Wakil Sekretaris Satgas COVID-19 Kota Batam yang juga Asisten Pemerintahan Pemerintahan dan Kesra Kota Batam Yusfa Hendri. (ANTARA/ Naim)
Wakil Sekretaris Satgas COVID-19 Kota Batam yang juga Asisten Pemerintahan Pemerintahan dan Kesra Kota Batam Yusfa Hendri. (ANTARA/ Naim)

Pemkot Minta Pekerja Migran Tak Dikarantina di Batam

Antara • 04 Desember 2021 13:14
Batam: Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, meminta pekerja migran Indonesia (PMI) yang pulang dari Malaysia dan Singapura tidak menjalani karantina covid-19 di daerah setempat, melainkan hanya transit sejenak untuk melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan masing-masing.
 
"Karantinanya di provinsi, kabupaten, atau kota tujuan, misalnya Sumatra Utara, Jakarta, Surabaya, Makassar," kata Wakil Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Batam, Yusfa Hendri, Sabtu, 4 Desember 2021.
 
Selama ini, kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Batam, itu seluruh PMI yang masuk melalui Batam harus menjalani karantina di rumah susun yang disiapkan pemerintah setempat, sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan masing-masing.

Namun, seiring dengan adanya ancaman varian Omicron, prediksi peningkatan jumlah PMI yang pulang menjelang libur Natal dan Tahun Baru, serta penambahan masa karantina, Pemkot Batam meminta kota itu hanya dijadikan tempat transit.
 
Baca juga: Hujan Disertai Angin Kencang di Cirebon, Puluhan Pohon Tumbang
 
"Kalau PMI semua masuk melalui Batam, sifatnya transit saja, bukan karantina," kata Yusfa.
 
Usulan lainnya, Pemkot Batam berharap pemerintah membuka pintu masuk pelabuhan laut selain Batam.
 
"Misalnya Belawan dan sebagainya, sehingga (kedatangan) saudara kita bisa terdistribusikan," kata dia.
 
Ia menyatakan, berdasarkan laporan yang diterima Satgas, sekitar 7.000 PMI akan pulang ke Tanah Air melalui Batam, pada Desember 2021.
 
Pria yang pernah menjabat Kabag Humas Pemkot Batam itu justru memprediksikan jumlah PMI yang kembali akan melebihi itu, mengingat batas waktu kebijakan rekalibrasi Pemerintah Malaysia hingga 31 Desember 2021.
 
"Setelah itu tidak tahu kebijakan Pemerintah Malaysia. Momen ini dimanfaatkan saudara berbondong-bondong pulang. Ini harus ditangkap pemerintah untuk mempersiapkan," jelas dia.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan