medcom.id, Bandung: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengusulkan adanya regulasi dari pemerintah pusat tentang biaya publikasi.
"Saya mengusulkan agar dibuat regulasi, dengan dunia usaha bisa mengalokasikan 20 persen anggaran publikasi untuk media sehingga TV lokal pun bisa hidup," kata Heryawan dalam acara pertemuan Badan Koordinasi Humas Tahunan Tingkat Nasional di Hotel Harris Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/11/2014) kemarin.
Menurut Aher, panggilan Heryawan, hal tersebut sangatlah penting. Selama ini publikasi yang dilakukan pemerintah daerah cenderung dilakukan di televisi nasional. Publikasi di televisi lokal belum optimal. Hal itu membuat publikasi untuk membangun potensi-potensi daerah menjadi kurang tergali.
"Ini penting sehingga nantinya media lokal dan televisi lokal pun bisa lebih eksis," katanya.
Terkait dengan kehumasan, Aher mengatakan, lembaga humas merupakan wajah atau bagian terdepan dari setiap lembaga, baik itu instansi pemerintah maupun swasta. Peran humas menjadi hal yang penting. Namun, lanjutnya, selama ini pengelolaannya belum optimal, sehingga informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat akhirnya tidak tersampaikan dengan maksimal.
"Khususnya humas di lembaga pemerintah. Itu masih kalah bersaing dengan humas di swasta atau perusahaan yang berorientasi bisnis karena di swasta itu terkait dengan anggaran promosi yang cukup besar," katanya.
Meski demikian, publikasi dan promosi di lembaga pemerintahan tidak kalah penting. Masalahnya, selama ini belum ditunjang anggaran yang memadai. "Oleh karena itulah, kita harapkan anggaran kehumasan bisa lebih memadai lagi karena hal itu terkait dengan publikasi dan sosialisasi pembangunan ke masyarakat," katanya.
Menurutnya, anggaran yang sangat memadai sangatlah penting ada di lembaga pemerintahan. Dengan demikian, informasi bisa tersampaikan dengan baik. Peran kehumasan pun perlu lebih ditingkatkan lagi, terutama dari sisi SDM, sehingga informasi yang disampaikan pun bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.
medcom.id, Bandung: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengusulkan adanya regulasi dari pemerintah pusat tentang biaya publikasi.
"Saya mengusulkan agar dibuat regulasi, dengan dunia usaha bisa mengalokasikan 20 persen anggaran publikasi untuk media sehingga TV lokal pun bisa hidup," kata Heryawan dalam acara pertemuan Badan Koordinasi Humas Tahunan Tingkat Nasional di Hotel Harris Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/11/2014) kemarin.
Menurut Aher, panggilan Heryawan, hal tersebut sangatlah penting. Selama ini publikasi yang dilakukan pemerintah daerah cenderung dilakukan di televisi nasional. Publikasi di televisi lokal belum optimal. Hal itu membuat publikasi untuk membangun potensi-potensi daerah menjadi kurang tergali.
"Ini penting sehingga nantinya media lokal dan televisi lokal pun bisa lebih eksis," katanya.
Terkait dengan kehumasan, Aher mengatakan, lembaga humas merupakan wajah atau bagian terdepan dari setiap lembaga, baik itu instansi pemerintah maupun swasta. Peran humas menjadi hal yang penting. Namun, lanjutnya, selama ini pengelolaannya belum optimal, sehingga informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat akhirnya tidak tersampaikan dengan maksimal.
"Khususnya humas di lembaga pemerintah. Itu masih kalah bersaing dengan humas di swasta atau perusahaan yang berorientasi bisnis karena di swasta itu terkait dengan anggaran promosi yang cukup besar," katanya.
Meski demikian, publikasi dan promosi di lembaga pemerintahan tidak kalah penting. Masalahnya, selama ini belum ditunjang anggaran yang memadai. "Oleh karena itulah, kita harapkan anggaran kehumasan bisa lebih memadai lagi karena hal itu terkait dengan publikasi dan sosialisasi pembangunan ke masyarakat," katanya.
Menurutnya, anggaran yang sangat memadai sangatlah penting ada di lembaga pemerintahan. Dengan demikian, informasi bisa tersampaikan dengan baik. Peran kehumasan pun perlu lebih ditingkatkan lagi, terutama dari sisi SDM, sehingga informasi yang disampaikan pun bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
