Jakarta: Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi data satu-satunya yang bisa digradasi. Data BKKBN diklaim sebagai data yang bisa disusun secara berderajat atau bertingkat.
"Kenapa data BKKBN banyak dipakai untuk beragam intervensi dan penelitian? Badan Pusat Statistik (BPS) juga setuju. Ini karena data BKKBN bisa digradasi," kata Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo melalui keterangan tertulis, Sabtu, 27 Januari 2024.
Hasto mengatakan dari seluruh data kementerian atau lembaga, hanya data BKKBN yang bisa digradasi. Alasannya, data BKKBN lebih lengkap.
"Kalau data BKKBN ada data umur, ada juga data pendapatan, dan ekstranya yang lain-lain juga ada," kata Hasto.
Hasto menerima undangan audiensi dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Jawa Tengah, Jumat, 26 Januari 2024. TPPS Jawa Tengah meminta BKKN menyiapkan pelatihan untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di Jawa Tengah.
"Agar mereka lebih paham dalam melaksanakan tugas pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting," kata Asisten I Pemprov Jawa Tengah selaku Wakil Ketua TPPS Jawa Tengah, Ema Rachmawati.
Menyadari pentingnya pelatihan tersebut, Ema mengatakan TPPS Jawa Tengah telah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut. Pelatihan rencananya dilaksanakan akhir bulan ini.
Genjot penurunan prevalensi stunting
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting Jawa Tengah tercatat 20,8 persen. Angka ini di bawah prevalensi stunting nasional sebesar 21,6 persen.
Pemprov Jawa Tengah berkomitmen lebih menurunkan prevalensi stunting di wilayahnya. Audiensi yang dilakukan, menurut Ema, dalam upaya konsultasi terkait program percepatan penurunan stunting.
"Bagaimana agar dapat mencapai target yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar 14 persen. Selain juga terkait persiapan pelatihan bagi TPK," ujar Ema.
Dari hasil evaluasi jajarannya, Ema menyadari ada kemungkinan penerapan strategi program percepatan penurunan stunting di wilayahnya dilakukan kurang tepat. Untuk itu, perlu ada evaluasi bersama.
"Karenanya, kami menyepakati ada gerakan Care Stunting. Mulai dari mana dan bagaimana, mencari, menemukan dan melayani kelompok tepat sasaran, (pola) pencegahan dan (intervensi) lebih ke arah remaja, calon pengantin, dan ibu hamil. Kemudian sasaran tidak hanya ditemukan, tapi juga diedukasi," jelas Ema.
Hasto lantas menanggapi curhatan Ema. Dia menggarisbawahi apa yang dimaksud dengan tepat sasaran.
"Kalau kita bicara tepat sasaran secara ilmiah akan sama dengan tepat sasaran secara strategi. Namun, secara politik akan beda-beda. Jadi, tepat sasaran harus kita kuasai. Jangan hanya tepat sasaran secara politik. Tepat sasaran itu yang dikaji masalah-masalah yang terkait dengan isu-isu publik," ujar Hasto.
Jakarta: Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (
BKKBN) menjadi data satu-satunya yang bisa digradasi. Data BKKBN diklaim sebagai data yang bisa disusun secara berderajat atau bertingkat.
"Kenapa data BKKBN banyak dipakai untuk beragam intervensi dan penelitian? Badan Pusat Statistik (BPS) juga setuju. Ini karena data BKKBN bisa digradasi," kata Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo melalui keterangan tertulis, Sabtu, 27 Januari 2024.
Hasto mengatakan dari seluruh data kementerian atau lembaga, hanya data BKKBN yang bisa digradasi. Alasannya, data BKKBN lebih lengkap.
"Kalau data BKKBN ada data umur, ada juga data pendapatan, dan ekstranya yang lain-lain juga ada," kata Hasto.
Hasto menerima undangan audiensi dari Tim Percepatan Penurunan
Stunting (TPPS) Jawa Tengah, Jumat, 26 Januari 2024. TPPS Jawa Tengah meminta BKKN menyiapkan pelatihan untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di Jawa Tengah.
"Agar mereka lebih paham dalam melaksanakan tugas pendampingan terhadap keluarga berisiko
stunting," kata Asisten I Pemprov Jawa Tengah selaku Wakil Ketua TPPS Jawa Tengah, Ema Rachmawati.
Menyadari pentingnya pelatihan tersebut, Ema mengatakan TPPS Jawa Tengah telah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut. Pelatihan rencananya dilaksanakan akhir bulan ini.
Genjot penurunan prevalensi stunting
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi
stunting Jawa Tengah tercatat 20,8 persen. Angka ini di bawah prevalensi
stunting nasional sebesar 21,6 persen.
Pemprov Jawa Tengah berkomitmen lebih menurunkan prevalensi
stunting di wilayahnya. Audiensi yang dilakukan, menurut Ema, dalam upaya konsultasi terkait program percepatan penurunan
stunting.
"Bagaimana agar dapat mencapai target yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar 14 persen. Selain juga terkait persiapan pelatihan bagi TPK," ujar Ema.
Dari hasil evaluasi jajarannya, Ema menyadari ada kemungkinan penerapan strategi program percepatan penurunan
stunting di wilayahnya dilakukan kurang tepat. Untuk itu, perlu ada evaluasi bersama.
"Karenanya, kami menyepakati ada gerakan Care Stunting. Mulai dari mana dan bagaimana, mencari, menemukan dan melayani kelompok tepat sasaran, (pola) pencegahan dan (intervensi) lebih ke arah remaja, calon pengantin, dan ibu hamil. Kemudian sasaran tidak hanya ditemukan, tapi juga diedukasi," jelas Ema.
Hasto lantas menanggapi curhatan Ema. Dia menggarisbawahi apa yang dimaksud dengan tepat sasaran.
"Kalau kita bicara tepat sasaran secara ilmiah akan sama dengan tepat sasaran secara strategi. Namun, secara politik akan beda-beda. Jadi, tepat sasaran harus kita kuasai. Jangan hanya tepat sasaran secara politik. Tepat sasaran itu yang dikaji masalah-masalah yang terkait dengan isu-isu publik," ujar Hasto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)