Komisi Tinggi HAM PBB Didesak Intervensi Konflik Israel-Palestina

Jakarta: Konflik antara Israel dan pejuang Palestina Hamas di Jalur Gaza kembali berlanjut usai kesepakatan gencatan senjata berakhir. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus menyelidiki kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan Israel. Fraksi PKS DPR melakukan pertemuan dengan Wakil Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Nada al Nashif di Jenewa Swiss, Kamis, 30 November kemarin.  Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kehadiran pertemuan ini merupakan bagian dari lawatan diplomasi parlemen untuk perdamaian dan kemerdekaan Palestina yang sudah dua bulan ini digempur agresor Israel.  "Kehadiran Fraksi PKS juga bertepatan dengan Peringatan Hari Solidaritas Internasional PBB untuk Rakyat Palestina yang diperingati setiap tanggal 29 November," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 2 Desember 2023. Melalui momentum tersebut, Jazuli mengingatkan bahwa PBB masih berutang janji kemerdekaan rakyat Palestina yang diserukan Majelis Umum PBB sejak 1978 berdasarkan Resolusi PBB 32/40 B.   "Bahwa rakyat Palestina sampai detik ini belum mendapatkan hak-haknya, mulai hak paling dasar yaitu hak hidup yang aman dan damai, hak menentukan nasib sendiri, hingga hak kemerdekaan dan kedaulatan atas wilayahnya yang dirampas paksa oleh Israel," tandasnya. Sementara itu, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri dalam sambutannya mengatakan jaminan hak asasi manusia dan keadilan adalah prioritas tertinggi dalam upaya menjaga ketertiban dan perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi Indonesia, UUD 1945.  "Karenanya kami sangat prihatin dan bersedih dengan berbagai konflik, perang, penindasan, diskriminasi, bahkan penjajahan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia terutama apa yang terjadi di Gaza Palestina 2 bulan ini," ungkapnya.  Ia berharap PBB dengan seluruh kewenangan dan otoritas yang dimiliki dapat melakukan intervensi. Pertama, untuk menghentikan kekerasan,  pembunuhan, dan genosida rakyat tak berdosa di Gaza Palestina Kedua, untuk menegakkan HAM dan keadilan rakyat Palestina dalam meraih kemerdekaannya.  Ketiga, untuk menginvestigasi Israel atas semua pelanggaran HAM, pelanggaran hukum humaniter, dan pengabaian berbagai konvensi serta resolusi PBB. Keempat, untuk menegakkan hukum dan sanksi yang tegas atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel selama pendudukan tanah Palestina. "Dunia harus menghentikan Israel atas segala bentuk aneksasi, okupasi, dan penjajahannya di wilayah Palestina. Sebaliknya, bangsa Palestina harus mendapatkan hak kemerdekaannya di tanahnya sendiri. Inilah solusi perdamaian yang harus kita wujudkan bersama," pungkas Dr. Salim.