Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat Dilaporkan Kader Gerindra ke Polisi

Nasional pemalsuan
Antara • 09 Juli 2020 23:07
Simpang Empat: Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat, Pahrizal Hafni, dilaporkan salah seorang kader Partai Gerindra, Syamsul Bahar, ke Polres setempat. Pahrizal pun merupakan Plt Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra
 
Laporan itu terkait dugaan pemalsuan Surat Keterangan (SK) Pengurus DPC Partai Gerindra Pasaman Barat 2017 yang digunakan untuk pencairan dana bantuan hibah Partai Politik pada 2020.
 
"Saya belum pernah mengundurkan diri sebagai bendahara DPC Partai Gerindra Pasaman Barat. Kenapa nama saya sudah ditukar dalam SK kepengurusan 2017," kata Syamsul di Simpang Empat, Kamis, 9 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menerangkan, pada 2017 dirinya masih menjabat sebagai bendahara DPC Partai Gerindra Pasaman Barat. Apalagi SK kepengurusan baru dirinya belum melihat.
 
"Anehnya nama saya sudah hilang dari SK pengurus 2017. Bahkan dana hibah senilai Rp180 juta lebih juga sudah cair. Makanya saya tempuh jalur hukum," jelasnya.
 
Dia menilai, SK kepengurusan DPC Gerindra 2017 dengan nomor 09-0253/Kpts/DPP- GERINDRA/2017diketui oleh almarhum Syahiran dengan Sekretaris Erianto dan Bendahara Syamsul Bahar.
 
Ketika ia hendak menanyakan pencairan dana hibah partai politik ke kantor Kesbangpol Pasaman Barat, ternyata namanya sudah tidak ada lagi dalam SK kepengurusan 2017 yang diperoleh dari Kantor Kesbangpol Pasaman Barat.
 
Menurutnya dari data administrasi yang ada di Kesbangpol SK pengurus DPC Gerindra kepengurusan sudah bertukar dan namanya hilang sebagai bendahara dengan nomor yang sama 09-0253/Kpts/DPP- GERINDRA/2017.
 
Padahal dari SK pengurus yang ada bahkan dibuktikan dengan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar 2019 bendaharanya masih Syamsul Bahar.
 
"Diduga ada pemalsuan SK pengurus tahun 2017 untuk mencairkan dana hibah bantuan partai politik 2020 ini," katanya.
 
Berdasarkan hal tersebut, dia melaporkan Ketua DPRD yang sekaligus Plt Ketua DPC Gerindra dengan nomor laporan Nomor: STTLP/275/VII/2020-SPKT-RES PASBAR tanggal 8 Juli 2020.
 
Sementara itu, Ketua DPRD Pasaman Barat, Pahrizal Hafni, mengatakan menghormati proses hukum yang kini ditempuh Syamsul.
 
"Terkait tuduhan pemalsuan SK pengurus tahun 2017 saya tidak mengetahui. Apalagi SK sebagai Plt ketua sudah keluar 2019," tegasnya.
 
Dia menerangkan, terkait tuduhan pemalsuan SK diserahkan sepenuhnya ke penyidik. Dia pun mempersilahkan Kesbangpol memperlihatkan.
 
"Silahkan buktikan apa SK itu palsu. Lagian pada 2019 lalu dana hibah bantuan parpol dicairkan dengan Plt Pahrizal Hafni dengan Sekretaris Erianto dan Bendahara Syamsul Bahar," katanya.
 
Dia mengaku tidak tahu perihal SK pengurus 2017. Sementara, terkait surat pernyataan keabsahan dokumen untuk pencairan dana 2020 yang ditandatangani pada 27 April 2020, dalam rangka mempercepat proses administrasi, meskipun surat tugas baru dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Sumbar keluar pada 13 Mei 2020.
 
"Intinya surat tugas sudah bisa digunakan untuk pencairan dana hibah. Terkait dugaan pemalsuan SK pengurus 2017 saya tidak mengetahuinya," tegasnya.
 
Ia menambahkan, terkait persoalan SK pengurus diserahkan sepenuhnya kepada DPD Provinsi Sumbar. Dia memilih menghormati proses hukum berjalan.
 
"Saya merasa tidak ada memalsukan dokumen," ujarnya.
 
Sementara itu, Kepala Sub Bagian Humas Polres Pasaman Barat, AKP Defrizal, membenarkan adanya laporan terhadap Ketua DPRD Pahrizal Hafni ke Polres Pasaman Barat.
 
"Laporan itu telah kami terima dan akan melakukan penyelidikan terhadap laporan itu," katanya.

 

(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif