Semarang: Badan Pusat Statistik (BPS) membantah Jawa Tengah menjadi provinsi termiskin se-Pulau Jawa. Kepala BPS Jawa Tengah, Andhi Wiriana, menegaskan penghitungan kemiskinan tidak berdasarkan tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
"Terkait pemberitaan hari ini, yang menyatakan PDRB Perkapita (sebagai acuan) Jateng menjadi daerah termiskin merupakan berita hoaks, kalau menurut saya," kata Adhi, Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 30 Maret 2022.
Adhi mengakui tingkat PDRB per kapita atau pendapatan rata-rata penduduk jateng pada 2021 adalah 38,67 juta per tahun. Namun, jumlah itu lebih besar dari upah minimum yang berlaku di Jawa Tengah.
Menurut Adhi, dalam mengukur tingkat kemiskinan, BPS Jawa Tengah menggunakan basic needs aproach atau pengeluaran masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok. Metode ini melihat komponen dari makanan dan nonmakanan, seperti nasi, telur, pakaian, listrik, transportasi dan sewa rumah.
Baca: Penduduk Miskin di Jakarta Meningkat Sejak Pandemi
"Angka sekitar 38 juta per tahun dari pendapatan perkapita itu betul, dibagi 12 bulan hasilnya masih di atas UMP atau UMR," jelas Adhi.
Meski banyak berdiri perusahan-perusahaan, Adhi mengatakan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa tidak lebih kaya dari Jawa Tengah. "Kalau kita lihat perusahaan besar menumpuk di DKI Jakarta, Banten, Tangerang dan Jabar yang mengakibatkan PDRB Perkapita tinggi. Tapi bukan berarti lebih kaya, karena yang menikmati kue pembangunan itu bisa jadi hanya 1.000 orang yang penghasilannya miliaran rupiah, sisanya kehidupannya rata-rata saja," terang Adhi.
Adhi menyatakan Jawa Tengah bukan provinsi termiskin di Pulau Jawa biar pun angka kemiskinan mencapai 11,25 persen. Angka ini, lebih tinggi dari angka nasional yang 9,71 persen.
"Masih ada yang dikatakan lebih miskin dari Jawa Tengah, yakni Yogyakarta dengan 11,9 persen. Kemudian dilihat dari jumlah penduduk miskin, sebenarnya Jawa Barat dan Jawa Timur lebih tinggi dengan 4 jutaan penduduk miskin. Sementara Jateng 3,9 juta," ujarnya.
Lagi pula, kata Adhi, indeks gini rasio atau tingkat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran di Jawa Tengah cukup rendah, yakni 0,368. Sementara, gini rasio provinsi, seperti DKI, Jabar, dan Yogyakarta berada 0,4.
"Kita mengajak masyarakat untuk lebih cerdas menyikapi data ini. Ini merupakan opini publik yang menggiring ke arah hoax, menjelang politik 2024, mungkin saja. Karena seolah-olah menguntungkan yang satu dan merugikan yang lain," bebernya.
Semarang:
Badan Pusat Statistik (BPS) membantah Jawa Tengah menjadi provinsi termiskin se-Pulau Jawa. Kepala BPS Jawa Tengah, Andhi Wiriana, menegaskan penghitungan
kemiskinan tidak berdasarkan tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
"Terkait pemberitaan hari ini, yang menyatakan PDRB Perkapita (sebagai acuan) Jateng menjadi daerah termiskin merupakan
berita hoaks, kalau menurut saya," kata Adhi, Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 30 Maret 2022.
Adhi mengakui tingkat PDRB per kapita atau pendapatan rata-rata penduduk jateng pada 2021 adalah 38,67 juta per tahun. Namun, jumlah itu lebih besar dari upah minimum yang berlaku di Jawa Tengah.
Menurut Adhi, dalam mengukur tingkat kemiskinan, BPS Jawa Tengah menggunakan
basic needs aproach atau pengeluaran masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok. Metode ini melihat komponen dari makanan dan nonmakanan, seperti nasi, telur, pakaian, listrik, transportasi dan sewa rumah.
Baca:
Penduduk Miskin di Jakarta Meningkat Sejak Pandemi
"Angka sekitar 38 juta per tahun dari pendapatan perkapita itu betul, dibagi 12 bulan hasilnya masih di atas UMP atau UMR," jelas Adhi.
Meski banyak berdiri perusahan-perusahaan, Adhi mengatakan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa tidak lebih kaya dari Jawa Tengah. "Kalau kita lihat perusahaan besar menumpuk di DKI Jakarta, Banten, Tangerang dan Jabar yang mengakibatkan PDRB Perkapita tinggi. Tapi bukan berarti lebih kaya, karena yang menikmati kue pembangunan itu bisa jadi hanya 1.000 orang yang penghasilannya miliaran rupiah, sisanya kehidupannya rata-rata saja," terang Adhi.
Adhi menyatakan Jawa Tengah bukan provinsi termiskin di Pulau Jawa biar pun angka kemiskinan mencapai 11,25 persen. Angka ini, lebih tinggi dari angka nasional yang 9,71 persen.
"Masih ada yang dikatakan lebih miskin dari Jawa Tengah, yakni Yogyakarta dengan 11,9 persen. Kemudian dilihat dari jumlah penduduk miskin, sebenarnya Jawa Barat dan Jawa Timur lebih tinggi dengan 4 jutaan penduduk miskin. Sementara Jateng 3,9 juta," ujarnya.
Lagi pula, kata Adhi, indeks gini rasio atau tingkat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran di Jawa Tengah cukup rendah, yakni 0,368. Sementara, gini rasio provinsi, seperti DKI, Jabar, dan Yogyakarta berada 0,4.
"Kita mengajak masyarakat untuk lebih cerdas menyikapi data ini. Ini merupakan opini publik yang menggiring ke arah hoax, menjelang politik 2024, mungkin saja. Karena seolah-olah menguntungkan yang satu dan merugikan yang lain," bebernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
