Ilustrasi Medcom.id
Ilustrasi Medcom.id

Tok!, Pemkot Bandung akan Gunakan Tenaga Outsourcing Gantikan Honorer

Roni Kurniawan • 20 September 2022 14:40
Bandung: Pemerintah Kota Bandung berencana menggandeng tenaga kerja alih daya outsourching atau perusahaan pihak ketiga sebagai penyedia jasa. Hal itu seiring dengan wacana pemerintah pusat untuk menghapus tenaga kerja honorer pada 2023 mendatang.
 
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, pihaknya kini tengah melakukan validasi data tenaga kerja honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Mekanisme kerja sama dengan outsouching pun tak menutup kemungkinan dilakukan Pemkot Bandung untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kualifikasi.
 
"Kalau kita lihat nanti, ada yang bisa dimasukan kualifikasi kategori outsouch. Kalau outsouch itu kan mereka hanya veda sebutan saja, tapi mereka mendapatkan peluang, penghasilan yang mereka terima, tapi melalui pihak ketiga," kata Ema di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Selasa, 20 September 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ema menuturkan, saat ini ada beberapa tenaga kerja yang menggunakan pihak ketiga seperti sopir, satuan pengamanan (satpam), dan petugas kebersihan. Namun Ema mengaku, untuk posisi lainnya harus ditelaah terlebih dahulu kesiapan dari outsourcing menyediakan SDM seperti untuk posisi petugas lalu lintas serta penegakan hukum peraturan daerah yang kini masuk dalam kategori pegawai harian lepas (PHL)
 
"Nah nanti kita pikirkan, apakah ada nanti pihak ketiga untuk mengakomodasi menyiapkan sumber daya manusia yang bertugas untuk pengaturan lalu lintas di jalan yang sekarang menjadi PHL-nya Dishub. Kemudian ada tidak nanti pihak ketiga yang mampu menyiapkan SDM yang tugasnya seperti aparatur Satpol PP dalam penegakan hukum, nanti kita lihat," beber Ema.
 
Ema mengaku, pihak ketiga biasanya kerap mencari peluang untuk menyalurkan SDM termasuk ke Pemkot Bandung. Akan tetapi, lanjut Ema, Pemkot Bandung masih menunggu intruksi serta solusi dari pemerintah pusat terkait wacana penghapusan tenaga honorer.
 
"Biasanya kan ruang-ruang dan peluang seperti ini ditangkap oleh para penyedia jasa itu, biasanya seperti itu. kita sedang menunggu, bagaimana solusi dari pemerintah pusat itu untuk bisa menyelesaikan persoalan PHL," ungkap Ema.
 
Sementara itu, terdapat 18.256 tenaga honorer yang berada dibawah lingkung Pemkot Bandung. Mayoritas, tenaga honorer berada di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.

 
(WHS)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif