Bandung: Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyatakan kegiatan Change Indonesia yang dihadiri Anies Baswedan bermuatan politik. Sedianya, acara tersebut dilaksanakan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Kota Bandung pada Minggu, 8 Oktober 2023.
Izin acara diskusi tersebut dibatalkan oleh Pemprov Jabar secara mendadak. Menurut Bey, izin yang disampaikan panitia kegiatan merupakan diskusi sehingga Pemprov Jabar memberikan izin untuk melangsungkan diskusi.
"Kemudian teman-teman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melakukan konfirmasi apakah betul ini untuk diskusi, benar, kegiatan politik tidak ada. Nah, satu hari menjelang acara, jadi hari Sabtu malam, teman-teman dari dinas saya kira juga Pak Anies sebagai mantan gubernur, mantan menteri juga paham bahwa ada aturan yang ditegakkan para ASN ini, mereka melihat ada baliho baliho dengan tulisan capres cawapres," beber Bey di Gedung Sate, Senin, 9 Oktober 2023.
Bey menuturkan kegiatan tersebut bermuatan politik sehingga izin yang telah dikeluarkan terpaksa dicabut. Namun, akhirnya kegiatan diskusi tersebut tetap berlangsung meski di halaman GIM karena peserta dari berbagai daerah telah berdatangan ke gedung bersejarah tersebut.
"Besoknya (Minggu) Polrestabes Bandung berkoordinasi dengan dinas pariwisata menyampaikan bahwa peserta acara sudah menuju GIM dan kepala dinas memberikan kebijakan memberi izin tapi di halaman," sahut Bey.
Bey mengaku kegiatan tersebut bermuatan politik karena dihadiri Anies yang merupakan bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan. Sehingga, ia berpegang teguh pada aturan jika gedung pemerintah atau yang dikelola pemerintah tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik.
Disinggung soal kegiatan serupa yang dihadiri Ganjar Pranowo, Bey berkilah kegiatan itu tanpa melibatkan langsung Capres dan hanya sebatas diskusi sehingga diberikan izin melakukan kegiatan di dalam GIM.
"Nah informasi saya dapat ya, dari ASN ini juga tidak ada tertera jelas capres-cawapres yang 17 September 2023. Karena secara jelas disitu ada capres-cawapres, kalau hanya diskusi kami akan memberikan izin," ungkap Bey.
Bandung: Penjabat Gubernur Jawa Barat,
Bey Machmudin, menyatakan kegiatan Change Indonesia yang dihadiri
Anies Baswedan bermuatan politik. Sedianya, acara tersebut dilaksanakan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Kota Bandung pada Minggu, 8 Oktober 2023.
Izin acara diskusi tersebut dibatalkan oleh Pemprov Jabar secara mendadak. Menurut Bey, izin yang disampaikan panitia kegiatan merupakan diskusi sehingga Pemprov Jabar memberikan izin untuk melangsungkan diskusi.
"Kemudian teman-teman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melakukan konfirmasi apakah betul ini untuk diskusi, benar, kegiatan politik tidak ada. Nah, satu hari menjelang acara, jadi hari Sabtu malam, teman-teman dari dinas saya kira juga Pak Anies sebagai mantan gubernur, mantan menteri juga paham bahwa ada aturan yang ditegakkan para ASN ini, mereka melihat ada baliho baliho dengan tulisan capres cawapres," beber Bey di Gedung Sate, Senin, 9 Oktober 2023.
Bey menuturkan kegiatan tersebut bermuatan politik sehingga izin yang telah dikeluarkan terpaksa dicabut. Namun, akhirnya kegiatan diskusi tersebut tetap berlangsung meski di halaman GIM karena peserta dari berbagai daerah telah berdatangan ke gedung bersejarah tersebut.
"Besoknya (Minggu) Polrestabes Bandung berkoordinasi dengan dinas pariwisata menyampaikan bahwa peserta acara sudah menuju GIM dan kepala dinas memberikan kebijakan memberi izin tapi di halaman," sahut Bey.
Bey mengaku kegiatan tersebut bermuatan politik karena dihadiri Anies yang merupakan bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan. Sehingga, ia berpegang teguh pada aturan jika gedung pemerintah atau yang dikelola pemerintah tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik.
Disinggung soal kegiatan serupa yang dihadiri Ganjar Pranowo, Bey berkilah kegiatan itu tanpa melibatkan langsung Capres dan hanya sebatas diskusi sehingga diberikan izin melakukan kegiatan di dalam GIM.
"Nah informasi saya dapat ya, dari ASN ini juga tidak ada tertera jelas capres-cawapres yang 17 September 2023. Karena secara jelas disitu ada capres-cawapres, kalau hanya diskusi kami akan memberikan izin," ungkap Bey.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)