Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X di Kantor DPRD DIY, Yogyakarta, Senin, 9 Agustus 2022. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X di Kantor DPRD DIY, Yogyakarta, Senin, 9 Agustus 2022. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

Kemiskinan dan Kejahatan Jalanan Disoroti dalam Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Ahmad Mustaqim • 09 Agustus 2022 22:02
Yogyakarta: DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan masukan sekaligus kritikan atas penyampaian visi-misi gubernur dan wakil gubernur dalam sidang paripurna. Selain masalah pembangunan infrastruktur, persoalan sosial juga menjadi catatan penting, termasuk kemiskinan.
 
Visi-Misi yang diusung hampir sama dengan periode lalu, yakni Menyongsong Abad Samudra Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Yogyakarta. Pesisir selatan Yogyakarta akan tetap jadi titik pembangunan, baik secara infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM).
 
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Andriyana Wulandani, mengatakan pembangunan jalur jalan lintas selatan (JJLS) harus segera direalisasikan agar bisa menjadi pelancar distribusi ekonomi. Dengan begitu, ia menyebut pemerataan ekonomi bisa dirasakan masyarakat luas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tak hanya infrastruktur, kualitas sumber daya manusia juga perlu dibangun, terutama aspek sosial budaya sehingga selaras dengan konsepsi Among Tani Dagang Layar serta responsif terhadap teknologi informasi guna menjawab tantangan era saat ini," kata Andriyana di DPRD DIY, Selasa, 9 Agustus 2022.
 
Baca: Ganjar Rancang KIB Jadi Alat Penekan Kemiskinan

Sultan juga menyertakan reformasi kelurahan atau desa dalam visi-misinya. Menurut Andriyana, reformasi itu harus didasarkan dari pemetaan objektif dari kondisi setiap wilayah. Ia mengatakan tindakan yang harus diambil tak hanya penguatan kelembagaan, namun juga SDM dalam kondisi sosial budaya masyarakat yang menghadapi tantangan pesatnya perkembangan teknologi digital.
 
Sementara juru bicara Fraksi PKS DPRD DIY, Sofyan Setyo Darmawan, mengatakan visi-misi gubernur dan wakil gubernur sangat strategis dan didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Menurut dia, rencana itu sudah harus dilakukan berkesinambungan, termasuk mewujudkan DIY menjadi pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan budaya di wilayah Asia Tenggara.
 
Selain hal itu, PKS menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di DIY. Pihaknya mendorong pemerintah ke depan bisa mengecilkan angka kemiskinan. Selain itu, ada juga masalah kejahatan jalanan yang selama ini sebagian pelakunya adalah anak usia pelajar.
 
"Penting kiranya membuat lingkungan hidup lebih baik, aman, tentram, dan bersih. Tak ada lagi kejahatan jalanan yang merusak citra Yogyakarta," kata Sofyan.
 
Dia juga menyatakan upah buruh yang masih salah satu yang rendah di Indonesia semestinya menjadi perhatian. Sebab, tanpa perbaikan upah buruh tak akan ada keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
"Penting juga mengecilkan ketimpangan sosial sehingga mengangkat kabupaten yang masih kategori tertinggal. Lalu meningkat SDM dengan tercapainya wajib belajar 12 tahun. Hal itu bisa teratasi dengan pemecahan masalah pendidikan, tidak ada lagi penahanan ijazah peserta didik sehingga menghambat tercapainya masyarakat berpendidikan," ungkapnya.
 
Juru Bicara Fraksi NasDem-PSI-Partai Demokrat, Widi Sutikno mengatakan angka kemiskinan sebisa mungkin ke depan bisa terus ditekan. Menurut dia, pembangunan berbagai proyek infrastruktur, mulai JJLS, Yogyakarta International Airport (YIA), hingga jalan tol harus berdampak pada pengembangan ekonomi di berbagai kawasan.
 
"Tapi perlu juga mengevaluasi konsep pembangunan dan pengembangan kawasan selatan yang sudah berjalan, misalnya pembangunan pelabuhan Adikarto dan desa maritim," kata Widi.
 
Pelabuhan Tanjung Adikarto memang mangkrak dengan menghabiskan dana miliaran. Selain itu, program desa maritim juga belum terlihat. Menurut dia, reformasi kelurahan atau desa yang diusung layak jadi perhatian.
 
"Oleh karena itu Dana Keistimewaan perlu dibagi dengan porsi memadai untuk mendukung kalurahan berkembang," ujarnya.
 
(DEN)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif