Jakarta: Kementerian Dalam Negeri menggandeng Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) Netherland Development dalam mewujudkan sanitasi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebanyak tiga kota yakni, Bandar Lampung, Metro, dan Tasikmalaya mendapatkan program tersebut.
Dalam mewujudkan sanitasi yang aman di tiga kota, SNV melakukan beberapa program yaitu advokasi pembentukan dan penerbitan regulasi pengelolaan air limbah domestik perkotaan, peningkatan kapasitas kelembagaan pengampu sektor sanitasi, pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, pembentukan forum multi-pihak untuk kampanye perubahan perilaku, dan juga untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana sanitasi di Puskesmas.
“Kami juga melakukan pendampingan terhadap wirausaha sanitasi termasuk para pekerjanya untuk memastikan tersedianya jasa layanan sanitasi yang aman dan profesional. Selain itu, SNV memfasilitasi perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja),” ujar Country Director SNV Indonesia Rizki Pandu Permana saat penutupan program, Rabu, 20 Maret 2024 di Jakarta.
Survei awal program WASH SDG pada tahun 2017 mencatat bahwa akses sanitasi aman di Kota Metro adalah 28%, di Kota Bandar Lampung 27,6%, dan Kota Tasikmalaya 2%. Setelah pelaksanaan program WASH SDG, survei akhir program di tahun 2023 mencatat terdapat kenaikan dari status akses sanitasi aman, dimana Kota Metro mencapai 39%, Kota Bandar Lampung 37,8%, dan Tasikmalaya mencapai 15%.
Di tempat yang sama Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama, Kementerian Dalam Negeri Ahmad Fajri mengatakan, fungsi pemerintah adalah untuk mewujudkan pelayanan yang adil dan kesempatan yang sama bagi masyarakat, termasuk dalam mendapatkan akses sanitasi. Fungsi pembangunan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat ini tercantum pada RPJP dan RPJMN, Rencana Strategi Kerja dan Rencana Kerja Pemerintah.
“Setiap tahunnya fungsi pembangunan ini disinergikan dengan program pembangunan daerah melalui RPJPD dan RPJMD serta RKP atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, diperlukan sinergi collaborative governance dengan berbagai pihak termasuk dengan SNV. Kerja sama ini telah membantu pemerintah nasional dan pemerintah daerah dalam berkolaborasi, terutama di sektor WASH untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi pada SNV atas dukungan dan kontribusinya pada masyarakat untuk mencapai sanitasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dirinya menggarisbawahi bahwa pengelolaan sanitasi perlu diadopsi dan diadaptasi dalam rencana pembangunan daerah.
Pada gelaran lokakarya pembelajaran dan penutupan program ini, disampaikan bahwa dalam melakukan pendampingan pengelolaan sanitasi yang inklusif dan berkelanjutan, SNV bersama pemerintah kota melakukan enam komponen pendekatan untuk memecahkan permasalahan seputar sanitasi. Keenam komponen tersebut adalah 1) Komunikasi Perubahan Perilaku & peningkatan kesadaran; 2) layanan sanitasi yang aman & terjangkau; 3) tata kelola sanitasi; 4) keuangan & investasi yang cerdas; 5) pengolahan, penggunaan kembali, dan pembuangan yang aman; dan 6) pengelolaan pengetahuan, pembelajaran, pemantauan, dan evaluasi.
Nitta Rosalin dari Direktorat SUPD II Kementerian Dalam Negeri juga menyampaikan bahwa praktik baik yang dilakukan di tiga kota bersama dengan SNV dan Kementerian Dalam Negeri harapannya dapat diaplikasikan di kota-kota besar lainnya.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung atas kerja kerasnya dalam mengerahkan sumber daya yang ada untuk mendukung percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di daerah," ujarnya.
Ia mengharapkan terdapat komitmen kepala daerah dalam percepatan pembangunan sanitasi pada lima tahun mendatang khususnya terkait pembiayaan, pendanaan, perencanaan, dan penganggaran untuk air minum, sanitasi, dan perumahan untuk ditingkatkan.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri menggandeng Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) Netherland Development dalam mewujudkan sanitasi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebanyak tiga kota yakni, Bandar Lampung, Metro, dan Tasikmalaya mendapatkan program tersebut.
Dalam mewujudkan sanitasi yang aman di tiga kota, SNV melakukan beberapa program yaitu advokasi pembentukan dan penerbitan regulasi pengelolaan air limbah domestik perkotaan, peningkatan kapasitas kelembagaan pengampu sektor sanitasi, pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, pembentukan forum multi-pihak untuk kampanye perubahan perilaku, dan juga untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana sanitasi di Puskesmas.
“Kami juga melakukan pendampingan terhadap wirausaha sanitasi termasuk para pekerjanya untuk memastikan tersedianya jasa layanan sanitasi yang aman dan profesional. Selain itu, SNV memfasilitasi perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja),” ujar Country Director SNV Indonesia Rizki Pandu Permana saat penutupan program, Rabu, 20 Maret 2024 di Jakarta.
Survei awal program WASH SDG pada tahun 2017 mencatat bahwa akses sanitasi aman di Kota Metro adalah 28%, di Kota Bandar Lampung 27,6%, dan Kota Tasikmalaya 2%. Setelah pelaksanaan program WASH SDG, survei akhir program di tahun 2023 mencatat terdapat kenaikan dari status akses sanitasi aman, dimana Kota Metro mencapai 39%, Kota Bandar Lampung 37,8%, dan Tasikmalaya mencapai 15%.
Di tempat yang sama Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama, Kementerian Dalam Negeri Ahmad Fajri mengatakan, fungsi pemerintah adalah untuk mewujudkan pelayanan yang adil dan kesempatan yang sama bagi masyarakat, termasuk dalam mendapatkan akses sanitasi. Fungsi pembangunan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat ini tercantum pada RPJP dan RPJMN, Rencana Strategi Kerja dan Rencana Kerja Pemerintah.
“Setiap tahunnya fungsi pembangunan ini disinergikan dengan program pembangunan daerah melalui RPJPD dan RPJMD serta RKP atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, diperlukan sinergi collaborative governance dengan berbagai pihak termasuk dengan SNV. Kerja sama ini telah membantu pemerintah nasional dan pemerintah daerah dalam berkolaborasi, terutama di sektor WASH untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi pada SNV atas dukungan dan kontribusinya pada masyarakat untuk mencapai sanitasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dirinya menggarisbawahi bahwa pengelolaan sanitasi perlu diadopsi dan diadaptasi dalam rencana pembangunan daerah.
Pada gelaran lokakarya pembelajaran dan penutupan program ini, disampaikan bahwa dalam melakukan pendampingan pengelolaan sanitasi yang inklusif dan berkelanjutan, SNV bersama pemerintah kota melakukan enam komponen pendekatan untuk memecahkan permasalahan seputar sanitasi. Keenam komponen tersebut adalah 1) Komunikasi Perubahan Perilaku & peningkatan kesadaran; 2) layanan sanitasi yang aman & terjangkau; 3) tata kelola sanitasi; 4) keuangan & investasi yang cerdas; 5) pengolahan, penggunaan kembali, dan pembuangan yang aman; dan 6) pengelolaan pengetahuan, pembelajaran, pemantauan, dan evaluasi.
Nitta Rosalin dari Direktorat SUPD II Kementerian Dalam Negeri juga menyampaikan bahwa praktik baik yang dilakukan di tiga kota bersama dengan SNV dan Kementerian Dalam Negeri harapannya dapat diaplikasikan di kota-kota besar lainnya.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung atas kerja kerasnya dalam mengerahkan sumber daya yang ada untuk mendukung percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di daerah," ujarnya.
Ia mengharapkan terdapat komitmen kepala daerah dalam percepatan pembangunan sanitasi pada lima tahun mendatang khususnya terkait pembiayaan, pendanaan, perencanaan, dan penganggaran untuk air minum, sanitasi, dan perumahan untuk ditingkatkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
