pengerukan sedimentasi yang ada di sungai besar ataupun drainase. Kita juga punya 11 tandon, lalu pembangunan drainase perkotaan sepanjang 106 kilometer lebih,” beber Benyamin.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo, yang juga sebagai ketua panitia memaparkan, Rakernas Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah pada provinsi, kabupaten, dan kota.
“Harapannya adalah untuk menjawab beberapa isu strategis yang berkembang dalam proses pengelolaan APBD pada tahun anggaran 2024,” terangnya.
Menurutnya ada beberapa isu krusial yang akan menjadi topik bahasan dalam kegiatan ini. Pertama yakni perihal arah kebijakan perencanaan penganggaran APBD tahun anggaran 2024.
“Kemudian arah kebijakan pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat, penganggaran belanja pegawai non-ASN pada pemerintah daerah pada tahun anggaran 2024, lalu penganggaran anggaran Pemilu dan Pemilukada pada 2024, pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIPD RI mulai pada 2024, dan yang masih hangat adalah pengimplementasian Peraturan Presiden No.53/2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.33/2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan tentu isu-isu lain,” ujarnya.
Sebelumnya ada sebanyak 131 daerah terpilih yang ikut serta dalam kegiatan nasional ini, di antaranya 38 Pemerintah Provinsi, 57 Pemerintah Kabupaten, dan 36 Pemerintah Kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
